Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan alasan PT Freeport membangun

Panglima TNI: Kekuatan Pemimpin Berada di Anak Buah
SURABAYA, Berita HUKUM - Kekuatan seorang Panglima TNI berada di anak buah, karena itu seorang pemim

Harus Mundur Saat Menjadi Caleg, PNS Gugat UU Pemilu Legislatif
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi UU No. 18/2012 tentang

Inilah Peraturan Presiden Tentang Badan Ekonomi Kreatif
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/1), di Istana Negara, Jakarta,

TNI Tanam Sayuran Manfaatkan Lahan Tidur
JAKARTA, Berita HUKUM - Prajurit TNI yang bertugas di beberapa wilayah terus melakukan upaya pemanfa

Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengkritik kebijakan Menteri Kel

Uji UU Advokat, Pemohon Hapuskan Angka 2 Petitum Permohonan
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perbaikan permohonan uji materi UU No. 18/2003 tentang Advokat - Perk

Pesawat Tak Berawak Ditemukan di Gedung Putih
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Sebuah pesawat tak berawak berukuran kecil atau lebih dikenal dengan

   

  Berita Terkini >>
   
Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
Panglima TNI: Kekuatan Pemimpin Berada di Anak Buah
Harus Mundur Saat Menjadi Caleg, PNS Gugat UU Pemilu Legislatif
Inilah Peraturan Presiden Tentang Badan Ekonomi Kreatif
TNI Tanam Sayuran Manfaatkan Lahan Tidur
Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Komisi VII DPR Pertanyakan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik
Para Musisi Gandeng Asirindo Akan Somasi Rumah Karaoke Tak Berlisensi
Bambang Widjojanto Ajukan Proses Pengunduran Dirinya
Gerindra: Korupsi Harus Diberantas
Adanya Gap antara Maskapai dan Pesawat dengan SDM serta Infrastruktur
Mesir Rusuh, 11 Orang Tewas

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Pilpres 2014
KPU Laporkan Perkembangan Tahapan Pemilu 2014
Wednesday 27 Mar 2013 10:48:04
 
Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPU, Husni Kamill Manik, menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2014 kepada Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan, saat ini KPU telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan keputusan, termasuk keputusan terkait sengketa pasca tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu sampai dengan sosialisasi tentang penetapan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi, serta pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"KPU telah menyosialisasikan Keputusan KPU tentang penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada pengurus DPP parpol melalui pertemuan langsung serta melalui website KPU," terang Husni yang dalam kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman, serta Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim.

Selain soal dapil, dalam rapat itu juga dibahas tentang dimajukannya jadwal pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada), yakni bagi daerah yang semula menyelenggarakannya pada tahun 2014, dimajukan menjadi tahun 2013.

"Terkait itu (Pemilukada di tahun 2014 --red) secara tegas kita sudah meminta Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, yang substansinya mengatur daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2014 semua ditarik ke 2013," tandas Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat siang ini.

Untuk mendukung tahapan Pemilu 2014, KPU telah mempersiapkan tujuh PKPU tahapan penyelenggaraan, yaitu PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye di luar negeri, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi WNI di luar negeri.

Selain itu, PKPU tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, PKPU tentang penetapann dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih, PKPU tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, serta PKPU tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu.

KPU juga tengah mempersiapkan delapan belas PKPU pendukung, termasuk PKPU tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, provinsi dan kabupaten kota, hingga PKPU tentang pedoman pengelolaan keuangan.(kpu/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pilpres 2014

Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
Joko Widodo Capres Paling Layak Maju 2014
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com