BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Hong Kong Menentang Ketetapan Cina
HONG KONG, Berita HUKUM - Berbagai kelompok pro-demokrasi Hong Kong menyatakan tekad untuk menentang

Newmont Cabut Gugatan, Pemerintah Isyaratkan Siap Berunding
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan tambang tembaga dan batu emas Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV

Aturan Penyidikan Anggota DPR Dianggap Diskriminatif, UU MD3 Digugat
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan mengenai penyidikan terhadap anggota DPR seperti yang tercantum dalam

GPOI Garuda Canti Dharma Gelar Latihan Evakuasi Medis Udara
BOGOR, Berita HUKUM - Global Peace Operations Initiative (GPOI) Capstone Garuda Canti Dharma 2014 me

DPR Harus Segera Perbaiki Diri Bangun Lembaga Yang Beretika
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman mengatakan, citra DPR saat ini semakin terpu

Bentrokan di Pakistan, 3 Tewas Ratusan Luka-Luka
ISLAMABAD, Berita HUKUM - Bentrokan terus terjadi di Pakistan antara polisi dan pengunjuk rasa yang

Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Mantan Dekan Fakukltas Kehutanan (Fahutan) Universitas Mulawarman (Unmul)

Buaya Kembali Memangsa Manusia di Sangatta
SANGATTA, Berita HUKUM - Sudah lama tidak terdengar Buaya muara baik di Samarinda, Kukar dan Sangatt

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Hong Kong Menentang Ketetapan Cina
Newmont Cabut Gugatan, Pemerintah Isyaratkan Siap Berunding
Aturan Penyidikan Anggota DPR Dianggap Diskriminatif, UU MD3 Digugat
GPOI Garuda Canti Dharma Gelar Latihan Evakuasi Medis Udara
DPR Harus Segera Perbaiki Diri Bangun Lembaga Yang Beretika
Bentrokan di Pakistan, 3 Tewas Ratusan Luka-Luka

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014
Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi
Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat
Panglima TNI Beri Pembekalan Anggota DPR RI

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Pilpres 2014
KPU Laporkan Perkembangan Tahapan Pemilu 2014
Wednesday 27 Mar 2013 10:48:04
 
Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPU, Husni Kamill Manik, menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2014 kepada Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan, saat ini KPU telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan keputusan, termasuk keputusan terkait sengketa pasca tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu sampai dengan sosialisasi tentang penetapan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi, serta pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"KPU telah menyosialisasikan Keputusan KPU tentang penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada pengurus DPP parpol melalui pertemuan langsung serta melalui website KPU," terang Husni yang dalam kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman, serta Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim.

Selain soal dapil, dalam rapat itu juga dibahas tentang dimajukannya jadwal pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada), yakni bagi daerah yang semula menyelenggarakannya pada tahun 2014, dimajukan menjadi tahun 2013.

"Terkait itu (Pemilukada di tahun 2014 --red) secara tegas kita sudah meminta Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, yang substansinya mengatur daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2014 semua ditarik ke 2013," tandas Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat siang ini.

Untuk mendukung tahapan Pemilu 2014, KPU telah mempersiapkan tujuh PKPU tahapan penyelenggaraan, yaitu PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye di luar negeri, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi WNI di luar negeri.

Selain itu, PKPU tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, PKPU tentang penetapann dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih, PKPU tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, serta PKPU tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu.

KPU juga tengah mempersiapkan delapan belas PKPU pendukung, termasuk PKPU tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, provinsi dan kabupaten kota, hingga PKPU tentang pedoman pengelolaan keuangan.(kpu/bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Pilpres 2014

Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
Joko Widodo Capres Paling Layak Maju 2014
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com