Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Umroh
Jamaah Indonesia Dilarang Masuk Arab Saudi, Umroh 2021 Kembali Ditunda
2021-02-03 13:15:45
 

Lebih 7,5 juta orang telah melakukan #Umrah, sholat di Masjidil Haram #Makkah sejak dimulainya kembali layanan Umrah dan sholat pada 4 Oktober lalu.(Foto: @Saudi_Gazette)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan larangan masuk pada warga 20 negara termasuk Indonesia pada Selasa (2/2). Aturan ini mengakibatkan perjalanan umroh 2021 kembali tertunda.

"Dari ketentuan Arab Saudi ini artinya keberangkatan umroh sepertinya akan ditunda sampai larangan ini dicabut," tulis Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria dalam pesan pendek yang diterima detikcom pada, Selasa (3/2).

Sebelum penetapan larangan Jamaah umroh masuk Arab Saudi bagi Indonesia, umroh 2021 sempat boleh diberangkatkan pada 4 Januari 2021. Perjalanan umroh tertunda pada 21 Desember 2020 saat ditemukan jenis baru virus corona yang dikhawatirkan berdampak buruk pada penyebaran COVID-19 di Arab Saudi.

Menurut Zaky larangan masuk Arab Saudi bagi Indonesia mengundang keprihatinan. Seperti pelarangan umroh 2021 sebelumnya, aturan kali ini juga terkait COVID-19. Arab Saudi pada 13 Desember 2020 sempat mengumumkan menang melawan pandemi COVID-19.

"Kemungkinan akibat peningkatan COVID 19 yang meningkat tajam di Indonesia. Saya sangat prihatin dengan pengumuman ini padahal Penyelenggara Umrah atau PPIU sedang semangat semangatnya promosi program umroh," tulis Zaky.

Dalam catatan Zaky, penundaan pertama umroh 2021 terjadi pada 27 Februari 2020 ketika awal serangan pandemi COVID-19. Artinya, hampir setahun bidang usaha umroh jatuh bangun menghadapi efek pandemi. Zaky berharap ada perhatian dari pemerintah supaya tidak terjadi penutupan usaha, PHK, dan efek domino lainnya.

"Kami berharap pemerintah Indonesia memberikan perhatian ke bidang usaha umroh, haji, dan wisata ini untuk membantu dengan berbagai cara agar tidak terjadi dampak buruk pada pegawai, penyelenggara umroh, dan bidang terkait lainnya," tulis Zaky.

Meski prihatin dan berisiko mengalami dampak buruk akibat larangan masuk Arab Saudi bagi Indonesia, Zaky mengatakan tetap mendukung keputusan tersebut. Zaky berharap aturan ini berdampak baik bagi semua orang, sehingga perjalanan umroh bisa kembali dibuka.

Terkait jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, data BNPB mencatat 1.099.687 kasus positif pada Selasa (2/2/2021). Sebanyak 896.530 pasien berhasil sembuh sedangkan 30.581 lainnya meninggal. Total kasus aktif pada pasien yang masih terinfeksi COVID-19 adalah 172.576 orang.

Dengan statistik tersebut, Indonesia bersama 19 negara lain dilarang masuk Arab Saudi. Larangan ini dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan dikecualikan pada warga Saudi yang akan kembali ke Saudi, diplomat, tenaga kesehatan, dan keluarganya.

Daftar 20 negara yang dilarang masuk Arab Saudi:

Argentina
Uni Emirat Arab
Jerman
Amerika Serikat
Republik Indonesia
Irlandia
Italia
Pakistan
Brasil
Portugis
Inggris
Turki
Afrika Selatan
Swedia
Swiss
Prancis
Lebanon
Mesir
India
Jepang.

Sementara, Menteri Kesehatan Arab Saudi Dr.Tawfiq Al-Rabiah menekankan pada hari Minggu bahwa harus ada keseriusan yang maksimal di pihak masyarakat untuk secara ketat mematuhi tindakan pencegahan dan protokol pencegahan untuk membendung penyebaran COVID-19.

Sementara mengaitkan peningkatan jumlah infeksi virus korona terutama pada pertemuan sosial dan kelambanan dalam tindakan pencegahan, Dr. Al-Rabiah memperingatkan bahwa "ini adalah waktu yang sulit dan kegagalan untuk mematuhi akan memaksa kita untuk mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut untuk melindungi masyarakat. . "

Dalam sebuah pernyataan di akun Twitter Kementerian Kesehatan, ia memperingatkan "risiko gelombang kedua pandemi jika kita melanjutkan kelambanan dalam kasus pertemuan sosial dan ketidakpatuhan terhadap protokol pencegahan."

Dr. Al-Rabiah mengatakan bahwa banyak negara di dunia yang mengalami gelombang kedua pandemi virus korona, menekankan bahwa gelombang kedua pandemi lebih besar dari yang pertama, dan kita tidak kebal terhadapnya.

"Coronavirus harus ditangani dengan sangat serius karena telah diamati peningkatan yang nyata dalam jumlah infeksi virus corona di Arab Saudi.

"Anda perhatikan bahwa banyak negara di dunia yang hidup dalam gelombang kedua pandemi, yang lebih berbahaya daripada yang pertama, dan kami tidak kebal dari itu, jadi kami harus menangani virus ini dengan serius dan tidak berpuas diri mengambil semua tindakan pencegahan untuk memastikan menghadapi dan mengatasinya, "Al-Arabiya.net melaporkan mengutip ucapannya.

Menteri menekankan bahwa kepemimpinan Saudi telah memberikan prioritas pertama dan terpenting untuk kesehatan dan keselamatan warga negara. Patut dicatat bahwa menteri, dalam sebuah seruan, mendesak semua warga negara dan ekspatriat untuk secara ketat mematuhi protokol pencegahan setelah baru-baru ini diketahui adanya lonjakan kasus virus corona yang dikonfirmasi.

Dia tweeted pada hari Jumat: "Sebuah tantangan besar yang kami hadapi bersama, dan kami telah membuat langkah dalam menghadapinya, dan itu memiliki tempat dalam ingatan kami, dan sekali lagi, harapan yang tulus, bahwa kami tidak akan membiarkan tantangan ini datang lagi."(dbs/saudigazette/row/erd/detik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Umroh
 
  Bukhori Optimis Indonesia Dapatkan Izin Umrah dan Haji
  Umrah Dibuka Lagi, Pemerintah Diminta Jamin Prokes Calon Jemaah
  Jamaah Indonesia Belum Dapat Izin Umrah, Wakil Ketua MPR: Lakukan Extra Lobi dan Yakinkan Pihak Saudi
  Jamaah Indonesia Dilarang Masuk Arab Saudi, Umroh 2021 Kembali Ditunda
  Azis Syamsuddin Apresiasi Pemerintah Arab Buka Ibadah Haji dan Umrah
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2