Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Radikalisme
Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme
2019-11-10 08:32:25
 

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher.(Foto: Naefuroji/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa menjadi pengawal rohani bangsa serta jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Berdasarkan beberapa petikan sejarah, isu radikalisme cukup berhasil membangun peradaban atau perjumpaan peradaban.

"Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau tidak ada radikalisme, tak pernah ada (Raja) Namrud berjumpa dengan (Nabi) Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, (Nabi) Musa tidak akan bertemu Firaun. Jika tidak ada radikalisme, maka (Nabi) Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab, abu jahal," kata Ali saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Politisi dari Fraksi PAN itu menjelaskan, kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan theologis. Yang keliru adalah menggunakan radikalisme pada konteks politik yang menghancurkan peradaban.

Pihaknya setuju jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban. Namun kalau radikalisme digunakan untuk menghantam Negara hal tersebut tentu harus dilawan, karena Islam mengajarkan kesatuan bangsa itu fardhu 'ain (wajib). Oleh karenanya, lanjut Ali, Menteri Agama harus belajar apa itu agama dan apa itu faith.

"Tanpa agama tidak ada Kata 'Atas berkat Rahmat Allah SWT' dalam pembukaan UUD 1945. Bung Karno pun melahirkan kemerdekaan bangsa ini dengan kata 'Atas nama bangsa' yang artinya menghimpun bangsa, seluruh kekuatan bangsa ada di situ. Oleh karena itu belajar bijaklah dalam berjalan di dalam pelabuhan Nusantara ini. Hendaknya Menteri Agama sebagai wasit, jangan sampai wasit berjalan di dalamnya, maka anda (Menag) akan kehilangan pemain, dan anda kemudian berjalan sendiri di dalamnya," papar Politisi asal dapil Banten III ini.(ayu/es/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara

Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Marah ke Pendukung Zulhas, Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan

Para Pemohon Uji UU KPK Sampaikan Perbaikan

Jumlah ASN Penguji UU BPJS Bertambah

Hadapi Pemakzulan karena 'Menyalahgunakan Wewenang', Presiden Trump: 'Lakukan Sekarang'

'Masjid Ramah Lingkungan' Pertama di Eropa Diresmikan Presiden Turki

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2