Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pilpres
Jokowi Tidak Akan Netral Demi Negara, Berarti Anies Musuh Negara?
2023-06-01 15:50:01
 

Ilustrasi. Asyari Usman.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Asyari Usman


PRESIDEN JOKOWI akhirnya berterus terang. Dia menegaskan, dia tidak akan netral dalam pilpres 2024. Jokowi mengatakan ini di Istana Negara pada 29 Mei 2023, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pembuat konten. Selama ini Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal capres.

Kata Jokowi, dia melakukan cawe-cawe perihal penentuan capres itu untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi. Secara tersirat, Jokowi menganggap capres yang tidak dia dukung bukan untuk kepentingan negara. Atau bisa disebut sebagai "musuh negara".

Apa yang tersirat dari pengakuan Jokowi ini? Pertama, dia akan melakukan segala cara menjegal Anies Baswedan agar tidak ikut pilpres atau menang pilpres. Kedua, Jokowi menganggap pihak-pihak lain yang ikut pilpres akan merusak negara jika mereka terpilih menjadi presiden. Yang ketiga, pengakuan itu menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan keluarganya kalau Anies yang duduk sebagai presiden.

Dua poin pertama ini sangat mengerikan. Di bawah alam sadarnya, Jokowi menilai capres yang tidak dia dukung boleh dijegal dengan alasan demi "kepentingan negara". Dan itu maksudnya Anies. Siapa lagi?

Ini sangat tidak baik. Seorang presiden bisa seenaknya menilai capres yang tidak disukainya dengan sebutan "bukan untuk kepentingan negara". Secara sederhana, pernyataan Jokowi tersebut menganggap hanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memenuhi kriteria untuk "kepentingan negara".

Kesimpulan atau "mind set" Jokowi ini dipastikan akan semakin memperdalam keterbelahan bangsa ini. Sebab, ada puluhan juta orang yang mendukung Anis Baswedan. Pernyataan partisan kepala negara seperti ini jelas menggolongkan Anies dan para pendukungnya bukan komponen bangsa yang baik.

Karena itu, ada pula makna implisit lainnya. Yaitu, bahwa Jokowi "berhak" menjegal Anies dengan segala cara demi "kepentingan negara" yang dia maksud.

Kalau saja Jokowi mau merenung ulang diksi demi "kepentingan negara" dia tidak akan netral di pilpres 2024, sesungguhnya beliau mendaklarasikan permusuhan total terhadap Anies dan pendukungnya. Tentu ini sangat eksplosif. Sangat berbahaya.

Jokowi tidak hanya melakukan pelanggaran konstitusi ketika menggelar pertemuan koalisi “demi negara” di Istana Merdeka, tetapi sekarang dia juga telah bertindak provokatif. Jokowi memusuhi sebagian rakyat demi capres pilihannya.

Pantaskah seorang kepala negara seperti ini? Elokkah seorang presiden mengkotak-kotakkan rakyatnya dengan, secara implisit, menilai Anies musuh negara?

Sangat keterlaluan. Karena itu, kita mengimbau Jokowi supaya meminta maaf kepada seluruh rakyat dan mencabut ucapan "saya tidak akan netral di pilpres 2024" itu. Ini perlu beliau lakukan agar puluhan juta pendukung Aneis tidak mengambil persepsi bahwa mereka pun dianggap musuh negara versi Jokowi.

Kepada Pak Jokowi perlu kita sampaikan bahwa beliau telah melangkah terlalu jauh ke dalam kesibukan pilpres. Sebab, intervensi terang-terangan untuk memenangkan Prabowo atau Ganjar pada gilirannya bisa memperlebar keterbelahan bangsa. Bisa pula menyulut konflik horizontal.

Pak Jokowi juga sebaiknya tidak salah menduga. Yaitu anggapan bahwa rakyat tidak akan bereaksi terhadap upaya segala cara untuk menjegal Anies.

Jokowi mengatakan pilpres 2024 ini sangat penting bagi kelanjutan program
pembangunan versi dia. Tapi, beliau lupa berpuluh-puluh juta orang lain berpendapat rezim Jokowi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

31 Mei 2023
(Jurnalis Senior Freedom News)

(eramuslim.com/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
  Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
  Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
  Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
  Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
ads1

  Berita Utama
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini

Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2