Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Menhub Resmikan 20 Pelabuhan dan 10 Bandara
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan 20 pelabuhan dan 10 bandara un

Berpidato 'Anti-Maroko', Geert Wilders Dituntut
BELANDA, Berita HUKUM - Politikus sayap kanan Belanda, Geert Wilders, dituntut secara hukum atas tud

Militan Boko Haram Menculik 100 Warga Desa
NIGERIA, Berita HUKUM - Militan Nigeria Boko Haram menyerbu sebuah desa terpencil di tiimur laut neg

RSIA Ibnu Sina Jalin Kerjasama dengan Majelis Taklim Telkomsel
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal khususnya kepada mas

Anggota Komisi IX DPR RI Bersilaturahmi dengan Kader Partai Gerindra
ACEH, Berita HUKUM - Teungku Khaidir S.Ip dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
ACEH, Berita HUKUM - 'Perbudakan' buruh kembali terjadi di kabupaten Aceh Timur, Aceh. Hal ini dilak

Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum usai polemik atas penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negar

Gandeng KPK, Kementerian Luar Negeri Buktikan Komitmen Antikorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui. Kira-kira, begitulah pri

   

  Berita Terkini >>
   
Menhub Resmikan 20 Pelabuhan dan 10 Bandara
Berpidato 'Anti-Maroko', Geert Wilders Dituntut
Militan Boko Haram Menculik 100 Warga Desa
RSIA Ibnu Sina Jalin Kerjasama dengan Majelis Taklim Telkomsel
Anggota Komisi IX DPR RI Bersilaturahmi dengan Kader Partai Gerindra
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata

Untitled Document



  Berita Utama >
   
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Pilpres 2014
KPU Laporkan Perkembangan Tahapan Pemilu 2014
Wednesday 27 Mar 2013 10:48:04
 
Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPU, Husni Kamill Manik, menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2014 kepada Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan, saat ini KPU telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan keputusan, termasuk keputusan terkait sengketa pasca tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu sampai dengan sosialisasi tentang penetapan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi, serta pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"KPU telah menyosialisasikan Keputusan KPU tentang penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada pengurus DPP parpol melalui pertemuan langsung serta melalui website KPU," terang Husni yang dalam kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman, serta Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim.

Selain soal dapil, dalam rapat itu juga dibahas tentang dimajukannya jadwal pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada), yakni bagi daerah yang semula menyelenggarakannya pada tahun 2014, dimajukan menjadi tahun 2013.

"Terkait itu (Pemilukada di tahun 2014 --red) secara tegas kita sudah meminta Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, yang substansinya mengatur daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2014 semua ditarik ke 2013," tandas Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat siang ini.

Untuk mendukung tahapan Pemilu 2014, KPU telah mempersiapkan tujuh PKPU tahapan penyelenggaraan, yaitu PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye di luar negeri, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi WNI di luar negeri.

Selain itu, PKPU tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, PKPU tentang penetapann dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih, PKPU tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, serta PKPU tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu.

KPU juga tengah mempersiapkan delapan belas PKPU pendukung, termasuk PKPU tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, provinsi dan kabupaten kota, hingga PKPU tentang pedoman pengelolaan keuangan.(kpu/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pilpres 2014

Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
Joko Widodo Capres Paling Layak Maju 2014
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com