Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah ‘auto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

   

  Berita Terkini >>
   
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Pengadaan Alat Laboratorium
Kasus Korupsi di UM, Muncul Nama Baru
Saturday 09 Mar 2013 09:57:31
 
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.(Foto: Ist)
JATIM, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengaku bisa mengembangkan pengusutan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan laboratorium di F-MIPA Universitas Negeri Malang (UM) dari fakta-fakta persidangan. Nama selain tiga terdakwa perkara ini, Abdullah Fuad, Sutoyo dan Handoyo, yang diduga kuat ikut berperan dalam korupsi ini akan diusut.

Hal itu disampaikan Kepala Kejati Jatim Arminsyah kepada wartawan. “Kalau nama-nama yang di persidangan berperan dalam korupsi ini, itu bisa dikembangkan. Tapi kalau hanya diberi duit tapi tidak terkait dengan korupsi ini, tentu tidak bisa juga untuk diusut,” ujarnya.

Jawaban Kajati itu disampaikan terkait kesaksian Mindo Rosalina di sidang perkara ini pekan lalu. Dia menerangkan bahwa saat mengurus rencana proyek pengadaan peralatan laboratorium F-MIPA di UM, awal 2009 lalu, dia diantar Subur, anggota DPRD setempat dari Partai Demokrat, menemui Rektor UM Suparno. Dia mengaku bertemu Rektor dua kali, yakni di Malang dan saat penandatangan kontrak proyek di Jakarta. “Saya hanya ingat wajah Pak Rektor,” ucapnya.

Di Malang, kepada wartawan Suparno telah memberikan bantahan kesaksian Mindo itu. Dia bahkan mengaku siap untuk bersaksi untuk mempertegas bahwa dirinya tidak pernah terlibat pada dugaan korupsi yang diperkirakan menelan uang negara sebesar Rp 14,9 miliar itu. Pengacara para terdakwa sendiri, Sudiman Sidabuke, memang mengutarakan keinginannya kepada majelis hakim agar semua nama yang disebut saksi dan tidak ada di BAP agar dihadirkan untuk bersaksi.

Kajati Arminsyah mengatakan, perlu telaah mendalam untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan orang-orang yang disebut Mindo dalam sidang. “Kita kaji lagi tentunya. Sebab, tidak serta-merta orang yang menerima duit itu pasti korupsi. Kita kaji apa yang muncul di persidangan yang sebelumnya tidak ada,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Abdullah Fuad, Sutoyo dan Handoyo (ketiganya dosen di UM Malang) didudukkan sebagai pesakitan karena diduga mengkorupsi proyek pengadaan peralatan laboratorium di F-MIPA UM Malang, 2009 lalu. Berdasarkan dakwaan, Abdullah dan Sutoyo didapuk menjadi panitia proyek berdasarkan SK yang diterbitkan Rektor UM, Suparno. Di SK juga disebutkan nama Handoyo sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Kendati pengeluar SK, hingga kini Rektor UM belum terjamah.(nas/kjs/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus Pengadaan Alat Laboratorium

Kasus Korupsi di UM, Muncul Nama Baru
Kode 00 Untuk Nazaruddin, Yulianis Sebut 12 Universitas Terkait Proyek
Sidang Perkara Korupsi Angelina Sondakh Kembali Digelar
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com