BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hj Tuti Alawiyah AS menilai, pern

Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
JAKARTA, Berita HUKUM - Senin petang ini, (22/9), tim penyidik Kejaksaan menyita sejumlah dokumen ko

Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
BANDUNG, Berita HUKUM Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak warga negara untuk berekspresi, mene

RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Kedepan
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Tiga RUU Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) antara lain RUU Konse

Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam minggu-minggu terakhir masa jabatan Presiden Republik Indonesia Susilo

Tiba di New York, Presiden SBY Segera Bertemu Presiden Obama
NEW YORK, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudho

OJK Tegaskan Keberadaannya Konstitusional
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 Ta

Bentrokan di Ibukota, PM Yaman Mundur
YAMAN, Berita HUKUM - Perdana Menteri Yaman, Mohammed Basindwa, mengundurkan diri di tengah meningka

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Kedepan
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Tiba di New York, Presiden SBY Segera Bertemu Presiden Obama

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Yohanes Libut: Peran Koperasi dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Pilpres 2014
KPU Laporkan Perkembangan Tahapan Pemilu 2014
Wednesday 27 Mar 2013 10:48:04
 
Ketua KPU, Husni Kamil Manik.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPU, Husni Kamill Manik, menyampaikan perkembangan tahapan Pemilu 2014 kepada Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam penjelasannya, Husni menyampaikan, saat ini KPU telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan keputusan, termasuk keputusan terkait sengketa pasca tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu sampai dengan sosialisasi tentang penetapan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi, serta pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"KPU telah menyosialisasikan Keputusan KPU tentang penetapan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada pengurus DPP parpol melalui pertemuan langsung serta melalui website KPU," terang Husni yang dalam kesempatan itu didampingi oleh anggota KPU Hadar Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, dan Arief Budiman, serta Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim.

Selain soal dapil, dalam rapat itu juga dibahas tentang dimajukannya jadwal pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada), yakni bagi daerah yang semula menyelenggarakannya pada tahun 2014, dimajukan menjadi tahun 2013.

"Terkait itu (Pemilukada di tahun 2014 --red) secara tegas kita sudah meminta Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu, yang substansinya mengatur daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2014 semua ditarik ke 2013," tandas Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat siang ini.

Untuk mendukung tahapan Pemilu 2014, KPU telah mempersiapkan tujuh PKPU tahapan penyelenggaraan, yaitu PKPU tentang pedoman pelaksanaan kampanye di luar negeri, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara bagi WNI di luar negeri.

Selain itu, PKPU tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, PKPU tentang penetapann dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih, PKPU tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, serta PKPU tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu.

KPU juga tengah mempersiapkan delapan belas PKPU pendukung, termasuk PKPU tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, provinsi dan kabupaten kota, hingga PKPU tentang pedoman pengelolaan keuangan.(kpu/bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Pilpres 2014

Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
Joko Widodo Capres Paling Layak Maju 2014
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com