Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Di Malam Nuzulul Quran, Warga Lanud Halim Buka Puasa Bersama Anak Yatim
JAKARTA, Berita HUKUM - Keluarga besar TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada, Jumat (4/7) b

KPK akan Periksa Kembali, Dugaan Suap Terkait LKPJ 2014 Bupati Musi dan Kadis DPPKAD
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk du

FPAK Aksi Demo Didepan KPK Menuntut Walkot Bekasi Terindikasi Korupsi APBD 2009-2010
JAKARTA, Berita HUKUM - Seratusan massa demonstrasi asal Bekasi yakni Front Pemuda anti korupsi (FPA

Pasukan Garuda Evakuasi 6 Ton Bahan Peledak Aktif di Afrika
AFRIKA, Berita HUKUM - Ancaman bahan peledak aktif sebagai dampak pertikaian bersenjata yang berkepa

Empat SMK Penerbangan Akhiri Praktek Kerja di SKATEK 021 Lanud Halim
JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh puluh tujuh siswa kelas XI dari empat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Komisi I DPR RI Menerima Laporan Hasil Kinerja Panglima TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melaksanakan rapat kerja dalam rangka

Soal ‘Reshuffle’ Kabinet, Teten: Sinyal Presiden Sudah Cukup Jelas
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengemukakan Presiden Joko Widodo (J

Forum Silaturahmi Saudagar Muhammadiyah Digelar di Makassar
MAKASAR, Berita HUKUM - Panitia Pusat Muktamar ke-47 Muhammadiyah bakal menggelar Forum Silaturahmi

   

  Berita Terkini >>
   
Di Malam Nuzulul Quran, Warga Lanud Halim Buka Puasa Bersama Anak Yatim
KPK akan Periksa Kembali, Dugaan Suap Terkait LKPJ 2014 Bupati Musi dan Kadis DPPKAD
FPAK Aksi Demo Didepan KPK Menuntut Walkot Bekasi Terindikasi Korupsi APBD 2009-2010
Pasukan Garuda Evakuasi 6 Ton Bahan Peledak Aktif di Afrika
Empat SMK Penerbangan Akhiri Praktek Kerja di SKATEK 021 Lanud Halim
Komisi I DPR RI Menerima Laporan Hasil Kinerja Panglima TNI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK akan Periksa Kembali, Dugaan Suap Terkait LKPJ 2014 Bupati Musi dan Kadis DPPKAD
Komisi I DPR RI Menerima Laporan Hasil Kinerja Panglima TNI
Forum Silaturahmi Saudagar Muhammadiyah Digelar di Makassar
IPC Persiapan Pelabuhan New Muara Jati akan Menjadi Alternatif Tanjung Priok
Saat Bukber di PGK, Kapolri: Soliditas Organisasi adalah Kunci Utama Keberhasilan Tugas Polri
Kesira Gerak Cepat Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Pesawat Hercules di Medan

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Asian Agri
Kasus Asian Agri, Kejaksaan Siap Jerat Tersangka Lain
Saturday 05 Jan 2013 01:14:09
 
Kejaksaan Agung RI (Foto: bhc/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yang telah menyeret mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut ke penjara, dalam pengembangannya Kejaksaan Agung masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Pertama salinan putusan belum kita terima, tapi kita bersukur, dengan demikian upaya yang dilakukan selama ini. Karena terus terang perkara pajak itu sejak saya disatgas sudah berjuang untuk mendorong berkas perkara sampai berbulan bahkan bertahun dan sangat kecewa juga pada waktu itu adanya putusan pengadilan negeri yang membebaskan. Tapi Alhamdulillah dengan adanya putusan MA yang menyatakan dia bersalah berarti upaya kita selama ini baik penyidik dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak sia-sia,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (4/1).

Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Djoko Sarwoko, mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada 18 Desember 2012, terkait kasus kejahatan pajak yang dilakukan mantan manajer pajak Asian Agri Suwir Laut alias Liu Che Sui.

Majelis menjerat Suwir dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun.
Kasus dugaan penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto ini diungkap oleh Vincentius Amin Sutanto selaku eks Group Financial Controller Asian Agri. Vincentius divonis 11 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan pencucian uang.

Dalam kasus ini, Ditjen Pajak berjanji akan memperkuat komitmen melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan. Termasuk penegakan hukum perpajakan secara konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban perpajakannya.

Dari informasi yang dihimpun wartawan BeritaHUKUM.com, terhadap tersangka lain, seperti dijelaskan Darmono, bahwa masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung. “Yang akan kita lakukan, tentu kita akan menunggu salinan putusan, setelah itu kita akan melakukan upaya-upaya. Putusan MA akan kita jadikan dasar dan acuan untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk perkara lain,” ujarnya.(bhc/mdb)



Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com