Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reshuffle
Jokowi Disarankan Kembali Kocok Ulang Kabinet
2017-05-16 20:30:28
 

Ilustrasi. Jokowi dan Jusuf Kalla saat tanda tangan kotrak politik dengan partai PDIP.(Foto: dok.BH))
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo disarankan melakukan analisa ulang di tubuh koalisi pendukung pemerintah. Karena jangan-jangan cuma dia sendirian yang memikirkan realisasi pembangunan tahun 2017, sementara isi kepala orang-orang yang ada di sekitar beliau sudah Pemilu 2019.

Demikian penilaian Direktur Instute For Transformation Studies (Intrans) Andi Saiful Haq dalam keterangannya petang ini.

"Memperhatikan keadaan terkini di Indonesia, jelas bahwa segregasi publik sudah hampir mencapai puncak. Jokowi harus menghitung benar sisa masa pemerintahannya yang masih dua tahun lebih. Apalagi melihat kuda-kuda yang dipasang JK dengan tentu bukan tanpa dukungan," ungkapnya.

Bahkan jika memang dibutuhkan Jokowi harus segera kembali melakukan reshuffle kabinet. Hasil Pilkada DKI Jakarta harusnya lebih memperjelas peta politik disekitar Istana.

"Risiko kabinet yang masih kental dengan representasi koalisi pemerintahan adalah kerentanannya terhadap momentun politik," ungkapnya.

Kalau kembali merombak kabinet, dia berpendapat, Jokowi harus mengurangi porsi politik dalam kabinet kerjanya. Jika perlu menteri-menteri yang lebih sering merepresentasikan soal politik daripada prestasi kerja harus diganti.

"Mendagri Tjahjo Kumolo sebaiknya ditempatkan di Kemenhan karena pengalaman beliau di Komisi I sejak di DPR," jelasnya.

Sementara Mendagri pengganti Tjahjo sebaiknya orang yang mengerti seluk beluk persoalan daerah dan administrasi kependudukan.

"Djarot Saiful Hidayat sudah paling tepat di posisi Mendagri. Pengalaman Djarot di DKI Jakarta mendampingi Ahok mengelola APBD DKI Jakarta adalah hal penting untuk diterapkan di daerah lain agar APBD bisa dikontrol dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik," bebernya.

Saiful Haq juga menyoroti kinerja Menkominfo Rudiantara. Dia menegaskan kinerja Rudiantara juga perlu dievaluasi.

"Dengan problem sebesar yang dihadapi Indonesia dalam hal komunikasi dan informasi, ada kelambanan di sektor ini," tandasnya.(zul/rmol/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Reshuffle
 
  Presiden Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju
  Jika Reshuffle Acuannya Kontroversi, Tiga Menteri Ini Layak Diganti
  Bongkar Pasang Menteri Kabinet Jangan Sampai Timbulkan Polemik
  Azis Syamsuddin Berharap Sosok Muda yang Matang dalam Kabinet
  Indonesia Butuh Sosok Abdul Mu'ti
 
ads1

  Berita Utama
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Konsumen Suila Properti Kecewa, Diduga Perjanjian Awal Jual Beli Tanah Kavling Dilanggar

Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'

Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2