Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kemendag
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
2019-04-22 19:35:48
 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.(Foto: BH /br)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjawab, diplomatis atas adanya informasi pengakuan tersangka kasus suap pengangkutan kerjasama angkutan PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia, Bowo Sidik Pangarso.

Dalam informasi yang dihimpun pewarta, Bowo yang merupakan anggota DPR RI mengaku di hadapan penyidik mendapatkan uang dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebanyak Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Singapura.

Menanggapi hal tersebut, Febri menjawab, bahwa semua keterangan saksi dan tersangka dalam proses pemeriksaan tentu akan didalami penyidik.

"Selama ini dari kasus yang ditangani KPK sejak KPK ada yah (seperti itu standarnya)," ujarnya saat ditemui di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (22/4).

Namun, Febri menambahkan, setiap keterangan tentu harus disandarkan pada bukti-bukti lain yang mendukung. "Tidak mungkin menyandarkan pada satu keterangan saja jadi harus dipelajari terlebih dahulu," jelasnya.

Ketika dipertegaskan kembali apakah benar Bowo mengaku itu, Febri menjawab diplomatis.

"Materi pemeriksaan tentu tidak bisa disampaikan ke publik kecuali dalam proses persidangan. Jadi yang bisa saya respon dari pertanyaan itu nanti akan kami pelajari," jelasnya.

Sebelumnya, beredar kabar Bowo mengaku mendapatkan uang dari Enggar sebanyak Rp2 miliar.

Hal itu diungkapkan Bowo saat diperiksa penyidik komisi antikorupsi pada Selasa, 9 April 2019.

Bowo menceritakan bahwa uang tersebut kemudian menjadi bagian dari duit Rp 8 miliar yang dimasukan Bowo ke dalam 400 ribu amplop untuk serangan fajar.

Pemeriksaan 9 April tersebut merupakan kali pertama Bowo diperiksa sebagai tersangka kasus suap kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia.

Bowo disangka menerima total Rp 1,2 miliar dari Manager Marketing PT HTK Asty Winasti untuk membantu perusahaan kapal itu memperoleh kontrak pengangkutan pupuk.

Uang tersebut diberikan agar Bowo mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017.

Saat itu Bowo merupakan pimpinan Komisi VI DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara.

Enggar diduga meminta Bowo mengamankan Permendag itu karena adanya penolakan dari sebagian besar anggota dewan dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung awal Juni 2017.

Dewan beranggapan gula rafinasi yang masuk pengawasan pemerintah tak seharusnya dilelang secara bebas dalam kendali perusahaan swasta.

Kepada penyidik, Bowo mengatakan pada masa istirahat RDP, Enggar menghampirinya lalu mengatakan bahwa nanti akan ada yang menghubunginya.

Beberapa pekan kemudian, orang kepercayaan Enggar menghubungi Bowo mengajak bertemu di Hotel Mulia, Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2017. Saat itulah, Bowo menerima uang Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Singapura.

Sampai berita ini ditulis kami masih berusaha mengkonfirmasi pihak Kemendag.(bh/br)



 

 
   Berita Terkait > OTT KPK
 
  KPK Menangkap Hakim, Panitera, Pengacara dan Swasta dalam OTT di Balikpapan
  Tersangka Bowo Mengaku Disuruh Nusron Wahid Siapkan 400 Ribu Amplop Cap Jempol Serangan Fajar
  Master Mind Amplop 'Cap Jempol' Berisi Duit di OTT KPK Itu Diduga Seorang Menteri
  KPK Tetapkan 3 Tersangka dalam Kasus Suap Kerja Sama Pengangkutan Bidang Pelayaran
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif

Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2