Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
PT Krakatau Steel
Jangan Sampai Ada PHK di PT KS, Banyak Cara Selamatkan Karyawan
2019-07-04 22:49:50
 

Ilustrasi. Tampak suasana aksi Demo buruh Krakatau Steel.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Semenjak 1 Juni 2019 atau menjelang Lebaran Idul Fitri 2019 lalu sudah banyak karyawan outsourcing PT Krakatau Steel (PT KS) yang dirumahkan. Bahkan, nasib dari 2.600 buruh/karyawan outsourcing PT KS hingga saat ini belum juga jelas, karena menunggu keputusan setelah Agustus 2019 rencana restrukturisasi di PT KS yang dampaknya bisa terjadi PHK massal terhadap ribuan buruh PT KS. Dampak lainnya adalah pengangguran dan kemiskinan di provinsi Banten akan terus kian bertambah jika terjadi PHK massal tersebut.

Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia diminta mencarikan jalan keluar sebelum terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelumnya pada Selasa dan Rabu (2-3/7) kemarin, ribuan buruh sejumlah perusahaan dibawah PT Krakatau Steel (KS) juga berunjuk rasa menolak rencana restrukturisasi dan PHK sepihak yang akan dilakukan PT Krakatau Steel. Gabungan buruh dalam Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC) serta buruh yang juga tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS) menolak rencana restukturisasi dan PHK sepihak. Langkah itu akan mengancam masa depan para buruh dan keluarganya.

Terkait hal tersebut diatas, Arief Poyuono sebagai Waketum DPP partai Gerindra memberikan komentar dan pandangannya, agar ke depan jangan sampai ada PHK di PT Krakatau Stell.

"Karena banyak cara jalan untuk meyelamatkan karyawan di PT Krakatau Stell," demikian ujar Arief Poyuono memberikan pernyataan di Jakarta, Kamis (4/7).

Pengelolaan PT KS sudah salah sejak rezim SBY mengawinkan KS dan POSCO perusahaan dari Korea Selatan yang dalam kerjasama sangat merugikan KS. "Ini pernah Saya ingatkan saat akan bekerja sama dimana akan merugikan KS dan negara serta bisa meyebabkan PHK besar besaran," ungkapnya menambahkan.

"Kerjasama KS dan POSCO banyak menguntungkan Posco dan antek-antek SBY yang saat itu menjadi negosiatornya," cetus Arief Poyuono.

Bahkan, Arief mengemukakan malah ada dugaan antek SBY yang memiliki saham kepemilikan under table di kerja sama Posco dan KS tersebut.

"Kangmas Joko Widodo harus selamatkan KS dan karyawannya. Karena KS itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai sejarah panjang yang dibangun oleh cita-cita besar bung Karno untuk mendukung pembangunan nasional," tukasnya.

Disamping itu, program Joko Widodo dalam pembangunan Infrastruktur banyak diperlukan produk produk dari KS. "Jadi tinggal gampang aja kok semua proyek-proyek Infrastruktur yang dibangun negara harus menggunakan produk-produk PT KS yang mana produknya jauh lebih berkualitas, dibandingkan produk-produk sejenis yang di impor selama ini untuk pembangunan Infrastruktur," jelasnya.

Hal ini pernah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika membangun Infrastruktur dengan menguasai dan mendirikan pabrik baja dan besi oleh negara dan menjadi supplier utama untuk bahan pembangunan Infrastruktur Amerika serikat.

"Begitu juga China dan Eropa melakukan hal yang sama dimana pengunaan besi dan baja untuk bangun Infrastruktur di ambil dari pabrik-pabrik baja dan besi milik negara," kemukanya.

Dengan demikian pasar produk besi dan baja PT KS tidak bisa disaingi oleh produk besi baja impor. "Pemerintah pelan-pelan harus melakukan delisting PT KS dari bursa saham agar menjadi perusahaan tertutup kembali yang sahamnya di miliki oleh negara. Karena itu kami berharap tidak Ada PHK di KS," pungkas Arief Poyuono.

Sementara, seperti juga diketahui pada awal Januari 2019 lalu, Prabowo Subianto menyebutkan, beberapa perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN tengah mengalami kerugian besar.

Kerugian besar tersebut dikatakan Prabowo terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kerugian besar disebutkan terjadi di beberapa BUMN di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Seolah menepis ucapan Prabowo, Krakatau Steel saat itu dalam keterangannya menuturkan bahwa kondisi perusahaan saat ini dalam kondisi baik.

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim mengatakan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan menjalankan dua proyek strategis tahun ini. Proyek ini bertujuan untuk melakukan ekspansi kapasitas di bagian hilir dan menurunkan biaya produksi di bagian hulu.

Proyek pertama adalah pembangunan Blast Furnace Complex. Pabrik Blast Furnace yang berdiri pada area Blast Furnace Complex PTKS seluas 55 Ha ini merupakan proyek yang dilakukan oleh Konsorsium kontraktor yang terdiri dari MCC CERI dari Cina dan PT Krakatau Engineering (PTKE).

Dengan adanya Blast Furnace Complex, biaya produksi baja akan turun sebesar 50 dolar AS per ton. Hal ini diykaini akan menambah fasilitas iron making atau tahap hulu bertambah.

Namun, hanya berselang empat bulan, klaim 'kisah manis' Silmy Karim mengenai kondisi perusahaan baja terbesar di Asia ini mendadak berubah jadi 'kisah pilu'.

Buruh di perusahaan yang berdomisili di Kota Cilegon ini kini tengah dalam ancaman PHK massal. Tak tanggung-tanggung 1.300 orang buruh akan kehilangan pekerjaannya di PT KS.

Akui Rugi Akibat Investasi Tak Sesuai Rencana

Dilansir kumparan.com, PT Krakatau Steel pada akhir tahun lalu masih memiliki utang sebesar USD 2,49 miliar atau Rp 35,22 triliun (kurs Rp 14.100). Perseroan juga mencatatkan kinerja keuangan negatif selama 7 tahun berturut-turut.

Pada tahun 2017, utang yang ditanggung KRAS sebesar USD 2,26 miliar. Di tahun 2016 sebesar USD 2,09 miliar, di 2015 sebesar USD 1,91 miliar, di 2014 sebesar USD 1,7 miliar, di 2013 sebesar USD 1,32 miliar, di 2012 sebesar USD 1,44 miliar, dan di 2011 sebesar USD 1,22 miliar.

Menurut Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, salah satu penyebab utang Krakatau Steel membengkak yakni dikarenakan investasi di masa lalu yang tak berjalan sesuai rencana. Di samping itu, inefisiensi operasional turut berkontribusi.

Pada tahun ini, menurut dia, pihaknya akan melakukan restrukturisasi di 3 sektor, yakni restrukturisasi utang, restrukturisasi organisasi, dan restrukturisasi bisnis. Untuk restrukturisasi utang, Krakatau Steel tengah melobi kreditur untuk memperingan tagihan.

"Kemudian kita juga punya saldo utang yang meningkat sehingga total Krakatau Steel harus melakukan restrukturisasi utang. Utang yang direstrukturisasi sekitar USD 2,2 miliar atau sekitar 30 triliun," jelas Silmy pada, Rabu (3/7).(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > PT Krakatau Steel
 
  Jangan Sampai Ada PHK di PT KS, Banyak Cara Selamatkan Karyawan
  Kembali Gelar Demo, Ribuan Buruh Blokir Jalan Kawasan Industri Krakatau Steel
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2