Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemenaker
KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa'
2019-09-11 22:05:02
 

Foto bersama saat Acara 'Kemnaker Menyapa'.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara yang diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, bertajuk 'Kemnaker Menyapa' oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Selasa (10/9), dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang bersumber dari uang negara.

Hal itu disampaikan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/9).

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker atau Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengenai penyelenggaraan acara itu. Atau mungkin Menterinya tidak tahu acara itu ? Kemnaker sudah sering mengadakan acara di daerah yang mengikutsertakan staf sampai ratusan orang. Ini pemborosan uang negara," ucap Ucok.

Menurut Ucok berdasarkan informasi yang ia dapatkan, penyelenggaraan acara tersebut kurang lebih 200 pejabat dan staf Kemnaker ikut dalam acara itu. Padahal yang menjadi pembicara dalam acara itu, cuma empat orang pejabat dari Kemnaker lalu sebagian besar staf dari Kemnaker hadir di Yogyakarta hanya untuk jalan-jalan.

Pantauan di akun Facebook staf Kemnaker yang ikut ke acara di Yogyakarta itu tampak sebagian besar mereka mengadakan acara senang-senang ke obyek wisata Kaliurang. "Gile acara senang-senang dengan dibungkus acara 'Kemnaker Menyapa'. Itu patut diduga menghabiskan banyak keuangan negara," tutur Ucok.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar memanggil dan menegur Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengenai acara itu. "Cukup sudah mengadakan acara dengan sistem 'bedol' desa begitu," jelas Ucok.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker, disebutnya, juga harus mencegah semua kegiatan yang terindikasi memboroskan keuangan negara. "Saya pun menduga Irjennya disogok sehingga diam saja. Memang pengawasan internal sulit diharapkan," kata Ucok.

Ia menegaskan, acara seperti itu seharusnya hanya diikuti beberapa orang saja. 'Toh bukan mereka yang bekerja di sana, tetap pakai Event Organizer (EO) atau pihak Kampus UIN Sunan Kalijaga. Kelihatan sekali manfaatkan kesempatan untuk jalan-jalan," tukasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindharno, tidak memberikan tanggapannya. Sedangkan, Kepala Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan Biro Humas Kemnaker, Subhan membenarkan acara tersebut melibatkan banyak staf Kemnaker. "Dari setiap unit di Kemnaker diutus lima orang. Dari Biro Humas Kemnaker sendiri sebanyak 13 orang," ungkap Subhan.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno, dalam siaran persnya, mengatakan acara 'Kemnaker Menyapa' digelar untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informasi kegiatan, program kerja, kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kepada civitas akademika dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran mahasiswa akan arti pentingnya pemahaman bidang ketenagakerjaan."Diharapkan kegiatan 'Kemnaker Menyapa' ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman civitas akademika dan kebijakan pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan," papar Soes.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Hubungan Kerja Sama Internasional Kemnaker, Suhartono, Pengantar Kerja Utama Kemnaker, Heri Sudarmanto, Direktur Persyaratan Kerja Kemnaker, Siti Junaedah, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemnaker, Sukiyo serta 400 peserta yang berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Kemenaker
 
  KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa'
  Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
  Kemenaker Luncurkan Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran
  Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
  Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2