Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tuntut PM Najib Razak Mundur, 29 Warga Malaysia Ditahan
MALAYSIA, Berita HUKUM - Kepolisian Malaysia menangkap 29 orang, termasuk enam perempuan, dengan tud

Semangat Bung Karno Memajukan Islam Bersama Muhammadiyah
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan adalah tema yang diambil Muh

Ini Hikmah Teror GIDI di Tolikara Menurut Ustadz Fadlan
JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi orang mukmin setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk peristiwa yang ti

Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
MAKASSAR, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengharapkan Muktamar berjalan l

Buka Muktamar, Presiden Jokowi: NU Menjadi Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
JOMBANG, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai salah satu jamiyah Islam t

Ada Laporan Potensi PHK Massal, karena Menguatnya Dollar terhadap Rupiah
JAKARTA, Berita HUKUM - Menguatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah yang sudah mencapai berkisar k

Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim pencari fakta komite umat (TPF Komat) untuk Tolikara telah bekerja mengu

Pasca Tragedi Tolikara; Teroris GIDI Diundang ke Istana, Ustadz Ditangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca tragedi Tolikara, penyerbuan gerombolan Gereja Injil Di Indonesia (GID

   

  Berita Terkini >>
   
Tuntut PM Najib Razak Mundur, 29 Warga Malaysia Ditahan
Semangat Bung Karno Memajukan Islam Bersama Muhammadiyah
Ini Hikmah Teror GIDI di Tolikara Menurut Ustadz Fadlan
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Buka Muktamar, Presiden Jokowi: NU Menjadi Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
Ada Laporan Potensi PHK Massal, karena Menguatnya Dollar terhadap Rupiah

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru
Mantan GAM di Gunung Halimon akan Kibarkan Merah Putih Raksasa
Gerindra: 'Dulu Katanya Panggil Programmer 2 Minggu Selesai, Kenapa Sekarang Harus Minta Bantuan Singapura?'
Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Polhukam
Kasus LP Cebongan, Komisi III Akan Panggil Menko Polhukam
Sunday 07 Apr 2013 00:47:27
 
Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mengatakan, Komisi III berencana memanggil Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk membahas penanganan kasus penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

"Senin besok kita (Komisi III) akan melakukan rapat internal terlebih dahulu. Baru kemudian kita akan memanggil Menko Polhukam untuk melaksanakan rapat gabungan dengan Komisi I," kata Syarifuddin saat ditemui usai sebuah acara diskusi bertajuk Kecolongan Aksi Cebongan di Warung Daun Cikini, Sabtu (6/4).

Dalam rapat itu, Syarifuddin mengatakan, Komisi III akan membahas implementasi sistem pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, isu lain yang turut dibahas adalah sejumlah persoalan terkait polemik kemelut antara TNI dan Polri seperti yang terjadi di OKU maupun penyerangan Lapas Cebongan.

"Sesegera mungkin akan kita lakukan rapat gabungan itu. Kita harap minggu depan sudah bisa dilakukan" katanya.

Sementara itu, terkait hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI di Lapas Cebongan, Sudding mengatakan, hal tersebut sesuai dengan hasil investigasi TNI AD. Dirinya membenarkan, jumlah menembak empat orang tahanan berjumlah satu orang.

"Sisanya ada yang berjaga di luar lapas, ada juga yang mengambil kamera CCTV dan server," ujarnya.

Kemudian, Syarifuddin Sudding juga meminta agar penuntasan perkara penyerangan terhadap Lapas Cebongan dapat berjalan dengan baik. Hal ini termasuk proses peradilan terhadap para pelaku, yakni 11 anggota Grup II Kopassus Kartasura, yang harus dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat turut memantau jalannya peradilan tersebut.

"Kita percaya pada proses peradilan, maka dari itu proses harus (dilakukan) secara terbuka dan transparan," kata Sudding di Jakarta, Sabtu (6/4).

Sudding juga mengatakan, pengungkapan otak di balik penyerangan tersebut serta dugaan keterlibatan atasan para pelaku penyerangan perlu diungkap dalam sidang. Sudding juga meminta investigasi penggunaan senjata yang digunakan oleh para pelaku.

"Apakah ada unsur yang membantu atau membiarkan. Ini harus diungkap di peradilan militer," katanya.

Pengamat militer dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti meminta para pelaku penyerangan dijatuhi sanksi tegas. Hal itu diperlukan untuk menghindari adanya perbuatan serupa di masa depan. "Jadikan kejadian penyerangan di Sleman ini yang terakhir," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komnas HAM Nurcholis. "Jika ada satu peristiwa yang tidak tertindak tegas, maka ini akan terulang di kemudian hari," katanya.

Selain itu, Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus Sutiyoso mengatakan, sejak awal kejadian penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dirinya telah menduga jika pelaku penembakan terhadap empat tahanan dilakukan oleh tim khusus. Hal itu diungkapkannya dalam diskusi "Kecolongan Aksi Cebongan", di Jakarta, Sabtu (6/4).

"Waktu saya membaca berita setelah kejadian itu, saya langsung berpikir jangan-jangan dilakukan oleh tim khusus," kata Sutiyoso, seperti dikutip dari kompas.com

Ia mengatakan, dugaannya itu cukup beralasan. Sebab, menurutnya, penyerangan itu dilakukan oleh satu kelompok kecil, terlepas oleh TNI atau Polri. "Pasukan khusus itu dilatih untuk bekerja dalam tim kecil, bekerja cepat, dan seusai melakukan suatu misi segera meninggalkan tempat," paparnya.

Sutiyoso juga menduga, dalam perencanaan penyerangan lapas itu sudah ada kerja sama antara pelaku dan penjaga gudang senjata. Oleh karena itu, katanya, pelaku dapat dengan mudah menggunakan senjata itu.

Seperti diberitakan, TNI AD menyatakan para penyerang Lapas Cebongan adalah oknum Grup II Komando Pasukan Khusus Kartasura, Jawa Tengah. Penyerbuan itu diduga melibatkan 11 anggota Kopassus dengan seorang eksekutor. Mereka membawa 6 pucuk senjata api yang dibawa dari markas pelatihan di Gunung Lawu.

Penyerangan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2013. Empat tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.(dbs/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Komisi III

Komisi III Segera Bahas RUU KUHP
Komisi III DPR Berkomitmen Respon Pengaduan Masyarakat Soal Hukum
Putusan Tim 9 Dinilai Berdasarkan Penafsiran
PK Tidak Bisa Dipermainkan
Komisi III Inginkan Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Satu Gedung
Komisi III DPR Soroti Kasus Korupsi dan HAM
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com