BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Panglima TNI Terima Dirut PT Pos (Persero)
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI M.

Sirikit Syah Terima FAM Writer Award 2014
SURABAYA, Berita HUKUM - Direktur Sirikit School of Writing (SSW) Dra. Sirikit Syah, M.A., yang juga

NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan presiden terpilih Jokowi untuk membagi hampir separuh kursi menter

Peter Gabriel Raih Penghargaan Musik
LONDON, Berita HUKUM - Mantan vokalis band Genesis, Peter Gabriel, dianugerahi Penghargaan Progressi

Soal RUU Pilkada, SBY: Minimalkan Ekses, Sesuaikan Dengan Semangat Reformasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal Rancangan Undang-

Microsoft Beli Minecraft US$2,5 Miliar
WASHINGTON, Berita HUKUM - Perusahaan komputer Microsoft membeli Mojang, perusahaan Swedia pembuat v

Presiden Cabut Wewenang Hansip dan Wankamra dalam Ketertiban Umum
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden Nomor 88

Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR yang bertugas dalam ruang lingkup energy sumber daya mineral,

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI Terima Dirut PT Pos (Persero)
Sirikit Syah Terima FAM Writer Award 2014
NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
Peter Gabriel Raih Penghargaan Musik
Soal RUU Pilkada, SBY: Minimalkan Ekses, Sesuaikan Dengan Semangat Reformasi
Microsoft Beli Minecraft US$2,5 Miliar

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu
Batas Wilayah yang Cacat Hukum Hilangkan Pendapatan Daerah
Dugaan Gratifikasi Jerat Dua Pejabat Kementerian Hukum dan HAM
WALHI: Rencana Reklamasi Teluk Benoa di Paksakan Mengubah Tata Ruang
Bank BNI Luncurkan BNI Emerald World Debit Mastercard
Menkokesra Sebut Beras Raskin Rusak Akibat Masa Simpan

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Import Daging
Istri Luthfi Hasan dan Seorang Pelajar Diperiksa KPK
Friday 12 Apr 2013 13:34:36
 
Sutiana Astika, Istri kedua Luthfi hasan.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (12/4). Pemilik nama Sutiana masuk dalam daftar pemanggilan KPK, ia merupakan istri Luthfi yang akan diperiksa untuk kasus TPPT suaminya. Selain Sutiana, KPK juga memeriksa sorang pelajar yang akan diminta keterangan kasus Luthfi.

KPK terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah untuk tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi.

Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK mengatakan, Sutiana akan diperiksa sebagai saksi untuk suaminya. "Diperiksa sebagai saksi untuk LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Priharsa.

Sebagai istri, Sutiana dinilai mengatahui secara jelas mengenai aset-aset Luthfi. Apalagi, KPK memberikan sinyal bahwa harta Luthfi sudah dapat diidentifikasi. Namun hingga kini, KPK belum menyita aset Luthfi yang teridentifikasi tersebut.

Selain memanggil Sutiana, KPK juga akan meminta keterangan ibu rumah tangga lainnya yakni, Lusi Tiarani Agustine. Perempuan itu diduga orang dekat Luthfi. Bahkan, KPK juga memeriksa seorang pelajar bernama Darin Mumtazah.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LHI," masih kata Priharsa.

Selain itu, penyidik KPK juga kembali memanggil Menejer Cabang Bank Muammalat, Giarti Adiningrum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elly Halida untuk pidana pencucian uang Luthfi Hasan.

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana itu merupakan hasil pengembangan KPK menyangkut kasus tindak pidana korupsi pengurusan impor daging sapi di Kementan.(bhc/din)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com