Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus PLN
KPK Mulai Intensif Dalami Peran Mantan Dirut PLN dalam Kasus Proyek PLTU Riau-1
2019-06-01 00:43:31
 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, BeritaHUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang menjadi tersangka secara maraton terkait arahannya dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTU Riau-1.

"Untuk pemeriksaan SFB (Sofyan Basir) sendiri ini merupakan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka karena dalam beberapa hari ini memang penyidik secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap SFB untuk mengkonfirmasi beberapa hal terutama mendalami dugaan peran tersangka, baik dalam proses pra-kerja sama PLTU Riau-1 dan bagaimana pertemuan-pertemuan atau arahan-arahan dan 'penunjukan' perusahaan JBK (Johannes Budisutrisno Kotjo) sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Jum'at (31/5).

Diketahui, dalam tiga hari terakhir ini KPK terus memeriksa Sofyan secara maraton sejak ditahan pada 27 Juni 2019 lalu.

"Termasuk juga pengetahuan SFB terkait dengan 'fee' yang diterima oleh Eni Saragih dan kawan-kawan, itu poin-poin yang kami gali dan kami klarifikasi secara bertahap dari rangkaian pemeriksaan tersebut," ujar Febri.

Sofyan seusai diperiksa menolak menyampaikan isi pemeriksaannya dan hanya melimpahkannya kepada pengacaranya, Susilo Aribowo. "Tanya Pak Susilo," kata Sofyan singkat.

Pada hari ini KPK juga memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Sofyan diduga membantu bekas anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan pemilik saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan kontrak kerja sama proyek senilai 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.

Sofyan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh Eni Maulani Saragih, Johannes Kotjo dan pihak lainnya untuk memasukkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) PT PLN.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), Sofyan diduga telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Proyek PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Setelah itu, diduga Sofyan Basir meminta salah satu Direktur PT PLN agar "Power Purchase Agreement" (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

Terkait perkara ini, sudah ada 3 orang yang dijatuhi hukuman, yaitu mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Eni Maulani Saragih pada 1 Maret 2019 lalu juga telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Sedangkan Johannes Budisutrisno Kotjo diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya mantan Menteri Sosial Idrus Marham pada 23 April 2019 lalu juga sudah dijatuhi vonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan.(anl/bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > Kasus PLN
 
  KPK Mulai Intensif Dalami Peran Mantan Dirut PLN dalam Kasus Proyek PLTU Riau-1
  KPK Jadwalkan Periksa Direktur PLN Regional Sulawesi dan Kalimantan
  Dugaan Korupsi Tender MVPP PLN, KPK Didesak Periksa Jampidsus Adi Toegarisman
  KPK Cegah dan Tangkal Dirut PLN Nonaktif Sofyan Basir
  Dirut PLN Sofyan Basyir Jadi Tersangka Kasus PLTU Riau 1, Selanjutnya Nicke Widyawati Bakal Menyusul?
 
ads

  Berita Utama
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

 

  Berita Terkini
 
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Rapat Paripurna DPR Tetapkan Capim KPK

Legislator: Jangan Jadikan Pemblokiran Internet sebagai Hobi Pemerintah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Beri Efek Jera Pelaku Pembakaran Hutan, Badiklat Kejaksaan: Diperlukan Tindakan Tegas

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2