Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
IPW: Jelang Pilkada Serentak, 2 Hal Potensi Konflik dan Ganggu Perlu Diantisipasi
2018-06-26 17:27:14
 

Ilustrasi. Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW).(Foto: BH/bar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Situasi Kamtibmas di hari pelaksanaan Pilkada serentak 2018 diperkirakan relatif aman dan kondusif. Akan tetapi, menurut Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menyampaikan bahwa ada 2 hal yang patut diantisipasi jajaran kepolisian, yakni ancaman serangan teror balas dendam dari pengikut tokoh terorisme Aman Abdurahman dan ancaman konflik pasca hari pencoblosan.

"Pasalnya, sedari pemantauan IPW ada sejumlah daerah yang patut dicermati Polisi pasca pencoblosan, yakni Jabar, Sulsel, Maluku, Papua dan Sumut," ungkap Neta S Pane, Selasa (26/6).

Selain itu, menurutnya di sisi lain, pasca vonis mati terhadap tokoh teroris Aman Abdurahman di PN Jaksel, para pengikutnya selalu berusaha melakukan serangan teror sebagai aksi balas dendam, terutama di hari pencoblosan.

"Polri sudah membersihkan kantong kantong terorisme maupun sel tidur terorisme pasca kerusuhan Rutan Brimob, tetapi diharapkan kepolisian jangan lengah. Karena para teroris selalu berusaha mencari peluang menebar aksinya," tukasnya.

Dari hasil pantauan IPW, eskalasi enerji politik masyarakat terjadi di sejumlah wilayah, eskalasi tertinggi terlihat di Jabar, Sulsel, Maluku, Papua, dan Sumut."Hingga hal ini membuat situasi kamtibmas relatif panas menjelang pilkada ini Memang hingga saat ini konflik masih terjadi sebatas di medsos," ungkap Neta.

Baik itu "Perang" di medsos pun hanya sebatas "perang" udara dan belum menyentuh darat. Namun situasi itu tetap harus diantisipasi, terutama saat penghitungan suara dan pengumuman pemenang pilkada, karena dikhawatirkan muncul pihak pihak yang tidak merasa puas dan melakukan protes serta melakukan aksi anarkis di lapangan.

"Dalam mengantisipasi situasi ini jajaran kepolisian diharapkan menekankan sikap profesional, proporsional dan independen serta tegas," urainya.

"Sehingga potensi konflik bisa segera dicegah dan tidak melebar menjadi kekacauan yang mengganggu kedamaian pilkada," pungkasnya singkat.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
  Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
  Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
  Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
  Kemenangan QQ Ridwan Kamil dan Pengangkatan M Iriawan Diduga Ada Kaitannya
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

 

  Berita Terkini
 
JNIB Meminta Pemerintah Melindungi dan Menjamin Kemakmuran serta Hak-Hak Petani

Anies Baswedan Resmikan Taman Benyamin Sueb

Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan

Mabesad Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018

Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2