BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
DPR Setujui RUU Perasuransian
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna, Selasa (23/9) menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-u

SBY’s Legacy: Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, serta mendukung pertu

Pemerintah Luncurkan Rencana Broadband Indonesia 2014-2019
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya menciptakan pembangunan dan pemanfaatan pitalebar atau broadbran

Oknum PNS Kukar Diamankan Polisi Saat Rekap Togel
SAMARINDA, Berita HUKUM - Seorang oknum Pegawai Negeri Kukar (PND) pada kantor Dinas Tenaga Kerja (D

AKRAB Demo KPK Tuntut Kasus Korupsi Setya Novanto
JAKARTA, Berita HUKUM - Lagi-lagi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diketuai Abraham S

Pilkada Tidak Langsung Tetap Konstitusional
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik Pilkada langsung oleh rakyat atau diserahkan pemilihannya kepada DPR

Demokrat Ancam Batal Dukung Pilkada Langsung
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat akan mencabut dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (Pil

Uji UU Minerba, Ahli: Pemurnian Produk Pertambangan Optimalkan Nilai Tambah
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
DPR Setujui RUU Perasuransian
SBY’s Legacy: Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Pemerintah Luncurkan Rencana Broadband Indonesia 2014-2019
Oknum PNS Kukar Diamankan Polisi Saat Rekap Togel
AKRAB Demo KPK Tuntut Kasus Korupsi Setya Novanto
Pilkada Tidak Langsung Tetap Konstitusional

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Oknum PNS Kukar Diamankan Polisi Saat Rekap Togel
AKRAB Demo KPK Tuntut Kasus Korupsi Setya Novanto
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Komisi III
Kasus LP Cebongan, Komisi III Akan Panggil Menko Polhukam
Sunday 07 Apr 2013 00:47:27
 
Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mengatakan, Komisi III berencana memanggil Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk membahas penanganan kasus penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

"Senin besok kita (Komisi III) akan melakukan rapat internal terlebih dahulu. Baru kemudian kita akan memanggil Menko Polhukam untuk melaksanakan rapat gabungan dengan Komisi I," kata Syarifuddin saat ditemui usai sebuah acara diskusi bertajuk Kecolongan Aksi Cebongan di Warung Daun Cikini, Sabtu (6/4).

Dalam rapat itu, Syarifuddin mengatakan, Komisi III akan membahas implementasi sistem pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, isu lain yang turut dibahas adalah sejumlah persoalan terkait polemik kemelut antara TNI dan Polri seperti yang terjadi di OKU maupun penyerangan Lapas Cebongan.

"Sesegera mungkin akan kita lakukan rapat gabungan itu. Kita harap minggu depan sudah bisa dilakukan" katanya.

Sementara itu, terkait hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI di Lapas Cebongan, Sudding mengatakan, hal tersebut sesuai dengan hasil investigasi TNI AD. Dirinya membenarkan, jumlah menembak empat orang tahanan berjumlah satu orang.

"Sisanya ada yang berjaga di luar lapas, ada juga yang mengambil kamera CCTV dan server," ujarnya.

Kemudian, Syarifuddin Sudding juga meminta agar penuntasan perkara penyerangan terhadap Lapas Cebongan dapat berjalan dengan baik. Hal ini termasuk proses peradilan terhadap para pelaku, yakni 11 anggota Grup II Kopassus Kartasura, yang harus dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat turut memantau jalannya peradilan tersebut.

"Kita percaya pada proses peradilan, maka dari itu proses harus (dilakukan) secara terbuka dan transparan," kata Sudding di Jakarta, Sabtu (6/4).

Sudding juga mengatakan, pengungkapan otak di balik penyerangan tersebut serta dugaan keterlibatan atasan para pelaku penyerangan perlu diungkap dalam sidang. Sudding juga meminta investigasi penggunaan senjata yang digunakan oleh para pelaku.

"Apakah ada unsur yang membantu atau membiarkan. Ini harus diungkap di peradilan militer," katanya.

Pengamat militer dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti meminta para pelaku penyerangan dijatuhi sanksi tegas. Hal itu diperlukan untuk menghindari adanya perbuatan serupa di masa depan. "Jadikan kejadian penyerangan di Sleman ini yang terakhir," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komnas HAM Nurcholis. "Jika ada satu peristiwa yang tidak tertindak tegas, maka ini akan terulang di kemudian hari," katanya.

Selain itu, Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus Sutiyoso mengatakan, sejak awal kejadian penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dirinya telah menduga jika pelaku penembakan terhadap empat tahanan dilakukan oleh tim khusus. Hal itu diungkapkannya dalam diskusi "Kecolongan Aksi Cebongan", di Jakarta, Sabtu (6/4).

"Waktu saya membaca berita setelah kejadian itu, saya langsung berpikir jangan-jangan dilakukan oleh tim khusus," kata Sutiyoso, seperti dikutip dari kompas.com

Ia mengatakan, dugaannya itu cukup beralasan. Sebab, menurutnya, penyerangan itu dilakukan oleh satu kelompok kecil, terlepas oleh TNI atau Polri. "Pasukan khusus itu dilatih untuk bekerja dalam tim kecil, bekerja cepat, dan seusai melakukan suatu misi segera meninggalkan tempat," paparnya.

Sutiyoso juga menduga, dalam perencanaan penyerangan lapas itu sudah ada kerja sama antara pelaku dan penjaga gudang senjata. Oleh karena itu, katanya, pelaku dapat dengan mudah menggunakan senjata itu.

Seperti diberitakan, TNI AD menyatakan para penyerang Lapas Cebongan adalah oknum Grup II Komando Pasukan Khusus Kartasura, Jawa Tengah. Penyerbuan itu diduga melibatkan 11 anggota Kopassus dengan seorang eksekutor. Mereka membawa 6 pucuk senjata api yang dibawa dari markas pelatihan di Gunung Lawu.

Penyerangan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe pada 19 Maret 2013. Empat tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.(dbs/bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Komisi III

Komisi III Pantau Penanganan Kasus Narkoba di Kalbar
Vonis Akil Pelajaran Mahal Bagi Pejabat Negara
Sudah Saatnya KPK Bongkar Korupsi di Sektor Hulu
Komisi III Dukung KPK Dalami Masalah Royalti Tambang
Kapolri Harus Bersihkan Ditlantas dari Suap
Komisi III Voting Pilihan Pakar
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com