Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Ruwatan #ZebraCross Kebun Sirih Dalam
JAKARTA, Berita HUKUM - Di akhir pekan penghujung bulan Oktober ini, sekitar pukul 15.00 Wib hingga

Sofyan Djalil dan Konsep yang Belum Tuntas
Oleh: Edy Mulyadi*

ADA yang baru dari drama persiapan pengumuman kabinet Jokowi-JK. Nama Sofyan D

Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
MESIR, Berita HUKUM - Mesir menetapkan status darurat selama tiga bulan di sebagian wilayah semenanj

Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
KUPANG, Berita HUKUM- Ratusan ekor sapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT)

UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah ‘auto pilo

   

  Berita Terkini >>
   
Ruwatan #ZebraCross Kebun Sirih Dalam
Sofyan Djalil dan Konsep yang Belum Tuntas
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Ruwatan #ZebraCross Kebun Sirih Dalam
Sofyan Djalil dan Konsep yang Belum Tuntas
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR

SPONSOR & PARTNERS



















Peradilan    
 
Pemilukada
KPU Kabupaten Kudus Bantah Tuduhan Tamzil-Asyrofi
Friday 21 Jun 2013 00:32:42
 
Pemohon Slamet Machmudi, H. Anang, Fahmi, Erdi Nurkito dan Ahmad Triswandi dan Perkara Nomor 66 (Ki-Ka) Lina Julianty, Ratu Vita dan Syuratman Usman hadir dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kudus di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Kudus digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (20/6) sore. Pada kesempatan itu, Termohon (KPU Kabupaten Kudus) dan Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon pada persidangan sebelumnya. Selain itu sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang itu.

Pihak Termohon melalui kuasa hukumnya Umar Ma’ruf, mengklarifikasi dalil-dalil Pemohon. “Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai permohonan PHPU karena berdasarkan Pasal 74, 75 UU MK, Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15 2008 menyatakan keberatan kepada penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai objectum litis,” ujar Umar kepada pimpinan sidang, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.

Kemudian dalam PMK ayat (2) dinyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, permintaan petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon serta permintaan petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. ”Ternyata hal-hal tersebut tidak ada dalam permohonan Pemohon sehingga menurut kami adalah permohonan Pemohon obscuur libel,” ungkap Umar.

Selanjutnya, Umar mengatakan bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus diwarnai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang memengaruhi perolehan suara dan tidak benar pula hasil perhitungan suara yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber dan jurdil.

”Tetapi yang terjadi sebaliknya, Pemilukada Kudus berjalan sesuai asas luber dan jurdil serta berlangsung secara demokratis. Salah satu tolak ukurnya adalah pelaksanaan pemilukada yang berjalan aman dan tertib dengan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dan mencapai 79%,” jelas Umar.

Sementara itu, Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 4 Mustofa dan Abdul Hamid) melalui kuasa hukumnya Agus Nurudin, menanggapi dalil-dalil Pemohon. “Kami melihat permohonan Pemohon ada sesuatu hal yang mengatakan tentang unsur money politic. Kami menganggap bahwa MK mestinya tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa, memutus, perkara yang berkaitan dengan money politic,” kata Agus.

Dijelaskan Agus, hal tersebut sesuai ketentuan UU No. 32/2004 yang telah diubah dengan UU No. 12/ 2008, khususnya dalam Pasal 117 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehinggal surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan, dan paling lama 12 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 dan paling banyak adalah Rp.10.000.000”.

“Jadi, objek permohonan money politic itu bukan kewenangan MK,” tambah Agus kepada Majelis Hakim.

Sidang kemudian berlanjut dengan pemeriksaan para Saksi Pemohon. Di antaranya, hadir Saksi bernama Nasikun sebagai Kaur Keuangan Desa Gribig yang menerangkan adanya pengarahan massa untuk memilih incumbent, serta mobilisasi camat kepada kepala desa dan perangkat desa.

Sementara saksi lainnya, Hasporo mengatakan bagwa Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo melakukan intimidasi kepada istrinya selaku guru SD agar memilih pasangan calon nomor urut 4. Saksi Pemohon berikutnya, Hery Siswanto dan Jalal yang keduanya mengungkapkan telah menerima uang sebesar Rp 1 juta dari Tim Sukses Pasangan No. Urut 4. Tujuannya, tak lain untuk memenangkan pasangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pemohon adalah Muhammad Tamzil dan Asyrofi sebagai pasangan nomor urut 1 (Perkara No. 66) serta Erdi Nurkito dan Anang Fahmi selaku pasangan nomor urut 3 (Perkara No. 67). Sidang lanjutan perkara ini akan dilanjutkan pada Senin, 24 Juni 2013, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak-pihak yang berperkara.(nta/mk/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Pemilukada

Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat
Ahli Pemohon: KPU Melanggar Hak Konstitusional, Pemilukada Maluku Harus Diulang
Saksi KPU Kab. Cirebon: Proses Pemilukada Berjalan Baik, Lancar, dan Sesuai Aturan
Hasil Pemilukada Prov. Maluku Utara Putaran Kedua Digugat ke MK
KPU Biak Numfor Tolak Dalil Pemohon
KPU Provinsi Riau Anggap Dalil Pemohon Kabur
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com