Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Papua
KPU Pusat Pastikan Seluruh Dokumen KPUD Papua Terbakar Habis
2019-09-01 22:13:04
 

Ketua KPU RI, Arief Budiman.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Insiden kerusuhan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua di Jayapura yang dibakar massa deonstran anarkis tak menyisakan satupun berkas.

Seluruh dokumen penting di kantor tersebut habis tak bersisa lantaran dilalap si jago merah.

"Sampai hari ini seluruh yang ada di dalam kantor itu terbakar habis," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

Dokumen yang terbakar tersebut merupakan dokumen perolehan suara di DPRD Papua. Namun demikian KPU Pusat memastikan masih memiliki salinannya.

"Tapi kan pada saat penerapan nasional tanggal 21 Mei, dokumen itu sudah dikirimkan juga pada kami," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga belum mengetahui apakah salinan dokumen KPUD Papua masih akan digunakan ke depannya.

"Kami sedang pelajari, kami mau gunakan dokumen itu atau bagaimana, pernah terjadi perubahan atau tidak (terhadap dokumen) nanti kami akan cek," tambah Arief.

Kendati demikian, ia memastikan kebakaran tersebut tak akan berpengaruh pada mekanisme selanjutnya dalam penetapan calon anggota DPRD Papua.

"Enggak (berpengaruh), mekanisme berjalan terus cuma hanya soal dokumen saja, kami menggunakan dokumen yang mana," tandasnya.(dt/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Papua
 
  Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua
  Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
  Pendekatan Dari Hati, Solusi Permasalahan Papua
  Pemblokiran Internet di Papua, 'Merugikan Perekonomian Daerah' dan 'Memicu Masalah'
  Ketua DPD Partai Perindo Sorong Tertangkap Tangan Bawa Bendera Bintang Kejora
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2