Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
SDM
KPI Pusat Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM Penyiaran
Thursday 22 Aug 2013 19:04:48
 

Ilustrasi, Membangun Indonesia melalui Penyiaran.(Foto: kpi.go.id)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2013-2016 yang dipilih oleh Komisi I DPR-RI akan memulai masa tugasnya dalam mengawal dunia penyiaran ke arah yang lebih baik. Setidaknya ada empat agenda besar yang menjadi perhatian KPI Pusat pada kerjanya ke depan. Yakni pengawasan siaran pemilu 2014, pembahasan revisi undang-undang penyiaran, digitalisasi penyiaran, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran. Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam acara serah terima jabatan anggota KPI Pusat periode 2010-2013 kepada anggota KPI Pusat periode 2013-2016, di Gedung Bapeten, Jakarta (22/8).

Agenda politik nasional pada tahun 2014 menuntut KPI untuk membuat aturan yang tegas atas pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik. Hal tersebut dimaksudkan agar pilihan yang ditetapkan oleh masyarakat dalam kontestasi politik 2014 nanti, didasarkan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya. Sedangkan untuk revisi undang-undang penyiaran, KPI berharap regulasi baru tersebut dapat segera disahkan oleh DPR, dengan memberikan penguatan kepada kewenangan KPI.

Terkait dengan kualitas program siaran, target KPI ke depan bukan sedar banyaknya jumlah sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Namun yang lebih penting adalah memberikan upaya pre emptive dalam meningkatkan kualitas tayangan program siaran di televisi yang dimulai dari pra produksi hingga pasca produksi, ujarnya. Untuk itu, ke depannya, KPI akan melakukan dialog dengan semua awak produksi media penyiaran radio dan televisi untuk mendiskusikan persoalan aturan pembuatan dan penayangan program siaran. Dialog ini menjadi bentuk edukasi KPI kepada lembaga penyiaran sehingga berbagai pelanggaran isi siaran baik berupa kekerasan, pornografi, mistik, dan lain-lain dapat diminimalisir dari layar kaca.

Serah terima jabatan anggota KPI Pusat ini dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR-RI Mahfudz Siddiq, dan anggota Komisi lainnya Max Sopacua. Selain itu hadir pula anggota KPI Pusat periode 2010-2013, Mochamad Riyanto, Yazirwan Uyun, dan Dadang Rahmat Hidayat. Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga struktur KPI Pusat masa jabatan 2013-2016. Selain memilih dan menyepakati Judhariksawan dan Idy Muzayyad sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPI, disepakati pula Bekti Nugroho sebagai ketua bidang kelembagaan dengan anggotanya Fajar Arifianto dan Judhariksawan. Sedangkan Azimah Subagijo ditetapkan sebagai ketua bidang perizinan dan infrastruktur dengan anggota Amiruddin dan Danang Sangga Buwana. Sementara ketua bidang pengawasan isi siaran dipilih S. Rahmat Arifin dengan anggota Agatha Lily dan Idy Muzayyad.(ira/kpi/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > SDM
 
  ALPEKSI Siap Kawal Visi SDM Unggul Indonesia Maju
  Upaya Pembentukan Manajemen Talenta Nasional Gagasan Progresif - Revolusioner Atasi Keterbelakangan SDM
  Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
  Soal Riset Logistik Indonesia-Belanda Adakan Kerjasama
  KPI Pusat Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM Penyiaran
 
ads1

  Berita Utama
Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

Gugus Tugas Covid-19: Penyemprotan Cairan Disinfektan Tidak Dianjurkan dengan Cara 'Fogging'

Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kementerian BUMN Berikan Bantuan APD Covid-19 ke RSU Adhyaksa

Gubernur Anies Imbau RT/RW dan PKK Aktif Mendata Serta Sosialisasi Warga dengan Risiko Tinggi Tertular COVID-19

PSSB Langsung Darurat Sipil, Ubedilah Badrun: Presiden Jokowi Bisa Langgar Konstitusi

Tidak Sepakat Kebijakan Pemerintah, Saleh Daulay: Yang Darurat Itu Kesehatan Masyarakat!

'Lockdown' di India Berubah Menjadi Tragedi Kemanusiaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2