Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
IT BPN: Ada 'Kecurangan Digital' akan Menyamakan Hasil Quick Count dengan Hitungan Manual
2019-04-25 15:11:06
 

Agus Maksum, Ketua Tim IT BPN, Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum menyebutkan, kecurangan dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Indonesia dalam lingkup digital sangat bisa terjadi.

Salah satunya, dengan cara menyesuaikan dan pengaturan-pengaturan hasil manual perhitungan dengan hasil Quick Count sejumlah lembaga survey.

"Ini bisa terjadi kecurangan digital dengan cara menggunakan exit poll dan Quick count kalo terjadi itu Quick Count dan Exit Poll sebagai klaim kemenangan yang terjadi berikutnya adalah pengaturan-pengaturan suara manual," ujarnya, dalam jumpa pers di Rumah Setnas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4) lalu.

Agus menambahkan, hal itu disebabkan antara Quick Count yang dilakukan lembaga survey Cs berjalan secara sendiri-sendiri dengan penghitungan manual juga berjalan sendiri.

"Sedangkan data center yang saya kelola misalnya rekapitulasi gabungan relawan. Sejak awal masuk itu enggak pernah pak Prabowo kalah selalu di atas 50 bahkan 60 (persen)," jelasnya.

Sedangkan, kata Agus bila melihat QC berbeda. "Bagaimana yang kita sudah ketahui semua yang melakukan Quick Count siapa saja dan lembaga mana saja dengan track recordnya ditayangkan di Televisi yang dia borong semuanya," ungkapnya.

Sedangkan lembaga survey jurdil2019.org yang dimiliki tim BPN yang dinaungi alumni ITB 1973 pada saat itu dibredel. "Padahal Quick Countnya dilakukan dengan cara jumbo 4.000 TPS," jelasnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa sebelum hari pencoblosan Pemilu lalu Agus sudah mewanti-wanti atau warning akan terjadi kecurangan-kecurangan dengan cara bagaimana caranya hasilnya nanti (pemenang) akan sama dengan quick count., Selanjutnya maka, "akan diperlukan adalah modifikasi-modifikasi C1, modifikasi kotak suara dan sebagainya yang akan terjadi nanti," ungkap Agus.

Dan oleh karena itu, "maka ini yang harus kita cegah dan pertanyaan saya terbukti sudah yakni ada banyak entri data di KPU yang C1 nya berbeda dengan rekap," tegas Agus.

Dan kecurangan selanjutnya adalah, Agus melihat dimana TPS-TPS yang Jokowi menang daerah-daerah Jokowi menang pasti di entri dulu di website situng KPU, sehingga gambar pancat/ grafiknya seperti quick Count Jokowi menang. Selanjutnya adalah, "TPS-TPS yang Jokowi menang tapi belum ada scan C1 nya muncul dan itu banyak sekali datanya," cetus Agus.

Hal tersebut tidak bisa ditolerir, karena bagaimana mungkin C1 belum ada (tidak ada ditampilkan di situng web KPU, tapi rekap hitungannya sudah ada, dan disitu Jokowi menang telak. "Ini menyalahi, kanapa karena C1 mandatori. Jadi sistem IT mestinya, kalau dia ber ISO 27.001 mestinya cara entrynya adalah upload dulu gambar scan C1 nya, setelah masuk maka selanjunya form isian itu baru terbuka baru meng entry data. Jadi kalau C1 belum masuk (C1 scan belum ditampilkan) maka dia gak bisa ngetik data perhitungan disitu, itu sistem IT nya mestinya begitu," tegasi Agus.

Untuk melihat penjelasan lengkap presentasi Agus Maksum, Klik Youtube disini.
(bh/br)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat
  Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik
  Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu
  PAN: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Aktor Intelektual Rusuh 22 Mei
  Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2