Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pasukan AS Boleh Menyerang Taliban Setelah 2014
WASHINGTON, Berita HUKUM - Pasukan Amerika Serikat di Afghanistan akan diizinkan untuk menyerang sas

Aktivis Kutamakmur: Aceh Jangan Telan Ludah Sendiri
ACEH, Berita HUKUM - Publications and documentation fields Student Committee and the Student Kutamak

Korban Pemerasan dan Pengancaman Briptu Romi Lapor ke Propam Polda Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Korban pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Briptu Romi oknum Polisi D

KPK Raih Penghargaan National Procurement Award 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat penghargaan National Procurement

TPI Siap Siaran dan Segera Beroperasi Kembali
JAKARTA, Berita HUKUM - Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) segera akan kembali lagi beroperasi. Set

Kapal Terbesar Berlayar Menuju Rotterdam, Belanda
BELANDA, Berita HUKUM - Kapal terbesar di dunia yang mampu mengangkut anjungan minyak sudah mulai be

237 Izin Usaha Pertambangan Dicabut
PALEMBANG, Berita HUKUM - Sebanyak 237 izin usaha pertambangan di 4 provinsi di Sumatera bagian sela

Karena Hamil Yusra Selamat dari Sabetan Cemeti Rotan Algojo
ACEH, Berita Hukum - Pengadilan Negeri Syari'ah Kota Langsa pada, Jum'at (21/11) kembali mengeksekus

   

  Berita Terkini >>
   
Pasukan AS Boleh Menyerang Taliban Setelah 2014
Aktivis Kutamakmur: Aceh Jangan Telan Ludah Sendiri
Korban Pemerasan dan Pengancaman Briptu Romi Lapor ke Propam Polda Aceh
KPK Raih Penghargaan National Procurement Award 2014
TPI Siap Siaran dan Segera Beroperasi Kembali
Kapal Terbesar Berlayar Menuju Rotterdam, Belanda

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Korban Pemerasan dan Pengancaman Briptu Romi Lapor ke Propam Polda Aceh
TPI Siap Siaran dan Segera Beroperasi Kembali
237 Izin Usaha Pertambangan Dicabut
Pemilik Saham Blue Bird Taxi, Mintarsih A. Latief Ajukan Laporan ke KPPU
Dir Intelkam Polda Aceh Bantah Briptu Romi Anggota Intel
Demokrat: Kenaikan Harga BBM tak Sesuai Janji Kampanye Jokowi-JK

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Pemilukada
KPU Kabupaten Kudus Bantah Tuduhan Tamzil-Asyrofi
Friday 21 Jun 2013 00:32:42
 
Pemohon Slamet Machmudi, H. Anang, Fahmi, Erdi Nurkito dan Ahmad Triswandi dan Perkara Nomor 66 (Ki-Ka) Lina Julianty, Ratu Vita dan Syuratman Usman hadir dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kudus di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Kudus digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (20/6) sore. Pada kesempatan itu, Termohon (KPU Kabupaten Kudus) dan Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon pada persidangan sebelumnya. Selain itu sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang itu.

Pihak Termohon melalui kuasa hukumnya Umar Ma’ruf, mengklarifikasi dalil-dalil Pemohon. “Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai permohonan PHPU karena berdasarkan Pasal 74, 75 UU MK, Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15 2008 menyatakan keberatan kepada penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai objectum litis,” ujar Umar kepada pimpinan sidang, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.

Kemudian dalam PMK ayat (2) dinyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, permintaan petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon serta permintaan petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. ”Ternyata hal-hal tersebut tidak ada dalam permohonan Pemohon sehingga menurut kami adalah permohonan Pemohon obscuur libel,” ungkap Umar.

Selanjutnya, Umar mengatakan bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus diwarnai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang memengaruhi perolehan suara dan tidak benar pula hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber dan jurdil.

”Tetapi yang terjadi sebaliknya, Pemilukada Kudus berjalan sesuai asas luber dan jurdil serta berlangsung secara demokratis. Salah satu tolak ukurnya adalah pelaksanaan pemilukada yang berjalan aman dan tertib dengan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dan mencapai 79%,” jelas Umar.

Sementara itu, Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 4 Mustofa dan Abdul Hamid) melalui kuasa hukumnya Agus Nurudin, menanggapi dalil-dalil Pemohon. “Kami melihat permohonan Pemohon ada sesuatu hal yang mengatakan tentang unsur money politic. Kami menganggap bahwa MK mestinya tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa, memutus, perkara yang berkaitan dengan money politic,” kata Agus.

Dijelaskan Agus, hal tersebut sesuai ketentuan UU No. 32/2004 yang telah diubah dengan UU No. 12/ 2008, khususnya dalam Pasal 117 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehinggal surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan, dan paling lama 12 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 dan paling banyak adalah Rp.10.000.000”.

“Jadi, objek permohonan money politic itu bukan kewenangan MK,” tambah Agus kepada Majelis Hakim.

Sidang kemudian berlanjut dengan pemeriksaan para Saksi Pemohon. Di antaranya, hadir Saksi bernama Nasikun sebagai Kaur Keuangan Desa Gribig yang menerangkan adanya pengarahan massa untuk memilih incumbent, serta mobilisasi camat kepada kepala desa dan perangkat desa.

Sementara saksi lainnya, Hasporo mengatakan bagwa Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo melakukan intimidasi kepada istrinya selaku guru SD agar memilih pasangan calon nomor urut 4. Saksi Pemohon berikutnya, Hery Siswanto dan Jalal yang keduanya mengungkapkan telah menerima uang sebesar Rp 1 juta dari Tim Sukses Pasangan No. Urut 4. Tujuannya, tak lain untuk memenangkan pasangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pemohon adalah Muhammad Tamzil dan Asyrofi sebagai pasangan nomor urut 1 (Perkara No. 66) serta Erdi Nurkito dan Anang Fahmi selaku pasangan nomor urut 3 (Perkara No. 67). Sidang lanjutan perkara ini akan dilanjutkan pada Senin, 24 Juni 2013, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak-pihak yang berperkara.(nta/mk/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pemilukada

Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com