Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Beras
Indonesia Impor Beras adalah Bukti Jokowi Gagal Muliakan Petani
2018-08-30 19:14:32
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras hingga 2 juta ton bukan hanya pengingkaran atas janji kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2014 lalu, namun juga kesemrawutan data stok beras seperti yang diakui menjadi bukti buruknya kinerja pemerintah.

Pengamat politik Jajat Nurjaman mengatakan, jika kesemrawutan data dijadikan alasan untuk melakukan impor maka pemerintah jelas sudah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan jika stok beras tahun 2018 mengalami surplus.

"Jangan-jangan impor dua juta ton beras memang sengaja dilakukan agar ada pihak yang diuntungkan, mengingat jumlahnya cukup signifikan," ujarnya kepada redaksi, Kamis (30/8).

Menurut Jajat, impor bahan pangan hingga saat ini masih menjadi isu penting dalam setiap peralihan kekuasaan. Citra baik yang selama ini dibangun pemerintah justru rusak akibat kinerja menterinya sendiri yang tidak profesional.

Mengingat saat ini sudah masuk tahun politik, maka untuk menghindari dampak lebih jauh sepatutnya Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menterinya yang sudah memberikan preseden buruk kepada pemerintah.

"Kebijakan mengimpor dua juta ton beras seperti menjadi antitesa atas berbagai kebijakan Jokowi yang gagal mengembangkan kebijakan mencetak lahan pertanian baru dan janji memuliakan petani. Untuk itu, jika ke depan tidak ingin terus dibohongi program janji politik dari calon penguasa sebaiknya rakyat harus bisa kritis dalam menilai berbagai solusi yang ditawarkan para kandidat," imbuh Jajat yang juga direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID).(wah/rmol/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

 

  Berita Terkini
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya

Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia

Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2