Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
DPRD Kaltim
Izin Investasi Kaltim Meningkat
2020-01-18 07:20:53
 

 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim dan Dinas Pariwisata Kaltim, untuk membahas soal perizinan dan pariwisata terkait perekonomian dan investasi di Kalimantan Timur, Selasa (14/1).

Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa masalah perizinan dan pariwisata secara langsung kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlalu banyak untuk Kaltim, namun secara ekonomi berdampak bagi masyarakat. "Dampak perekonomian yang bisa kita lihat itu adalah multiplayer efek nya kepada masyarakat".

Kepala Dinas DPMPTSP Kaltim Abdullah Sani mengatakan terkait fakta yang selama ini ada dimasyarakat bahwa ada MoU yang diperjualbelikan yang menyebabkan tumpang tindihnya masalah perizinan, dan memberikan warning agar berhati-hati terhadap calon investor. "Kta wajib melakukan pemantauan dan realisasi terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Kaltim," terangnya.

Selanjutnya Sri Wahyuni selaku Kepala Dinas Pariwisata Kaltim menerangkan bahwa secara struktur akan melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang pemerintah desa yang akan diberlakukan pada 2021 nanti.
"Kementrian Pariwisata akan menjadi satu dengan ekonomi kreatif dan tidak berbasis teritori dan pada tahun ini akan meningkatkan promosi pariwisata untuk memancing investor," jelasnya.

Kemudian secara umum Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu dan anggota Komisi II diantaranya Safuad, Sapto Setyo Pramono, Nidya Listiyono, Sutomo Jabir dan Akhmed Reza Fachlevi memberikan pernyataan hampir sama terhadap persoalan investasi baik dari sisi perizinan dan pariwisata di Kaltim.

Ditambahkan Veridiana bahwa masalah investasi ini masih harus dibahas lebih lanjut lagi karena masih menunggu data-data yang mesti dipelajari lagi.
"Sebenarnya pembahasan kita pada hari ini masih kurang karena banyak yang perlu dibahas, tapi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya," pungkasnya.(hms8/dprd/bh/gaj)




 
   Berita Terkait > DPRD Kaltim
 
  Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser
  Pembentukkan Perusda Baru Akan di Moratorium
  Izin Investasi Kaltim Meningkat
  Paripurna Istimewa DPRD Peringatan HUT Kaltim ke 63 Digelar
  Ketua DPRD Kaltim Dorong Peran Serta Mahasiswa
 
ads1

  Berita Utama
Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

Gugus Tugas Covid-19: Penyemprotan Cairan Disinfektan Tidak Dianjurkan dengan Cara 'Fogging'

Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kementerian BUMN Berikan Bantuan APD Covid-19 ke RSU Adhyaksa

Gubernur Anies Imbau RT/RW dan PKK Aktif Mendata Serta Sosialisasi Warga dengan Risiko Tinggi Tertular COVID-19

PSSB Langsung Darurat Sipil, Ubedilah Badrun: Presiden Jokowi Bisa Langgar Konstitusi

Tidak Sepakat Kebijakan Pemerintah, Saleh Daulay: Yang Darurat Itu Kesehatan Masyarakat!

'Lockdown' di India Berubah Menjadi Tragedi Kemanusiaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2