Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertamina
Jokowi Jangan Hanya Mikirkan Mengganti Kabinet Saja, Dirut Pertamina Harus Dicopot Juga !
2019-05-14 01:52:18
 

Uchok Sky Khadafi sebagai Direktur Center For Budget Analysis.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Uchok Sky Khadafi sebagai Direktur Center For Budget Analysis (CBA) mengatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi bukan hanya memikirkan mengganti kabinet saja, tapi lebih utama segera mencopot Direktur utama PT. Pertamina.

Uchok juga mengungkapkan agar Direktur Utama Nicke Widyawati untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengarapnya yang berkaitan dengan kasus korupsi suap PLTU Riau - 1. Dimana saat itu, Nicke Widyawati duduk sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT. PLN.

"Soalnya, gara-gara Direktur Utama PT. Pertamina, Nicke Widyawati digarap atau terus menerus diperiksa KPK, mengakibatkan kinerja Pertamina sangat terganggu," ungkap Uchok , Senin (13/5).

Direktur CBA itu menambahkan, bahkan hingga sampai hari ini pada, Senin 13 Mei 2019 Laporan keuangaan Pertamina tahun 2018 sama sekali belum dipublikasi.

"Kemudian, selain Kasus korupsi suap PLTU Riau - 1, KPK juga harus mengarap Direktur Utama.Nicke Wudyawati pada dugaan proyek-proyek lain di Pertamina. Pada semester 1 tahun 2018 saja, ada 44 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.35 miliar dan USD.15 juta," beber Uchok.

"Apabila di total kasus-kasus di Pertamina pada tenggat waktu antara 2015 - 2018, ada sejumlah 374 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.3.3 Triliun dan USD. 1 miliar yang harus disidik oleh KPK," ujarnya.

"Maka untuk itu, diminta kepada Presiden Jokowi bukan hanya memikirkan menganti kabinet saja, tapi lebih utama segera mencopot Direktur utama PT. Pertamina agar perusahaan Negara tersebut punya integritas dan dipercaya oleh Publik," tegas Uchok.

Sementara, terkait dengan tudingan adanya aroma biaya siluman sebesar 1 milyar rupiah untuk izin penyaluran elpiji, menurut Uchok menanggapi bahwa dugaan permainan kotor tersebut semestinya harus diusut.

"Ini artinya pihak dirut pertamina Nicke dan Dirjen Migas harus bertanggungjawab atas 'biaya siluman' ini," cetusnya.

Uchok melanjutkan, masa mereka tidak tahu, yang selama ini mereka yang berkuasa atas penyaluran elpiji ini. "Makanya diminta Direktur pertamina Nicke dan Dirjen Migas harus dicopot oleh presiden Jokowi," pungkas Uchok.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka

Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah

Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong

Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Serangan Kilang Minyak Arab Saudi: AS Sebut Data Intelijen Menunjukkan Keterlibatan Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2