Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pancasila
Kasus Yudian: Pertarungan Oligarki vs Umat
2020-02-15 14:36:25
 

Yudian Wahyudi, ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus rektor UIN Jogja.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: H. Tony Rosyid

KAGET! BEGITULAH reaksi publik terhadap pernyataan Yudian Wahyudi, ketua BPIP sekaligus rektor UIN Jogja itu. Kalau saya sama sekali gak kaget. Anda mestinya juga gak perlu kaget kalau pertama, anda memahami peta pemikiran dan dinamika aktivis gerakan Islam di Indonesia. Kedua, situasi politik akhir-akhir ini. Semoga suatu saat saya punya waktu untuk menuliskan masalah ini secara utuh dalam bentuk buku berbasis hasil penelitian.

Yudian bilang: "agama musuh terbesar pancasila". Saya yakin, itu pernyataan terlalu bersemangat. Maklum, pejabat baru Kalimat ini sering juga kita dengar dari seloroh dan guyonan sebagian anggota club-club studi kampus. Tapi, yang dimaksudkan sang profesor, juga para anggota club-club studi itu, pasti tidak persis sama dengan makna kalimat verbalnya.

Pernyataan itu mendadak jadi ramai karena pertama, disampaikan ke publik (wawancara detik.com). Kedua, yang menyampaikannya adalah pejabat publik.

Berbeda misalnya jika pernyataan itu disampaikan di kampus-kampus Islam seperti UIN, IAIN atau STAIN. Dosen dan mahasiswa secara umum akan menganggapnya sebagai seloroh belaka. Mereka tahu bahwa itu tak serius. Kok anda belain Yudian? Ngaco! Salah kok dibelain.

Secara substansial, pernyataan Yudian itu keliru. Titik! Gak ada yang sepakat dengan pernyataan itu. Umat beragama apapun, pasti tak sependapat. Panjang kalau dijelaskan. Sampai disini, tak perlu ada perdebatan. Salah ya salah. Dan Yudian pasti akan mengakui bahwa pernyataannya itu juga salah. Kalau diminta klarifikasi, pasti dia akan jawab "maksudnya adalah bahwa agama seringkali didistorsi maknanya untuk dihadap-hadapkan dengan Pancasila". Ujung-ujungnya, nyasar HTI. Ini cara aman, karena HTI sudah dibubarkan dan semakin sedikit pembelanya.

Kalau para aktivis Islam di kampus, paham banget dinamika pemikiran ala Yudian. Dan bukan hanya Yudian yang punya pandangan seperti itu. Hanya karena Yudian sebagai pejabat, ada semacam kewajiban untuk menunjukkan posisi tawar dan loyalitasnya. Pernyataan kontra oposisi semacam ini biasa dilakukan para pejabat sebagai bentuk penegasan terhadap posisi dirinya. Gak beda dengan apa yang dilakukan oleh menteri agama di awal menjabat. Hanya saja, basis keilmuan Menag kurang kuat dibanding Yudian. Rektor bro!

Kasus Yudian ini mengingatkan kita terhadap diskursus panjang antara kelompok Islam akademik vs kelompok aktivis gerakan Islam di Indonesia. Di situ ada Harun Nasution, Nurcholis Masjid, Azumardi Azra cs di satu sisi, dan Habib Rizieq, Hartono Ahmad Jaiz dan Daud Rosyid cs, di sisi yang lain. Orang akademisi pasti keberatan atas perbandingan tokoh-tokoh ini. Dianggap tidak aple to aple. Diam dulu! Kebanyakan makan teori jadi suka ngeyel.

Para akademisi melihat Islam tertinggal dan semakin jauh dari mampu untuk mengikuti langkah cepat peradaban dunia. Diantara faktornya karena Islam direduksi makna dan spiritnya ke dalam simbol-simbol serta dipasung dalam formalitas-formalitas struktural. Eksklusif dan tidak inklusif. Bahkan cenderung radikal.

Di sisi lain, realitas dan dinamika keberagamaan di lapangan tak terjangkau oleh teori-teori dan wacana pemikiran para akademisi itu. Sekedar contoh, maraknya diskotik, perdagangan wanita, peredaran obat dan tempat perjudian, umumnya tak tersentuh oleh penglihatan dan survei para akademisi. Sebagian survei hanya bisa mendiskripsikan secara tidak utuh dan jauh dari komprehensif. Para aktivis gerakan Islam biasanya lebih paham, khususnya terkait para pemain dan pengendali di balik bisnis haram itu. Dan ini tak terjangkau oleh para peneliti. Apalagi penelitiannya dibiayai oleh orang-orang yang juga terlibat dalam bisnis haram itu. Pasti ngawur hasilnya! Lebih parah lagi kalau tanpa survei, tidak cek lapangan, lalu berwacana, maka akan semakin ngawur. Nyalah-nyalahin aktivis yang bergerak di lapangan dengan tuduhan radikal.

