Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
KPPU
Indonesia Dihantui Resesi, KPPU: Persaingan Usaha Akan Makin Kacau-Balau
2019-09-10 05:36:36
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bayangan resesi seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berdampak buruk bagi pelaku usaha. Resesi akan membuat persaingan usaha di Tanah Air menjadi tak sehat lantaran para pelaku mulai menghalalkan segala cara agar tak mengalami defisit.

"Pada pelaku usaha, mungkin kesulitan untuk survive atau untuk berkembang. Memang ada beberapa modus atau perilaku, pelaku usaha melakukan persaingan tidak sehat ketika harus survive atau mempertahankan diri, seperti itu," ungkap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Guntur Saragih kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/9).

Menurutnya, ketika market semakin kecil, kebutuhan eksistensi usaha untuk berkembang atau mempertahankan usaha kadangkala menggunakan cara-cara tidak sehat dalam berbisnis.

"Istilahnya kalau kepepet menghalalkan segala cara, terutama kepada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan karena resesi yang terjadi kan sebenarnya lebih kepada orientasi perdagangan internasional," jelasnya.

Dalam produk ekspor, diperkecualikan di UU KPPU dengan logika. Ketika resesi, maka orientasi bisnis akan ke dalam negeri.

"Pasar dalam negeri pelaku usaha yang kemarin mungkin orientasinya ke luar bisa saja berbalik arah atau memberikan perhatiannya untuk pasar dalam negeri. Tentu saja ada peluang melakukan penyalahgunaan," tandasnya.(dt/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPPU
 
  Indonesia Dihantui Resesi, KPPU: Persaingan Usaha Akan Makin Kacau-Balau
  KPPU Miliki Peran Strategis, Tetapi Terombang-Ambing
  KPPU Menyetujui Akuisisi Saham Axis Telekom Indonesia oleh XL Axiata
  Revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 Demi Penguatan KPPU
  KPPU Menghukum Chevron Karena Melakukan Diskriminasi
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2