BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembukaan kotak suara di beberapa tempat yang dilakukan oleh Panitia Pemungu

Peretas Cina Membobol Pertahanan Israel
CINA, Berita HUKUM - BBC menemukan bukti yang kemungkinan memastikan bahwa peretas berhasil mencuri

DPR AS Tuntut Presiden Barack Obama
WASHINGTON DC, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat telah meloloskan sebuah

Dituduh Korupsi Bersama Megawati, Presiden SBY Tuntut Australia Klarifikasi Wikileaks
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berang atas pemberitaan Sindonews.Co

Sediktinya 20 Tewas dalam Perayaan Ied Pakistan
KARACHI, Berita HUKUM - Sedikitnya 20 orang tewas tenggelam dan tiga lainnya masih hilang karena ber

Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Pansus Pemilu Presiden oleh DPR RI dimungkinkan terbentuk karena

Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
NEW YORK, Berita HUKUM - Paramount Pictures menyampaikan permintaan maaf atas poster Teenage Mutant

Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
CINA, Berita HUKUM - Penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan teknologi raksasa AS Microsoft te

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
Peretas Cina Membobol Pertahanan Israel
DPR AS Tuntut Presiden Barack Obama
Dituduh Korupsi Bersama Megawati, Presiden SBY Tuntut Australia Klarifikasi Wikileaks
Sediktinya 20 Tewas dalam Perayaan Ied Pakistan
Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Asian Agri
Kasus Asian Agri, Kejaksaan Siap Jerat Tersangka Lain
Saturday 05 Jan 2013 01:14:09
 
Kejaksaan Agung RI (Foto: bhc/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yang telah menyeret mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut ke penjara, dalam pengembangannya Kejaksaan Agung masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Pertama salinan putusan belum kita terima, tapi kita bersukur, dengan demikian upaya yang dilakukan selama ini. Karena terus terang perkara pajak itu sejak saya disatgas sudah berjuang untuk mendorong berkas perkara sampai berbulan bahkan bertahun dan sangat kecewa juga pada waktu itu adanya putusan pengadilan negeri yang membebaskan. Tapi Alhamdulillah dengan adanya putusan MA yang menyatakan dia bersalah berarti upaya kita selama ini baik penyidik dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak sia-sia,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (4/1).

Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai oleh Djoko Sarwoko, mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada 18 Desember 2012, terkait kasus kejahatan pajak yang dilakukan mantan manajer pajak Asian Agri Suwir Laut alias Liu Che Sui.

Majelis menjerat Suwir dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dengan masa percobaan selama tiga tahun.
Kasus dugaan penggelapan pajak perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto ini diungkap oleh Vincentius Amin Sutanto selaku eks Group Financial Controller Asian Agri. Vincentius divonis 11 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan pencucian uang.

Dalam kasus ini, Ditjen Pajak berjanji akan memperkuat komitmen melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan. Termasuk penegakan hukum perpajakan secara konsisten terhadap para Wajib Pajak/pihak terkait yang menghindari kewajiban perpajakannya.

Dari informasi yang dihimpun wartawan BeritaHUKUM.com, terhadap tersangka lain, seperti dijelaskan Darmono, bahwa masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung. “Yang akan kita lakukan, tentu kita akan menunggu salinan putusan, setelah itu kita akan melakukan upaya-upaya. Putusan MA akan kita jadikan dasar dan acuan untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk perkara lain,” ujarnya.(bhc/mdb)



Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com