Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pria Gangguan Jiwa Mengamuk Hingga Tewaskan 3 Orang dan 8 Lainnya Luka-Luka di Samarinda
SAMARINDA, Berita HUKUM - Seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang diketahui barnam

BNNP Kaltim Kini Gencar Razia Pengguna Narkoba di Tempat Hiburan Malam
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim gabungan yang dipimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalima

Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga akhir Mei 2015 ini, baru 143 juta jiwa rakyat indonesia yang terakses

Bambang Widjojanto Kembali Ajukan Praperadilan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto kembali mengajukan praperadilan

Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, me

Dubes Jepang di Darfur kunjungi Satgas Batalyon Komposit TNI
SUDAN, Berita HUKUM - Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Sudan Mr. Hideki Ito didampingi beberapa stafn

Pelayanan Masih Buruk, DPR Minta Dirut BPJS Kesehatan Blusukan Ke Daerah-daerah
JAKARTA, Berita HUKUM - Carut marutnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara J

Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara
PALANGKARAYA, Berita HUKUM - Aktivis lingkungan pada hari ini di Melbourne, Australia, membentangkan

   

  Berita Terkini >>
   
Pria Gangguan Jiwa Mengamuk Hingga Tewaskan 3 Orang dan 8 Lainnya Luka-Luka di Samarinda
BNNP Kaltim Kini Gencar Razia Pengguna Narkoba di Tempat Hiburan Malam
Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat
Bambang Widjojanto Kembali Ajukan Praperadilan
Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas
Dubes Jepang di Darfur kunjungi Satgas Batalyon Komposit TNI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
BNNP Kaltim Kini Gencar Razia Pengguna Narkoba di Tempat Hiburan Malam
Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat
Bambang Widjojanto Kembali Ajukan Praperadilan
Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas
Pelayanan Masih Buruk, DPR Minta Dirut BPJS Kesehatan Blusukan Ke Daerah-daerah
Inilah Kekacauan Baru Oligarki Kekuasaan yang Akan Diciptakan Jokowi

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Asian Agri
Kasus Asian Agri, Kejaksaan Siap Jerat Tersangka Lain
Saturday 05 Jan 2013 01:14:09
 
Kejaksaan Agung RI (Foto: bhc/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yang telah menyeret mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut ke penjara, dalam pengembangannya Kejaksaan Agung masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Pertama salinan putusan belum kita terima, tapi kita bersukur, dengan demikian upaya yang dilakukan selama ini. Karena terus terang perkara pajak itu sejak saya disatgas sudah berjuang untuk mendorong berkas perkara sampai berbulan bahkan bertahun dan sangat kecewa juga pada waktu itu adanya putusan pengadilan negeri yang membebaskan. Tapi Alhamdulillah dengan adanya putusan MA yang menyatakan dia bersalah berarti upaya kita selama ini baik penyidik dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak sia-sia,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (4/1).

Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Djoko Sarwoko, mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada 18 Desember 2012, terkait kasus kejahatan pajak yang dilakukan mantan manajer pajak Asian Agri Suwir Laut alias Liu Che Sui.

Majelis menjerat Suwir dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun.
Kasus dugaan penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto ini diungkap oleh Vincentius Amin Sutanto selaku eks Group Financial Controller Asian Agri. Vincentius divonis 11 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan pencucian uang.

Dalam kasus ini, Ditjen Pajak berjanji akan memperkuat komitmen melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan. Termasuk penegakan hukum perpajakan secara konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban perpajakannya.

Dari informasi yang dihimpun wartawan BeritaHUKUM.com, terhadap tersangka lain, seperti dijelaskan Darmono, bahwa masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung. “Yang akan kita lakukan, tentu kita akan menunggu salinan putusan, setelah itu kita akan melakukan upaya-upaya. Putusan MA akan kita jadikan dasar dan acuan untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk perkara lain,” ujarnya.(bhc/mdb)



Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com