Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Radikalisme
Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme
2019-11-10 08:32:25
 

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher.(Foto: Naefuroji/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa menjadi pengawal rohani bangsa serta jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Berdasarkan beberapa petikan sejarah, isu radikalisme cukup berhasil membangun peradaban atau perjumpaan peradaban.

"Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau tidak ada radikalisme, tak pernah ada (Raja) Namrud berjumpa dengan (Nabi) Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, (Nabi) Musa tidak akan bertemu Firaun. Jika tidak ada radikalisme, maka (Nabi) Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab, abu jahal," kata Ali saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Politisi dari Fraksi PAN itu menjelaskan, kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan theologis. Yang keliru adalah menggunakan radikalisme pada konteks politik yang menghancurkan peradaban.

Pihaknya setuju jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban. Namun kalau radikalisme digunakan untuk menghantam Negara hal tersebut tentu harus dilawan, karena Islam mengajarkan kesatuan bangsa itu fardhu 'ain (wajib). Oleh karenanya, lanjut Ali, Menteri Agama harus belajar apa itu agama dan apa itu faith.

"Tanpa agama tidak ada Kata 'Atas berkat Rahmat Allah SWT' dalam pembukaan UUD 1945. Bung Karno pun melahirkan kemerdekaan bangsa ini dengan kata 'Atas nama bangsa' yang artinya menghimpun bangsa, seluruh kekuatan bangsa ada di situ. Oleh karena itu belajar bijaklah dalam berjalan di dalam pelabuhan Nusantara ini. Hendaknya Menteri Agama sebagai wasit, jangan sampai wasit berjalan di dalamnya, maka anda (Menag) akan kehilangan pemain, dan anda kemudian berjalan sendiri di dalamnya," papar Politisi asal dapil Banten III ini.(ayu/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi
  Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
  Haidar Alwi Institute Kecam Sikap Menag Fachrul Razi Soal Repatriasi 600 WNI ex Kombatan ISIS
  Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
  Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Ormas Agama Nyatakan Sikap Bersama Soal RUU HIP

Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2