Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
OJK
Industri Keuangan Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK
2019-12-13 10:00:17
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengaku akan 'mengejar' pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permasalahan pada industri keuangan, terutama sektor asuransi yang banyak mengalami gagal bayar. Menurut Anis, melalui panitia kerja (Panja) yang akan dibebntuk, nantinya DPR RI akan menagih langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan lembaga pengawas industri keuangan tersebut.

"Ini masalah yang sangat serius. Ada beberapa asuransi. Ada Bumiputera, Jiwasraya dan lainnya. Intinya kita menuntut perbaikan dari OJK sebagai otoritas pengawas punya tanggungjawab penuh pada pengawasan industri keuangan," kata Anis dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (12/12).

Anggota Dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, selain menagih sekenario jalan keluar dari masalah yang ada, DPR RI juga ingin mengevaluasi lembaga OJK untuk menemukan berbagai hambatan hingga lembaga itu tidak mampu melakukan deteksi dini terhadap kasus yang ada.

"Kita akan menagih terkait dengan pelaksanaan fungsinya. Bagaimana dia melakukan pengawasan. Paling tidak kita menagih bagaimana langkah perbaikan dari situasi yang terpuruk ini," tutur legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I ini.

Anis berharap kepada OJK selaku mitra Komisi XI DPR RI, bisa koperatif dan bersinergi untuk berbenah diri agar permasalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari. "OJK itu fungsinya pengawasan dan memantau risiko lembaga keuangan agar ada deteksi dini, sehingga diharapkan ditak terjadi kasus yang mengkhawatikan seperti ini," pungkasnya.

OJK mengungkap, terdapat dua skenario dalam penyelamatan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), diantaranya, membentuk anak usaha baru untuk membayar semua klaim-klaim nasabah dan memperkuat memperkuat bisnis perseroan. Skenario kedua merupakan solusi untuk jangka panjang. Namun, upaya untuk memperkuat bisnis Jiwasraya tersebut masih dibicarakan oleh para pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, pembentukan anak perusahaan melalui Jiwasraya Putra, akan mengatasi cash flow perusahaaan untuk membayar semua klaim nasabah. Anak usaha tersebut telah diberi konsesi untuk menjamin asuransi beberapa perusahaan plat merah.

Sebagai informasi, Jiwasraya telah menandatangani kesepakatan kerja sama dan distribusi dengan empat BUMN yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Telkomsel. "Kita semua tahu, bahwa ini tidak mudah, tapi tetap ada skenario-skenario," ujar Wimboh.

Menurutnya, Jiwasraya Putra dapat menarik investor dengan memanfaatkan kerja sama dengan BUMN lainnya untuk menjual produk asuransi dengan memanfaatkan akses customer based dan jaringan distribusi di empat perusahaan tersebut. "Sehingga dengan hasil itu bisa untuk men-top up cashflow," imbuhnya sembari berharap Jiwasraya dapat menyelesaikan persoalan kewajiban pembayaran klaim pemegang polis yang jatuh tempo pada Oktober 2018.(alw/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > OJK
 
  Peran OJK Sebaiknya Dikembalikan ke BI
  Industri Keuangan Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK
  Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
  Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota DK OJK
  Investasi Bodong Makin Marak, OJK: Waspadai Aksi Bank Gelap
 
ads1

  Berita Utama
Optimisme Pidato R-APBN 2021 Jokowi, Ketua Fraksi PKS: Jangan Termakan Janji Sendiri!

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi Amankan 5 Anggota 'Anarko' Diduga Akan Buat Rusuh di Saat Sidang Tahunan MPR

Sektor Pendidikan Tak Tersentuh Anggaran Covid-19

Anies Serukan Masyarakat Tidak Gelar Perlombaan Dan Hiburan HUT Kemerdekaan

Optimisme Pidato R-APBN 2021 Jokowi, Ketua Fraksi PKS: Jangan Termakan Janji Sendiri!

Menyoal Konstitusionalitas Aturan Jabatan dan Waktu Tertentu bagi Tenaga Kerja Asing

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2