Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil kajian sistem Jaminan So

Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari Rabu (17/12) menerapkan la

F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin meminta pimpinan DPR mengembalikan

Mutasi Pejabat di Lingkungan Humas Polri, Boy Rafli Jabat Kapolda Banten
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Nomor: ST/2500/XII/2014, Brigjen. Pol.

Resmi Jabat Wagub, Djarot Langsung Garap APBD
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, sejumlah tugas sudah menan

TNI Terus Mencari Korban Tanah Longsor Banjarnegara
BANJARNEGARA, Berita HUKUM - Enam hari pasca bencana tanah longsor di Banjarnegara, para prajurit TN

Serangan di Peshawar Berakhir, Sedikitnya 130 Tewas
PAKISTAN, Berita HUKUM - Aparat keamanan Pakistan sudah menguasai kembali sebuah sekolah di Peshawar

Pemerintah Optimistis Kurs Rupiah Awal Tahun Depan Akan Stabil
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla

   

  Berita Terkini >>
   
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung
Mutasi Pejabat di Lingkungan Humas Polri, Boy Rafli Jabat Kapolda Banten
Resmi Jabat Wagub, Djarot Langsung Garap APBD
TNI Terus Mencari Korban Tanah Longsor Banjarnegara

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung
Pemerintah Optimistis Kurs Rupiah Awal Tahun Depan Akan Stabil
Lenny Kravitz akan Konser pada Maret 2015 di Indonesia
64 Tewas, Hujan Deras Hambat Pencarian Korban Longsor

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Asian Agri
Kasus Asian Agri, Kejaksaan Siap Jerat Tersangka Lain
Saturday 05 Jan 2013 01:14:09
 
Kejaksaan Agung RI (Foto: bhc/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yang telah menyeret mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut ke penjara, dalam pengembangannya Kejaksaan Agung masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Pertama salinan putusan belum kita terima, tapi kita bersukur, dengan demikian upaya yang dilakukan selama ini. Karena terus terang perkara pajak itu sejak saya disatgas sudah berjuang untuk mendorong berkas perkara sampai berbulan bahkan bertahun dan sangat kecewa juga pada waktu itu adanya putusan pengadilan negeri yang membebaskan. Tapi Alhamdulillah dengan adanya putusan MA yang menyatakan dia bersalah berarti upaya kita selama ini baik penyidik dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak sia-sia,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (4/1).

Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Djoko Sarwoko, mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada 18 Desember 2012, terkait kasus kejahatan pajak yang dilakukan mantan manajer pajak Asian Agri Suwir Laut alias Liu Che Sui.

Majelis menjerat Suwir dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun.
Kasus dugaan penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto ini diungkap oleh Vincentius Amin Sutanto selaku eks Group Financial Controller Asian Agri. Vincentius divonis 11 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan pencucian uang.

Dalam kasus ini, Ditjen Pajak berjanji akan memperkuat komitmen melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan. Termasuk penegakan hukum perpajakan secara konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban perpajakannya.

Dari informasi yang dihimpun wartawan BeritaHUKUM.com, terhadap tersangka lain, seperti dijelaskan Darmono, bahwa masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung. “Yang akan kita lakukan, tentu kita akan menunggu salinan putusan, setelah itu kita akan melakukan upaya-upaya. Putusan MA akan kita jadikan dasar dan acuan untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk perkara lain,” ujarnya.(bhc/mdb)



Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com