Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Subsidi
Jangan Lempar Wacana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg ke Publik
2020-07-02 06:40:24
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta pemerintah tidak mengurangi subsidi elpiji 3 kg dan subsidi listrik untuk pelanggan 450 dan 900 watt. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak terburu-buru melemparkan wacana tersebut ke publik sebelum melakukan pengkajian secara matang atas kebijakan yang akan diambil, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Hal ini diungkapkan Kardaya saat mengikuti rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beserta jajaran di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (29/6) lalu.

"Kami minta pemerintah tidak mengurangi subsidi elpiji dan listrik 900 dan 450 watt karena menyangkut kebutuhan masyarakat bawah. Selain itu juga kami meminta pemerintah jangan membuat wacana ke publik akan terjadi pencabutan subsidi, sebelum matang atau clear dikaji dengan benar, karena menyangkut rakyat banyak. Hasilnya belum ada, dan hanya gemuruhnya saja yang terdengar di masyarakat," papar Kardaya

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, bukan tidak mungkin wacana pencabutan subsidi yang belum clear tersebut, saat dilempar ke publik malah meresahkan dan membuat kegaduhan tersendiri di masyarakat. Terlebih lagi dalam kondisi saat ini dimana banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu Kardaya juga meminta agar barang-barang di sektor ESDM yang disubsidi tersebut disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, jika hal tersebut dilakukan melalui swasta, maka ke depan akan banyak menimbulkan pertanyaan. Terlebih lagi, pihak swasta tidak hanya menyalurkan barang subsidi, tetapi juga menyalurkan barang non subsidi.

"Secanggih apapun itu, akan sulit dikontrol jika swasta juga ikut menyalurkan barang subsidi dan non subsidi. Yang akan datang mudah-mudahan tidak akan ada lagi penyaluran subsidi oleh swasta," pungkas politisi dapil Jawa Barat VIII itu.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan dalam RAPBN Tahun 2020, besaran subsidi listrik untuk tahun 2021 berkisar antara Rp 50,47 - 54,55 triliun. Angka tersebut sedikit mengalami penurunan dari APBN tahun sebelumnya sebesar Rp 54,79 triliun. Sedangkan untuk subsidi elpiji, usulan yang diajukan persis sama dengan APBN 2020, yakni sebesar 7-7,5 juta metrik ton.(ayu/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Subsidi
 
  Jangan Lempar Wacana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg ke Publik
  Hanya Bahas Jumlah Subsidi, Hanura dan Gerindra Walkout
 
ads1

  Berita Utama
Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM

 

ads2

  Berita Terkini
 
Terungkap!! Dalang Pembunuhan Warga Negara Taiwan Juga Janjikan 'Tugas Lain'

Sesalkan Jokowi Teken PP 41/2020, PKS: Bisa Gerus Independensi KPK!

Siapa Agnes Chow, Aktivis Perempuan yang Disebut 'Mulan yang Asli' dan 'Dewi Demokrasi'?

Terjerat UU Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pinangki Terancam Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara

PA 212: Sebaran Baliho Habib Rizieq Bentuk Perlawanan Pada Neo PKI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2