Rekomendasi hasil penelitian yang seringkali obyek, dana dan waktu terbatas itu tidak saja jauh dari mampu mengungkap fakta secara utuh, tapi juga seringkali gagal merekomendasikan treatmen untuk mengatasi persoalan sosial itu.

Cara mengatasi maraknya bisnis haram itu tidak hanya lapor kepada pihak berwenang. Karena tak sedikit oknum aparat yang juga terlibat. Sampai disini, hasil penilitian para akademisi biasanya tak banyak bisa menjadi rekomendasi yang memadai. Terlalu deduktif dan normatif. Mengambil data dari permukaan saja. Di situlah gerakan aktivis Islam terpanggil untuk mengambil peran, mengisi kekosongan teori di tengah sering absennya negara untuk hadir.

Begitu juga ketika masuk wilayah terpencil, masyarakat awam yang tak kenal agama, tentu banyak yang tak terjangkau oleh survei. Belum lagi bicara testimoni, treatmen dan solusi. Di sinilah peran jama'ah tabligh dan para misionaris misalnya, dianggap menjadi "salah satu" kebutuhan. Awas cingkrang! Nah, makin ngawur.

Intinya, dua kelompok di atas, yaitu muslim akademik dan aktivis gerakan Islam punya obyek masalah, wilayah pekerjaan, dan bahkan fokus prioritas yang berbeda. Sampai disini, sesungguhnya tidak ada masalah terkait hubungan kedua kelompok tersebut Saling kritik dan lempar tuduhan hingga saat ini bukan menjadi sesuatu yang serius kaitannya dengan diksi ukhuwah dan kesatuan dalam berbangsa ala NKRI.

Baru serius masalahnya ketika ada pihak ketiga, yaitu para politisi dan oligarki yang menjadikan mereka sebagai vote getter dan mesin untuk menyerang satu sama lain. Aktivis gerakan Islam dimanfaatkan suaranya dalam pemilu, dan para akademisi digunakan kelimuannya membangun narasi dan argumentasi ilmiah untuk menghadapi dan meyerang lawan.

Politisi menyiapkan posisi, dan oligarki menyediakan logistiknya. Dengan pemberian posisi dan logistik ini, kedua kelompok akan menjadi mesin menyerang yang efektif. Di sinilah benturan berpotensi semakin keras. Dan benturan itu terbukti telah memakan banyak korban selama ini.

Saya bisa menjelaskan ini sedikit lebih obyektif, mungkin juga akurat, karena saya hidup di dua kelompok ini. Dua-duanya menjadi habitat saya selama puluhan tahun. Ditambah sedikit intens mengikuti dinamika politik akhir-akhir ini.

Jadi, jangan lihat kasus Yudian ini secara parsial. Tapi lihatlah hanya sebagai "satu fenomena saja" dari sekian banyak fenomena yang ada. Ini penting untuk mengenali gerakan yang didesign secara sistemik oleh kelompok yang justru memiliki kepentingan dan agenda untuk terus mengendalikan negeri ini melalui semua potensi kekuatan dan pengaruh yang ada di dalam struktur sosial dan kekuasaan.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pancasila
 
  Din Syamsuddin: Karena Agama, Pancasila Menjadi Kuat
  Kasus Yudian: Pertarungan Oligarki vs Umat
  Haidar Alwi Bersama Presiden Jokowi, Gubernur Lemhanas dan BPIP Optimis Membumikan Pancasila di Bumi NKRI
  Kemenag Jangan Masuki Wilayah Keimanan yang Jelas Syariatnya
  Oesman Sapta: Pancasila Alat Pemersatu Bangsa
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

Kapolda Metro Jaya Beberkan Penangkapan 3 Bandar Sabu dengan Barbuk 27 Kg

Surat Terbuka Aktivis Mahasiswa kepada Presiden Jokowi terkait Pandemi Covid-19

Polisi Tembak Mati RD Pelaku Curanmor, 1 DPO Inisial E

 

ads2

  Berita Terkini
 
Buat Jus Jeruk, Jangan Lupa Masukkan Sedikit Kulitnya

Cegah Penularan Covid-19, 350 Kendaraan Operasional Ditlantas Polda Metro Disemprot Cairan Disinfektan

Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

ICW: KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri Minim Prestasi, Surplus Kontroversi

Bukan Masalah Overstay seperti Jamaah Umroh, Habib Rizieq Tidak Pulang karena Persoalan Politik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2