Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Jokowi: Kabinet Itu Adalah Hak Prerogatif Presiden. Menteri Itu Adalah Pembantu
2019-08-15 01:15:25
 

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-58 Tahun 2019, di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa dirinya memiliki hak prerogatif penuh dalam menyusun dan memilih nama-nama calon menteri untuk periode kedua kepemimpinannya yang akan dimulai bulan Oktober mendatang.

"Kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden. Menteri itu adalah pembantu (Presiden, red)," tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-58 Tahun 2019, di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8) sore.

Tetapi parpol kan banyak yang meminta Pak? "Ya saya sampaikan tadi. Masa saya ulang-ulang terus sih," ucap Presiden menjawab lanjutan pertanyaan wartawan.

Sementara mengenai kapan kabinet diumumkan, menurut Presiden, kalau melihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Meski demikian, Presiden akan melihat momentumnya, mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu.

Sedangkan mengenai komposisi menteri pada kabinet mendatang, Presiden Jokowi memberikan gambaran, akan didominasi kaum profesional. Persentasenya sekitar 55% profesional sementara yang berlatar belakang partai politik sekitar 45%.

Dari segi usia, Presiden tidak memungkiri jika pada kabinet mendatang akan ada yang berusia muda, berumur antara 25-35 tahun. "Ya ada yang umur-umur itu betul, yang muda, yang setengah muda, campur lah, ada yang setengah tua ada juga," tukasnya.

Presiden Jokowi juga mengisyaratkan kemungkinan adanya perubahan nomenklatur kementerian, dimana ada yang merupakan gabungan kementerian/lembaga, dan juga ada yang muncul baru.

Saat wartawan mendesak apakah yang dimaksud Kementerian Investasi? "Nanti kalau sudah waktunya tahu semua jangan nebak-nebak," kata Presiden.(HIM/FID/ES/setkab/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Bilangnya Ribuan, Aksi Dukung Jokowi Ternyata Cuma Dihadiri Puluhan Orang
  Jokowi Tetap Dilantik
  Benarkah Kursi Jokowi Sudah Goyang?
  Tolak Tuntutan Mahasiswa, Tagar #TurunkanJokowi Trending Topic
  Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
 
ads

  Berita Utama
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan

Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional

Jokowi Tetap Dilantik

 

  Berita Terkini
 
Tolak UU KPK, PB HMI: Utamakan Aksi Damai Secara Akademis

Anggota DPD RI Sylviana Murni Dukung Anies Terus Tambah Jalur Sepeda

Nasdem Harus Menjadi Leader Perubahan dan Membangun Budaya Politik Lebih Baik

Soal Perlu Tidak Perppu KPK, ETOS Indonesia Institute Ingatkan Presiden Jangan Bimbang

PKS Siap Berperan Sebagai Checks and Balances Sendirian

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2