Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Fadli Zon
Inklusi Keuangan, Solusi Ketimpangan Ekonomi
2019-09-06 18:42:19
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: Azka/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan bahwa keuangan inklusi yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ke-3 merupakan solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Ia menjelaskan faktor penyebab terjadi ketimpangan ekonomi cukup bervariatif, salah satunya akses masyarakat pada lembaga keuangan yang rendah.

Hal tersebut merupakan salah satu poin yang ia sampaikan dalam National Statement di WPFSD ke-3 di Badung, Bali, Rabu, (5/9). "Ketimpangan ekonomi jika tak ditangani secara serius, akan menekan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan dalam jangka panjang, inequality juga akan mengakibatkan gejolak sosial, karena akses dan pemberdayaan masyarakat yang tak merata,"

Permasalahan inilah yang melatarbelakangi DPR RI melalui WPFSD 2019 menekankan pentingnya sinergi antara strategi keuangan inklusif dan strategi pembangunan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih luas. Fadli menambahkan, bagi negara berkembang, mengatasi ketimpangan ekonomi tak cukup dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada kinerja industri nasional. Sebab, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun kerap tidak berkualitas.

"Karena itu, bagi negara-negara berkembang, ketimpangan ekonomi juga perlu diatasi dengan sistem keuangan yang inklusif. Layanan keuangan inklusif membantu kelompok rentan dan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan mereka, mendapatkan modal, mengelola risiko, dan pada akhirnya bisa membawa keluar dari kemiskinan. Untuk konteks Indonesia, sejauh ini sudah menunjukkan perkembangan, meski masih perlu upaya lebih transformatif," ujarnya.

Berdasarkan laporan World Bank 2017 tentang Global Financial Inclusion Index (FINDEX), Indonesia tercatat sebagai negara cukup progresif keuangan inklusinya di antara negara-negara Asia Pasifik. Perkembangan tersebut, salah satunya ditandai pertumbuhan jumlah pengguna fintech (financial technology) yang tercatat sangat drastis. Jika pada 2018 terdapat 1,03 juta pengguna fintech, data per Mei 2019 jumlahnya telah mencapai 8,7 juta.

"Ini menandakan adanya perluasan akses masyarakat terhadap layanan sistem keuangan. Namun, perluasan akses saja tak cukup. Perlu diiringi peningkatan kualitas. Untuk itu, upaya aktif meningkatkan literasi keuangan masyarakat, menjadi hal yang patut diperhatikan ke depannya tidak hanya oleh institusi keuangan, tapi juga oleh parlemen sebagai institusi pembuat kebijakan," imbuhnya.

Fadli menegaskan bahwa Parlemen memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan universal, inklusif, dan berkelanjutan, untuk memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal (no one left behind) dalam upaya pencapaian SDGs di tahun 2030.(er/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Fadli Zon
 
  Inklusi Keuangan, Solusi Ketimpangan Ekonomi
  Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
  Wakil Ketua DPR Fadli Zon Desak Mendagri Mundur
  Fadli Zon Nilai KSP Sebaiknya Dibubarkan
  Fadli Zon Ingatkan Gagasan dan Cita-cita Pendiri Bangsa
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2