Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Jika Demokrat dan PAN Dukung Jokowi, PDI-P: Itu Bukan Pengkhianatan
2019-06-09 04:11:53
 

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah saat memberikan keterangan kepada wartawan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menilai kemungkinan pindahnya dukungan partai Demokrat dan PAN ke pasangan Jokowi-Ma'ruf tak bisa disebut sebagai pengkhianatan. Menurutnya, perpindahan dukungan suatu partai merupakan kewajaran dalam politik. Sebelumnya, Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

"Kalau Demokrat dan PAN tidak gabung ke koalisi Prabowo (seusai Pilpres) maka itu bukan sesuatu pengkhiatan karena sistemnya koalisi dalam UU hanya saat Pilpres," katanya kepada wartawan dalam acara peringatan haul Bung Karno dan Halal Bihalal di kantor DPP PA GMNI, Sabtu (8/6).

Basarah menjelaskan dalam UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan koalisi hanya terbentuk saat pengusungan capres-cawapres. Sebab, ada parpol yang tak memenuhi syarat pengusungan hingga perlu berkoalisi.

Ia menyarankan agar koalisi saar Pilpres dapat melebur kembali demi membangun bangsa. Ia khawatir pembelahan yang terjadi saat Pilpres malah terus berlanjut.

"Capres-cawapres diusung parpol gabungan sebelum pemilu dimulai. Jadi sebelum itu koalisinya. Setelahnya selesai karena bangsa Indonesia harus membangun. Jangan terjebak polarisasi jadi pembangunan susah jalan," tuturnya.

Wakil Ketua MPR tersebut juga mencontohkan koalisi PDIP-Gerindra hanya berlangsung saat Pilpres 2009 saja. Lalu setelah Pilpres, kata dia, PDIP dan Gerindra berpisah jalan.

"Dulu PDIP kerjasama dengan Gerindra calonkan Prabowo dan bu Mega. Saat kalah kami enggak bangun oposisi di parlemen, kita jalan sendiri-sendiri. Kita enggak kenal pola oposisi melanjutkan dari Pilpres," ujarnya.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
  Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
  Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka

Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah

Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong

Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Serangan Kilang Minyak Arab Saudi: AS Sebut Data Intelijen Menunjukkan Keterlibatan Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2