BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin meminta segenap pihak menghorma

Rizal Ramli: Banyak Jebakan dan ‘Bom Waktu’
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke depan harus berani membongkar RAPBN 2015 yang diajukan pemerinta

Si Jago Merah Ratakan 30 Bangunan Rumah Gang Musi Samarinda
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kebakaran yang lasim di sebut si jago merah kembali beraksi dan menghangus

Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
JAKARTA, Berita HUKUM - Fase dua pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga akhir ta

MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo, Jokowi-JK Sah Jadi Presiden/Wapres 2014-2019
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan yang dia

Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dinyatakan telah berhasil menyelesaikan fase pertama pembangunan P

Kapal Perang dan Terjun Payung Siap Meriahkan Puncak Acara Sail Raja Ampat 2014
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Belasan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) terlibat dalam parade dan

Residivis Terlibat Jaringan Peredaran Sabu Seberat 6,5 Kg
JAKARTA, Berita HUKUM - BNN kembali mengungkap upaya peredaran narkoba yang dilakukan oleh dua tersa

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima
Rizal Ramli: Banyak Jebakan dan ‘Bom Waktu’
Si Jago Merah Ratakan 30 Bangunan Rumah Gang Musi Samarinda
Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo, Jokowi-JK Sah Jadi Presiden/Wapres 2014-2019
Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima
Rizal Ramli: Banyak Jebakan dan ‘Bom Waktu’
Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
Tim Prabowo-Hatta Desak Komnas HAM Klarifikasi Pernyataan Novelius Pigai

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Import Daging
Istri Luthfi Hasan dan Seorang Pelajar Diperiksa KPK
Friday 12 Apr 2013 13:34:36
 
Sutiana Astika, Istri kedua Luthfi hasan.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (12/4). Pemilik nama Sutiana masuk dalam daftar pemanggilan KPK, ia merupakan istri Luthfi yang akan diperiksa untuk kasus TPPT suaminya. Selain Sutiana, KPK juga memeriksa sorang pelajar yang akan diminta keterangan kasus Luthfi.

KPK terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah untuk tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi.

Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK mengatakan, Sutiana akan diperiksa sebagai saksi untuk suaminya. "Diperiksa sebagai saksi untuk LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Priharsa.

Sebagai istri, Sutiana dinilai mengatahui secara jelas mengenai aset-aset Luthfi. Apalagi, KPK memberikan sinyal bahwa harta Luthfi sudah dapat diidentifikasi. Namun hingga kini, KPK belum menyita aset Luthfi yang teridentifikasi tersebut.

Selain memanggil Sutiana, KPK juga akan meminta keterangan ibu rumah tangga lainnya yakni, Lusi Tiarani Agustine. Perempuan itu diduga orang dekat Luthfi. Bahkan, KPK juga memeriksa seorang pelajar bernama Darin Mumtazah.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LHI," masih kata Priharsa.

Selain itu, penyidik KPK juga kembali memanggil Menejer Cabang Bank Muammalat, Giarti Adiningrum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elly Halida untuk pidana pencucian uang Luthfi Hasan.

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana itu merupakan hasil pengembangan KPK menyangkut kasus tindak pidana korupsi pengurusan impor daging sapi di Kementan.(bhc/din)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com