Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
MK Tegaskan PK Tidak Halangi Pelaksanaan Putusan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon P

Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Fakir Miskin
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Purnomo Tanpa Sepengetahuan Mintarsih Dirikan Perusahaan dalam Perusahaan
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Kasus Blue Bird pada Senin, (20/4) tentang merk atau logo PT. Blue Bi

Mantan Hakim MK, Laica: Menkum HAM Pelintir Putusan Mahkamah Golkar
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dr.
Mohammad Laica Marzuki,S.H menil

Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menolak rencana program

KAA Hari ke 2, Indonesia Mengajak Negara Asia-Afrika untuk Kembali kepada Pesan Bandung
BANDUNG, Berita HUKUM - Pada hari kedua, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi membuka Ko

Pedagang Batu Akik di Rawa Bunga akan Segera Ditertibkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasudin Perhubungan Jakarta Timur Bernad Octavianus Pasaribu, berjanji akan

Kronologi Penculikan Pengusaha Thalib Abbas
JAKARTA, Berita HUKUM - Thalib Abbas (70) mengalami hari luar biasa enam hari kemarin. Dia diculik,

   

  Berita Terkini >>
   
MK Tegaskan PK Tidak Halangi Pelaksanaan Putusan
Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Fakir Miskin
Purnomo Tanpa Sepengetahuan Mintarsih Dirikan Perusahaan dalam Perusahaan
Mantan Hakim MK, Laica: Menkum HAM Pelintir Putusan Mahkamah Golkar
Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
KAA Hari ke 2, Indonesia Mengajak Negara Asia-Afrika untuk Kembali kepada Pesan Bandung

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Purnomo Tanpa Sepengetahuan Mintarsih Dirikan Perusahaan dalam Perusahaan
Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
Ada Deskriminasi di Komplek Perumahan Dinas Depkes Ciputat, Sebagian Terancam Digusur
Menggali Spirit Baru KAA dan Akik Pancawarna
PSSI Dibekukan, La Nyalla: Kami Akan Lawan Keputusan Pemerintah!
Indro Tjahyono: Kesabaran Pemuda dan Rakyat Ada Batasnya

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Asian Agri
Kasus Asian Agri, Kejaksaan Siap Jerat Tersangka Lain
Saturday 05 Jan 2013 01:14:09
 
Kejaksaan Agung RI (Foto: bhc/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yang telah menyeret mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut ke penjara, dalam pengembangannya Kejaksaan Agung masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Pertama salinan putusan belum kita terima, tapi kita bersukur, dengan demikian upaya yang dilakukan selama ini. Karena terus terang perkara pajak itu sejak saya disatgas sudah berjuang untuk mendorong berkas perkara sampai berbulan bahkan bertahun dan sangat kecewa juga pada waktu itu adanya putusan pengadilan negeri yang membebaskan. Tapi Alhamdulillah dengan adanya putusan MA yang menyatakan dia bersalah berarti upaya kita selama ini baik penyidik dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak sia-sia,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (4/1).

Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Djoko Sarwoko, mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada 18 Desember 2012, terkait kasus kejahatan pajak yang dilakukan mantan manajer pajak Asian Agri Suwir Laut alias Liu Che Sui.

Majelis menjerat Suwir dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun.
Kasus dugaan penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto ini diungkap oleh Vincentius Amin Sutanto selaku eks Group Financial Controller Asian Agri. Vincentius divonis 11 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan pencucian uang.

Dalam kasus ini, Ditjen Pajak berjanji akan memperkuat komitmen melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan. Termasuk penegakan hukum perpajakan secara konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban perpajakannya.

Dari informasi yang dihimpun wartawan BeritaHUKUM.com, terhadap tersangka lain, seperti dijelaskan Darmono, bahwa masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung. “Yang akan kita lakukan, tentu kita akan menunggu salinan putusan, setelah itu kita akan melakukan upaya-upaya. Putusan MA akan kita jadikan dasar dan acuan untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk perkara lain,” ujarnya.(bhc/mdb)



Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com