BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
JAKARTA, Berita HUKUM - Fase dua pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga akhir ta

MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo, Jokowi-JK Sah Jadi Presiden/Wapres 2014-2019
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan yang dia

Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dinyatakan telah berhasil menyelesaikan fase pertama pembangunan P

Kapal Perang dan Terjun Payung Siap Meriahkan Puncak Acara Sail Raja Ampat 2014
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Belasan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) terlibat dalam parade dan

Residivis Terlibat Jaringan Peredaran Sabu Seberat 6,5 Kg
JAKARTA, Berita HUKUM - BNN kembali mengungkap upaya peredaran narkoba yang dilakukan oleh dua tersa

Mobil Google Lampaui Batas Kecepatan
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Mobil Google, yang bisa mengemudi sendiri, diprogram untuk melaju hingga

Keputusan MK Harus Dihormati
JAKARTA, Berita HUKUM - Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut sengketa pilpres harus

SBY Resmikan Menara Bendera Tertinggi di Indonesia
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mer

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo, Jokowi-JK Sah Jadi Presiden/Wapres 2014-2019
Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
Kapal Perang dan Terjun Payung Siap Meriahkan Puncak Acara Sail Raja Ampat 2014
Residivis Terlibat Jaringan Peredaran Sabu Seberat 6,5 Kg
Mobil Google Lampaui Batas Kecepatan

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
Tim Prabowo-Hatta Desak Komnas HAM Klarifikasi Pernyataan Novelius Pigai
Tim Hukum Prabowo-Hatta Yakin Akan Menangkan Gugatan di DKPP
DPRK Setujui 3 Raqan Kabupaten Aceh Utara

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Pilpres 2014
KPU Laporkan Perkembangan Tahapan Pemilu 2014
Wednesday 27 Mar 2013 10:48:04
 
Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPU, Husni Kamill Manik, menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2014 kepada Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan, saat ini KPU telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan keputusan, termasuk keputusan terkait sengketa pasca tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu sampai dengan sosialisasi tentang penetapan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi, serta pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"KPU telah menyosialisasikan Keputusan KPU tentang penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada pengurus DPP parpol melalui pertemuan langsung serta melalui website KPU," terang Husni yang dalam kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman, serta Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim.

Selain soal dapil, dalam rapat itu juga dibahas tentang dimajukannya jadwal pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada), yakni bagi daerah yang semula menyelenggarakannya pada tahun 2014, dimajukan menjadi tahun 2013.

"Terkait itu (Pemilukada di tahun 2014 --red) secara tegas kita sudah meminta Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, yang substansinya mengatur daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2014 semua ditarik ke 2013," tandas Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat siang ini.

Untuk mendukung tahapan Pemilu 2014, KPU telah mempersiapkan tujuh PKPU tahapan penyelenggaraan, yaitu PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye di luar negeri, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi WNI di luar negeri.

Selain itu, PKPU tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, PKPU tentang penetapann dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih, PKPU tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, serta PKPU tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu.

KPU juga tengah mempersiapkan delapan belas PKPU pendukung, termasuk PKPU tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, provinsi dan kabupaten kota, hingga PKPU tentang pedoman pengelolaan keuangan.(kpu/bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Pilpres 2014

Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
Joko Widodo Capres Paling Layak Maju 2014
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com