BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KPK: Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak
JAKARTA, Berita HUKUM - Satu demi satu kasus korupsi terkuak yang melibatkan para penyelenggara di s

Komitmen Kemenhub Kendalikan Gratifikasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan KPK dalam Program Pengendalian G

Putin: Ukraina di Ambang Perang Saudara
UKRAINA, Berita HUKUM - Presiden Rusia Valdimir Putin mengatakan eskalasi tajam konflik di Ukraina t

New York Bubarkan Unit Pemantau Muslim
NEW YORK, Berita HUKUM - Kepolisian New York atau NYPD membubarkan program rahasia yang dirancang un

Sekolah Lapang Iklim Tahap III Provinsi Bali
BALI, Berita HUKUM - Dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh masyarakat dunia tidak terkecuali

Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, akhirnya

Seharusnya E-KTP Berfungsi Dalam Segala Hal
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik at

Kuota Haji 2014 Sebanyak 168.800 Orang, Termasuk 13.600 Haji Khusus
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agama menetapkan, kuota haji tahun 2014 sebanyak 168.800 orang,

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
KPK: Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak
Komitmen Kemenhub Kendalikan Gratifikasi
Putin: Ukraina di Ambang Perang Saudara
New York Bubarkan Unit Pemantau Muslim
Sekolah Lapang Iklim Tahap III Provinsi Bali
Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK: Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak
Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa
Tujuh Caleg Parnas dan Parlok di Aceh Utara Tuntut Pemilu Ulang
Tata Group Disebut Berada Dibalik Kanal Perusak Lingkungan
ECPAT: Pornografi dan Trafficking Anak Makin Tinggi
KPK Diminta Seret Aktor-Aktor Intelektual Kasus Korupsi P3SON Hambalang

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Import Daging
Istri Luthfi Hasan dan Seorang Pelajar Diperiksa KPK
Friday 12 Apr 2013 13:34:36
 
Sutiana Astika, Istri kedua Luthfi hasan.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, Jumat (12/4). Pemilik nama Sutiana masuk dalam daftar pemanggilan KPK, ia merupakan istri Luthfi yang akan diperiksa untuk kasus TPPT suaminya. Selain Sutiana, KPK juga memeriksa sorang pelajar yang akan diminta keterangan kasus Luthfi.

KPK terus mengembangkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dugaan korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah untuk tersangka mantan Presiden PKS, Luthfi.

Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK mengatakan, Sutiana akan diperiksa sebagai saksi untuk suaminya. "Diperiksa sebagai saksi untuk LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Priharsa.

Sebagai istri, Sutiana dinilai mengatahui secara jelas mengenai aset-aset Luthfi. Apalagi, KPK memberikan sinyal bahwa harta Luthfi sudah dapat diidentifikasi. Namun hingga kini, KPK belum menyita aset Luthfi yang teridentifikasi tersebut.

Selain memanggil Sutiana, KPK juga akan meminta keterangan ibu rumah tangga lainnya yakni, Lusi Tiarani Agustine. Perempuan itu diduga orang dekat Luthfi. Bahkan, KPK juga memeriksa seorang pelajar bernama Darin Mumtazah.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LHI," masih kata Priharsa.

Selain itu, penyidik KPK juga kembali memanggil Menejer Cabang Bank Muammalat, Giarti Adiningrum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elly Halida untuk pidana pencucian uang Luthfi Hasan.

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana itu merupakan hasil pengembangan KPK menyangkut kasus tindak pidana korupsi pengurusan impor daging sapi di Kementan.(bhc/din)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com