Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Australia Cabut Larangan Niqab dan Burka
CANBERRA, Berita HUKUM - Pemerintah Australia mengubah kembali keputusan membatasi akses ke parlemen

Perubahan UU Nakeswan Memperketat Syarat Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dengan Sistem Zonasi
Oleh: Ricko Wahyudi, SH, MH.

PEMBANGUNAN peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pe

Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan BBM saat ini tidak tepat. P

Semoga Jokowi Tak Kecewakan Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Terpilih sebagai Presiden dengan meraih 53% suara rakyat dalam pilpres 2014,

Ribuan Warga Antusias Arak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK ke Istana
JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan warga antusias mengarak pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wa

18 Pati TNI Naik Pangkat
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasad Jenderal TNI Gatot N

Dinilai Strategis, Kementerian Pertahanan RI Adakan Diskusi Teknik Berkomunikasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Berkomunikasi tidak akan mencapai titik temu jika tidak paham dalam menyampa

Menuju Negara Manusia dengan Potensi Hati?
Oleh: Kamaruddin Hasan

NEGARA sebagai hasil karya agung, pranata prestasi sepanjang zaman peradab

   

  Berita Terkini >>
   
Australia Cabut Larangan Niqab dan Burka
Perubahan UU Nakeswan Memperketat Syarat Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dengan Sistem Zonasi
Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
Semoga Jokowi Tak Kecewakan Rakyat
Ribuan Warga Antusias Arak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK ke Istana
18 Pati TNI Naik Pangkat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Dinilai Strategis, Kementerian Pertahanan RI Adakan Diskusi Teknik Berkomunikasi
Etika Demokrasi Perlu Peran dari Pemuda
Setelah Beri Hormat Jokowi, Prabowo Tulis Pesan di Facebook
Hadir di Kementerian ESDM, CT Akan Sampaikan Saran Calon Menteri ESDM untuk Jokowi
Diperlukan Revitalisasi Makna Sumpah Pemuda Guna Semangat Kepemimpinan
Bagaimana Mengelola Kebijakan Gas Bumi? Ini Jawaban Wamen ESDM

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Pilpres 2014
KPU Laporkan Perkembangan Tahapan Pemilu 2014
Wednesday 27 Mar 2013 10:48:04
 
Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPU, Husni Kamill Manik, menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2014 kepada Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan, saat ini KPU telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan keputusan, termasuk keputusan terkait sengketa pasca tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu sampai dengan sosialisasi tentang penetapan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi, serta pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"KPU telah menyosialisasikan Keputusan KPU tentang penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada pengurus DPP parpol melalui pertemuan langsung serta melalui website KPU," terang Husni yang dalam kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman, serta Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim.

Selain soal dapil, dalam rapat itu juga dibahas tentang dimajukannya jadwal pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada), yakni bagi daerah yang semula menyelenggarakannya pada tahun 2014, dimajukan menjadi tahun 2013.

"Terkait itu (Pemilukada di tahun 2014 --red) secara tegas kita sudah meminta Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, yang substansinya mengatur daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2014 semua ditarik ke 2013," tandas Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat siang ini.

Untuk mendukung tahapan Pemilu 2014, KPU telah mempersiapkan tujuh PKPU tahapan penyelenggaraan, yaitu PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye di luar negeri, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi WNI di luar negeri.

Selain itu, PKPU tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, PKPU tentang penetapann dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih, PKPU tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, serta PKPU tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu.

KPU juga tengah mempersiapkan delapan belas PKPU pendukung, termasuk PKPU tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, provinsi dan kabupaten kota, hingga PKPU tentang pedoman pengelolaan keuangan.(kpu/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pilpres 2014

Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
Joko Widodo Capres Paling Layak Maju 2014
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com