BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
555 Anggota Dewan DPR-RI 2014-2019 Diambil Sumpahnya, 5 Ditunda
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 555 dari 560 anggota DPR-RI terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pi

Tidak Ada Hal Genting Untuk Keluarkan Perppu
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid mengungkapkan tidak ada hal yang

Pernah Dicuri Ira Wibowo tidak Jera Bersepeda
TANGERANG, Berita HUKUM - Aktris senior, Ira Wibowo mengaku pernah memiliki pengalaman yang tidak me

Saat Peliputan Wartawan Diintimidasi dengan Tembakan Anak Panah
GOWA, Berita HUKUM – Intimidasi terhadap wartawan kembali terjadi. Hal tersebut terjadi saat sejuml

Presiden SBY dan Jokowi Diskusi Tentang UU Pilkada di Monumen Pancasila
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden SBY dan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri upacara

DPR dan Pemerintah Sepakati APBN 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-undang Angg

Pertamina Amanatkan Muhamad Husen Jaga Produksi Minyak
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Komisaris PT Pertamina (Persero) hari ini, Rabu (1/10) menunjuk Dire

KPK Ingatkan Tim Transisi Soal Komitmen Presiden Terpilih
JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh orang tim transisi datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada J

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
555 Anggota Dewan DPR-RI 2014-2019 Diambil Sumpahnya, 5 Ditunda
Tidak Ada Hal Genting Untuk Keluarkan Perppu
Pernah Dicuri Ira Wibowo tidak Jera Bersepeda
Saat Peliputan Wartawan Diintimidasi dengan Tembakan Anak Panah
Presiden SBY dan Jokowi Diskusi Tentang UU Pilkada di Monumen Pancasila
DPR dan Pemerintah Sepakati APBN 2015

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Presiden SBY dan Jokowi Diskusi Tentang UU Pilkada di Monumen Pancasila
Pertamina Amanatkan Muhamad Husen Jaga Produksi Minyak
Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
Cakap Berbahasa Inggris Guna Sambut Daya Saing
Rekayasa Isi Surat Dokter Nekat Korupsi 5 Milyar
Penegakkan Hukum di Jawa Barat, Feri Jamin akan Bersih dari Intervensi Politik

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Asian Agri
Kasus Asian Agri, Kejaksaan Siap Jerat Tersangka Lain
Saturday 05 Jan 2013 01:14:09
 
Kejaksaan Agung RI (Foto: bhc/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yang telah menyeret mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut ke penjara, dalam pengembangannya Kejaksaan Agung masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Pertama salinan putusan belum kita terima, tapi kita bersukur, dengan demikian upaya yang dilakukan selama ini. Karena terus terang perkara pajak itu sejak saya disatgas sudah berjuang untuk mendorong berkas perkara sampai berbulan bahkan bertahun dan sangat kecewa juga pada waktu itu adanya putusan pengadilan negeri yang membebaskan. Tapi Alhamdulillah dengan adanya putusan MA yang menyatakan dia bersalah berarti upaya kita selama ini baik penyidik dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak sia-sia,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (4/1).

Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Djoko Sarwoko, mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada 18 Desember 2012, terkait kasus kejahatan pajak yang dilakukan mantan manajer pajak Asian Agri Suwir Laut alias Liu Che Sui.

Majelis menjerat Suwir dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun.
Kasus dugaan penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto ini diungkap oleh Vincentius Amin Sutanto selaku eks Group Financial Controller Asian Agri. Vincentius divonis 11 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan pencucian uang.

Dalam kasus ini, Ditjen Pajak berjanji akan memperkuat komitmen melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan. Termasuk penegakan hukum perpajakan secara konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban perpajakannya.

Dari informasi yang dihimpun wartawan BeritaHUKUM.com, terhadap tersangka lain, seperti dijelaskan Darmono, bahwa masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung. “Yang akan kita lakukan, tentu kita akan menunggu salinan putusan, setelah itu kita akan melakukan upaya-upaya. Putusan MA akan kita jadikan dasar dan acuan untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk perkara lain,” ujarnya.(bhc/mdb)



Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com