Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Presiden
Istana Tegaskan Palmer Bukan Pengacara Kepresidenan, Otto Hasibuan Somasi Palmer Langgar Kode Etik
Monday 27 Jan 2014 18:59:43
 

Juru Bicara (Jubir) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian Aldrin Pasha saat ditanyai para wartawan.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha menegaskan bahwa alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk pengacara Palmer Situmorang guna melayangkan somasi terhadap tuduhan Rizal Ramli hanya semata sebagai pengacara keluarga SBY.

Lebih lanjut Julian menjelaskan, bahwa penunjukan Palmer bukanlah atas nama Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara melainkan kuasa hukum keluarga SBY.

"Bahwa Palmer Situmorang telah ditunjuk, telah dan sedang ditunjuk sebagai konsultan hukum Pak SBY jadi bukan SBY sebagian presiden tetapi presiden lebih kepada pribadi jadi Pak Palmer sebagai kuasa hukum dari keluarga SBY," ujar Julian di Kantor Presiden Jakarta, Senin (27/1).

Menurut Julian, sebagai seorang kepala negara jika berurusan dengan hukum, maka dapat meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk menjadi Pengacara Negara. Namun dengan persoalan somasi ini, SBY dengan sadar diri menunjuk pengacara atas nama keluarganya bukan atas jabatannya sebagai presiden.

Sebelumnya pada siang hari tadi, pengacara Rizal Ramli mempertanyakan tiga hal. dan akhirnya semuasudah terjawab.

1)Palmer Situmorang di berikan kuasa oleh SBY, sebagai dirinya pribadi.
2)Atau SBY sebagai Presiden dan Pemimpin Indonesia,
3) Serta atau hanya sebatas kuasa hukum dari keluarga SBY.

Dijelaskan Otto Hasibuan, secara tegas saya mengatakan, kami meminta bukti surat kuasa tersebut atas nama Presiden RI, seperti yang ditulis dan dikirim Palmer dalam surat somasi kepada kami. Sebelumnya kemarin Palmer juga sempat tunjukkan di salah satu tv swasta, namun Palmer menolak memberi copyannya kepada kami.

Menurut Otto,"kalau itu hanya pandai-pandaian Palmer Situmorang dan mengatakan bahwa kuasa yang diberikan kepadanya atas nama resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara, Palmer Situmorang telah melanggar kode etik," ujar Otto Hasibuan.

Sebelumnya, pakar ekonomi Rizal Ramli menuding dalam suatu acara di Metro TV, pada 26 November 2013 lalu bahwa Boediono menerima gratifikasi sebagai wakil presiden.(bhc/put)



 

 
   Berita Terkait > Presiden
 
  Presiden Tidak Suka Para Menteri Saling Serang di Ranah Publik
  Ada Masalah? Laporkan Ke Presiden Jokowi Melalui Kanal laporpresiden.org
  Istana Tegaskan Palmer Bukan Pengacara Kepresidenan, Otto Hasibuan Somasi Palmer Langgar Kode Etik
  Presiden Tepis Tudingan Adanya Pergantian Menteri Keuangan
  Pimpinan DPD Temui Presiden Bahas Putusan MK Soal Kewenangan Legislasi
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2