Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
ACEH, Berita HUKUM - Puluhan orang Alumni dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Atro di Aceh yang berna

Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mencegah kesimpang-siuran dan pemutarbalikan fakta sehubungan dengan b

Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
MAKASSAR, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan bahwa ledakan

Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
MAKASSAR, Berita HUKUM - Muktamar Muhamadiyah ke 47 resmi dibuka pada Senin 3 Agustus 2015 di Lapang

Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul

KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digagas Komisi Pemberantasan

Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning'
JAKARTA, Berita HUKUM - Diawali dengan terbongkarnya kasus penyelundupan burung Kakatua dalam botol,

Presiden RI: Saya Harap Muhammadiyah Terus Memberikan Pencerahan
MAKASSAR, Berita HUKUM - Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar mengambil tema Gerakan Pencerahan Me

   

  Berita Terkini >>
   
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara
KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning'
Suap Hakim PTUN Medan, KPK Tahan GPN Gubernur Sumut dan Istri
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Import Daging
Istri Luthfi Hasan dan Seorang Pelajar Diperiksa KPK
Friday 12 Apr 2013 13:34:36
 
Sutiana Astika, Istri kedua Luthfi hasan.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (12/4). Pemilik nama Sutiana masuk dalam daftar pemanggilan KPK, ia merupakan istri Luthfi yang akan diperiksa untuk kasus TPPT suaminya. Selain Sutiana, KPK juga memeriksa sorang pelajar yang akan diminta keterangan kasus Luthfi.

KPK terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah untuk tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi.

Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK mengatakan, Sutiana akan diperiksa sebagai saksi untuk suaminya. "Diperiksa sebagai saksi untuk LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Priharsa.

Sebagai istri, Sutiana dinilai mengatahui secara jelas mengenai aset-aset Luthfi. Apalagi, KPK memberikan sinyal bahwa harta Luthfi sudah dapat diidentifikasi. Namun hingga kini, KPK belum menyita aset Luthfi yang teridentifikasi tersebut.

Selain memanggil Sutiana, KPK juga akan meminta keterangan ibu rumah tangga lainnya yakni, Lusi Tiarani Agustine. Perempuan itu diduga orang dekat Luthfi. Bahkan, KPK juga memeriksa seorang pelajar bernama Darin Mumtazah.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LHI," masih kata Priharsa.

Selain itu, penyidik KPK juga kembali memanggil Menejer Cabang Bank Muammalat, Giarti Adiningrum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elly Halida untuk pidana pencucian uang Luthfi Hasan.

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana itu merupakan hasil pengembangan KPK menyangkut kasus tindak pidana korupsi pengurusan impor daging sapi di Kementan.(bhc/din)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com