Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih
2018-01-12 14:31:49
 

Plt. Ketua DPR RI, Fadli Zon (F-Gerindra).(Foto: Iwan Armanias/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selalu tak terlepas dari persoalan rekam data E-KTP, bahkan hal itu terjadi setiap tahun. Karena setiap tahun, setidaknya 1,5 juta dari remaja memenuhi usia hak pilih. Padahal, saat ini masih ada 2,3 juta warga yang belum merekam data. Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) seluruh warga harus sudah tuntas direkam, untuk itu, program Kejar E-KTP harus terus digenjot.

Menanggapi permasalahan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, Pemerintah wajib menyelesaikan seluruh persoalan E-KTP.

Pemerintah wajib untuk segera menyelesaikan E-KTP, ini hak masyarakat untuk terregistrasi dengan baik. Ini keperluan penting terkait hak memilih dan juga hak dipilih," ujar Fadli, di Ruang Kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

Fadli memprediksi, masih banyaknya penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman E-KTP berpotensi menimbulkan kerawanan saat hari pencobosan. Bukan tidak mungkin keamanan Pilkada akan terganggu jika banyak warga yang tidak bisa memilih lantaran belum memiliki E-KTP.

Diketahui, tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan e-KTP adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support/ATS), dan pengadaan lisensi. Percepatan dilakukannya perekaman E-KTP sendiri terus dilakukan oleh Pemerintah. Bahkan perekaman tetap dilakukan pada hari libur dan di berbagai tempat, tidak terkecuali di berbagai mall.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Survei IDM: Elektabilitas Pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu Mulai Menonjol
  Keikutsertaan Purnawirawan TNI dalam Pilkada Tidak Pengaruhi Netralitas Prajurit
  Komisi III Ingatkan Netralitas Mitra Kerjanya pada Pilkada Serentak
  Zulfadhli Tak Setuju Anggaran Sosial Dikurangi karena Pilkada
  Busyro Muqoddas: MK Jangan Mudah Tergoda Suap Sengketa Pilkada
 
ads

  Berita Utama
Ditlantas PMJ, POM TNI dan Dishub Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Patuh Jaya 2018'

Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari

Sopir Grab Car Merampok Bawa 2 Rekan Sekap Korban dari Jok Belakang

Polri Tidak Larang Hastag #2019GantiPresiden

 

  Berita Terkini
 
Ditlantas PMJ, POM TNI dan Dishub Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Patuh Jaya 2018'

Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari

Survei IDM: Elektabilitas Pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu Mulai Menonjol

Pembelaan Rocky Gerung Soal Kitab Suci Fiksi: Apa yang Saya Nistain? Siapa Tersangkanya?

Sopir Grab Car Merampok Bawa 2 Rekan Sekap Korban dari Jok Belakang

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2