BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Hanya Bahas Transisi, Presiden SBY: Tidak Ada 'Deal' Politik Saat Bertemu Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memberikan keterangan pers seusai bertemu dengan para pimpinan partai p

Presiden SBY Sindir Industri Penyiaran: 'Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono'
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir industri penyiaran di tana

Bupati Sebut Aceh Timur Puji Profesionalisme Guru Pada HUT Hardikda ke 55
ACEH, Berita HUKUM - Dinas pendidikan kabupaten Aceh Timur pada, Selasa (2/9) memperingati Hari Pend

Prajurit TNI dan Polri Ikuti Donor Darah HUT TNI ke-69
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Marset

Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
SAMARINDA, Berita HUKUM - PT. Rumah Rakyat yang terletak di Jl. Sambutan Pelita 4, Kecamatan Samarin

Din Syamsuddin Terpilih Lagi Sebagai Presiden ACRP
KOREA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin yang juga Ketua Umum Majel

Polisi dan Narkoba: Butuh Evaluasi Total
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap p

PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
ACEH, Berita HUKUM - Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara periode

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Hanya Bahas Transisi, Presiden SBY: Tidak Ada 'Deal' Politik Saat Bertemu Jokowi
Presiden SBY Sindir Industri Penyiaran: 'Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono'
Bupati Sebut Aceh Timur Puji Profesionalisme Guru Pada HUT Hardikda ke 55
Prajurit TNI dan Polri Ikuti Donor Darah HUT TNI ke-69
Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
Din Syamsuddin Terpilih Lagi Sebagai Presiden ACRP

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Import Daging
Istri Luthfi Hasan dan Seorang Pelajar Diperiksa KPK
Friday 12 Apr 2013 13:34:36
 
Sutiana Astika, Istri kedua Luthfi hasan.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (12/4). Pemilik nama Sutiana masuk dalam daftar pemanggilan KPK, ia merupakan istri Luthfi yang akan diperiksa untuk kasus TPPT suaminya. Selain Sutiana, KPK juga memeriksa sorang pelajar yang akan diminta keterangan kasus Luthfi.

KPK terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah untuk tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi.

Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK mengatakan, Sutiana akan diperiksa sebagai saksi untuk suaminya. "Diperiksa sebagai saksi untuk LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Priharsa.

Sebagai istri, Sutiana dinilai mengatahui secara jelas mengenai aset-aset Luthfi. Apalagi, KPK memberikan sinyal bahwa harta Luthfi sudah dapat diidentifikasi. Namun hingga kini, KPK belum menyita aset Luthfi yang teridentifikasi tersebut.

Selain memanggil Sutiana, KPK juga akan meminta keterangan ibu rumah tangga lainnya yakni, Lusi Tiarani Agustine. Perempuan itu diduga orang dekat Luthfi. Bahkan, KPK juga memeriksa seorang pelajar bernama Darin Mumtazah.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LHI," masih kata Priharsa.

Selain itu, penyidik KPK juga kembali memanggil Menejer Cabang Bank Muammalat, Giarti Adiningrum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elly Halida untuk pidana pencucian uang Luthfi Hasan.

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana itu merupakan hasil pengembangan KPK menyangkut kasus tindak pidana korupsi pengurusan impor daging sapi di Kementan.(bhc/din)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com