BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Panglima TNI Buka Kejuaraan Drum Band
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak sebagai Inspektur Upacara p

Muspida Aceh Timur Pesijuk Kantor Wartawan Bersama 'Pesawat'
ACEH, Berita HUKUM - Bupati bersama Kapolres, Dandim 01014 Aceh Timur, Sekretaris Daerah, para Kepal

DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna memutuskan untuk membatalkan pembentukan Panitia Khusus Pemi

Aksi di Hong Kong Berlanjut, Instagram 'Diblokir'
Layanan media sosial berbagi foto Instagram dilaporkan diblokir di Cina di tengah unjuk rasa prodemo

Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
MEDAN, Berita HUKUM - Pancasila dinilai sudah sempurna. Di dalamnya terdapat prinsip gotong royong,

United Bike Sambut 69 Peserta Touring dari Ambarawa
TANGERANG, Berita HUKUM - Bersepeda tidak lagi berbicara bagaimana berolahraga yang sehat. Namun den

Cakap Berbahasa Inggris Guna Sambut Daya Saing
JAKARTA, Berita HUKUM - Mampu berkompetisi melalui cakap menulis dan berbahasa Inggris dicanangkan L

Rekayasa Isi Surat Dokter Nekat Korupsi 5 Milyar
BANDUNG. Berita HUKUM - Perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri sendiri melalui pengubahan

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI Buka Kejuaraan Drum Band
Muspida Aceh Timur Pesijuk Kantor Wartawan Bersama 'Pesawat'
DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014
Aksi di Hong Kong Berlanjut, Instagram 'Diblokir'
Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
United Bike Sambut 69 Peserta Touring dari Ambarawa

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
Cakap Berbahasa Inggris Guna Sambut Daya Saing
Rekayasa Isi Surat Dokter Nekat Korupsi 5 Milyar
Penegakkan Hukum di Jawa Barat, Feri Jamin akan Bersih dari Intervensi Politik
IPO Blue Bird Terancam Batal
Ibadah Haji 1435 H Dinyatakan Haji Akbar, Di Mekkah Petugas Jamaah Haji Indonesia Jarang Terlihat

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Pilpres 2014
KPU Laporkan Perkembangan Tahapan Pemilu 2014
Wednesday 27 Mar 2013 10:48:04
 
Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPU, Husni Kamill Manik, menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2014 kepada Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan, saat ini KPU telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan keputusan, termasuk keputusan terkait sengketa pasca tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu sampai dengan sosialisasi tentang penetapan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi, serta pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"KPU telah menyosialisasikan Keputusan KPU tentang penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada pengurus DPP parpol melalui pertemuan langsung serta melalui website KPU," terang Husni yang dalam kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman, serta Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim.

Selain soal dapil, dalam rapat itu juga dibahas tentang dimajukannya jadwal pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada), yakni bagi daerah yang semula menyelenggarakannya pada tahun 2014, dimajukan menjadi tahun 2013.

"Terkait itu (Pemilukada di tahun 2014 --red) secara tegas kita sudah meminta Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, yang substansinya mengatur daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2014 semua ditarik ke 2013," tandas Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat siang ini.

Untuk mendukung tahapan Pemilu 2014, KPU telah mempersiapkan tujuh PKPU tahapan penyelenggaraan, yaitu PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye di luar negeri, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi WNI di luar negeri.

Selain itu, PKPU tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, PKPU tentang penetapann dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih, PKPU tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, serta PKPU tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu.

KPU juga tengah mempersiapkan delapan belas PKPU pendukung, termasuk PKPU tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, provinsi dan kabupaten kota, hingga PKPU tentang pedoman pengelolaan keuangan.(kpu/bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Pilpres 2014

Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
Joko Widodo Capres Paling Layak Maju 2014
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com