Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Illegal Fishing
Illegal Fishing Rusak Habitat Ikan
2019-04-02 20:23:00
 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, di Balai Wayang Kantor, Bupati Raja Ampat, Papua Barat.(Foto: Andri/rni)
 
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menegaskan, akibat aktivitas illegal fishing dan perburuan ikan dengan bom, mengakibatkan terumbu karang dan habitat ikan menjadi rusak. Untuk itu, pihaknya mendorong aparat terkait segera menindak dan melakukan pengawasan guna mengantisipasi semakin masifnya aktivitas ilegal itu.

Hal itu diungkapkan Michael di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, di Balai Wayang Kantor, Bupati Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (29/3). Dalam kesempatan itu, Bupati Raja Ampat mengeluhkan banyaknya illegal fishing dan pemburu ikan menggunakan bom.

"Kami berharap semua masalah yang diungkapkan bupati bisa segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait agar ekosistem terumbu karang dan ikan yang ada di Raja Ampat bisa terjaga dengan baik," jelas Michael, sembari memimpin peninjuan langsung kegiatan dan hasil perikanan masyarakat dan melihat program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pertemuan itu, Bupati Raja Ampat Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati memaparkan, Raja Ampat memiliki luas wilayah sekitar 46.000 kilometer persegi, dengan 6.000 kilometer persegi berupa daratan, dengan luas 40.000 kilometer persegi sisanya lautan. Kawasan ini sudah cukup lama dijadikan kawasan wisata bahari.

Raja Ampat memiliki banyak potensi bahari, diantaranya 537 jenis karang dunia. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska (hewan lunak), dan 537 jenis hewan karang. Di Raja Ampat juga ada program terhadap 17 kampung dan melibatkan penduduk lokal yang sebagian besar nelayan. Nelayan dilatih membudidayakan ikan kerapu dan rumput laut.(man/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

 

  Berita Terkini
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis

Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR

Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2