Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Kesehatan
Johnson & Johnson Didenda Rp 8,1 Triliun terkait Krisis Opioid
2019-08-28 10:19:58
 

Ilustrasi.( Logo huruf timbul Johnson & Johnson.(Foto: Istimewa)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Produsen obat asal Amerika Serikat, Johnson & Johnson (J&J) diperintahkan membayar ganti rugi sebesar US$572 juta, atau sekitar Rp8,1 triliun, atas keterlibatannya dalam krisis kecanduan opiod di Oklahoma.

Usai putusan di persidangan, perusahaan mengatakan akan segera mengajukan banding.

Kasus ini adalah kasus pertama yang dibawa ke meja hijau dari ribuan tuntutan hukum yang diajukan terhadap produsen dan distributor opioid.

Awal tahun ini, pengadilan Oklahoma sepakat dengan produsen obat OxyContin Purdue Pharma agar perusahaan itu membayar ganti rugi US$270 juta, atau sekitar Rp3,8 triliun, dan Teva Pharmaceutical sebesar US$85 juta, atau sekitar Rp1,2 triliun, menjadikan Johnson & Johnson sebagai satu-satunya terdakwa.

Hakim Thad Balkman mengatakan, jaksa penuntut telah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkontribusi pada "gangguan publik" dalam promosi penipuan obat penghilang rasa sakit yang sangat membuat ketagihan.

"Tindakan-tindakan itu membahayakan kesehatan dan keselamatan ribuan warga Oklahoma. Krisis opioid adalah bahaya dan ancaman bagi warga Oklahoma," ujarnya dalam putusannya.

Kematian

Hasil dari kasus ini sedang diawasi ketat oleh para penggugat. Setidaknya, ada 2.000 tuntutan hukum kasus opioid yang disidangkan di Ohio pada Oktober mendatang, kecuali para pihak dapat mencapai kesepakatan.

Opioid berkontribusi pada 400.000 kematian akibat overdosis sejak 1999 hingga 2017, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

Sejak 2000, sekitar 6.000 di Oklahoma telah meninggal akibat overdosis opioid, menurut pengacara untuk negara.

Selama tujuh minggu, dalam pengadilan tanpa juri itu, pengacara untuk negara berpendapat bahwa J&J melakukan kampanye pemasaran selama bertahun-tahun yang meminimalkan risiko kecanduan dari obat penghilang rasa sakit dan mempromosikan manfaat mereka.

Pills and a syringeHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionAmerika menjadi konsumer terbesar opioid, diikuti oleh Kanada dan Jerman.

Pengacara negara bagian telah menyebut J&J sebagai "gembong" opioid dan berpendapat bahwa upaya pemasarannya menciptakan gangguan publik ketika para dokter meresepkan obat-obatan, yang mengarah pada lonjakan kematian akibat overdosis di Oklahoma.

J&J dengan tegas membantah melakukan kesalahan, dengan alasan bahwa klaim pemasarannya memiliki dukungan ilmiah dan obat penghilang rasa sakitnya, Duragesic dan Nucynta, merupakan sebagian kecil dari opioid yang diresepkan di Oklahoma.

Kasus itu bertumpu pada intepretasi "radikal" dari undang-undang gangguan publik negara itu, menurut J&J.

Perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sejak 2008, obat penghilang rasa sakitnya menyumbang kurang dari 1% dari pasar AS, termasuk obat generik.

"Putusan kasus ini cacat. Negara gagal menunjukkan bukti bahwa produk atau tindakan perusahaan menyebabkan gangguan publik di Oklahoma.

"Putusan ini adalah salah satu penerapan hukum gangguan publik yang telah ditolak oleh hakim di negara bagian lain, tambahnya.

Kasus yang terjadi di Oklahoma dibawa oleh Jaksa Agung negara bagian, Mike Hunter.

"Johnson & Johnson akhirnya akan bertanggung jawab atas ribuan kematian dan kecanduan yang disebabkan oleh tindakan mereka," katanya dalam putusan itu.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kesehatan
 
  Johnson & Johnson Didenda Rp 8,1 Triliun terkait Krisis Opioid
  JKN Penting Atasi Permasalahan Kesehatan
  Masyarakat Mengapresiasi Pelayanan Kesehatan dan Kebersihan RSUD Kaur
  Komitmen Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Riny Fitrianti Didukung Masyarakat Karimun
  Dokter Spesialis Dituding Sering Mangkir, Direktur RSUD Kaur Angkat Bicara
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2