Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pendidikan
IP Institute: Ganti Istilah UN Tak Hilangkan Persoalan Pendidikan
2019-12-20 20:11:06
 

Ketua Umum IP Institute, Abdul Rauf.(Foto:BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Pilar (IP) Institute menilai ada pergeseran sistem pendidikan global yang hendak dinasionalisasi oleh pemerintah. Upaya ini dianggap tak sepenuhnya tepat, mengingat corak pendidikan Indonesia yang berbeda dibanding negara-negara lain di dunia.

"Kami melihat ada satu yang hilang atau tergeser yang kemudian pemerintah hari ini mencoba membuat suatu sistem pendidikan, katakanlah dari luar lalu mau di-Indonesia-kan," kata Ketua Umum IP Institute, Abdul Rauf dalam diskusi 'Penguatan Karakter Pendidik dan Kependidikan', yang mereka gelar di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).

"Sementara Indonesia ini punya karakter pendidikan sendiri yang tidak ada samanya di dunia. Karena tidak ada samanya di dunia maka seharusnya itu diangkat lebih besar, lebih jauh lagi," sambungnya.

Abdul berharap regulasi maupun kebijakan yang baik, namun belum terlaksana, hendaknya tak dicabut atau dipotong jalan. Apalagi hanya karena pergantian menteri.

Misalnya mengenai ujian nasional (UN). IP Institute berharap persoalan inti dari pendidikan Indonesia bisa terselesaikan bukan hanya dengan mengganti istilah UN dengan yang lain.

"Jangan undang-undang yang sudah ada, belum terlaksana dengan baik dipotong lagi, hanya karena pencitraan, barunya menterinya dan sebagainya. Contoh UN, sesungguhnya persoalannya tidak hilang dengan istilah-istilah baru saja. Jadi jangan pernah tertipu dengan sebuah istilah-istilah. Masyarakat tidak boleh dibutakan oleh istilah-istilah," paparnya.

Adapun diskusi hasil kerja sama dengan Kementerian Agama ini, digelar guna menghasilkan ide atau solusi yang nantinya ditawarkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan, utamanya pendidikan. Rencananya, kegiatan ini masih akan berlanjut hingga 11 kali pertemuan.

Setelah ini, hasil diskusi akan disimpulkan dan konklusi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan atau koreksi.

Pada diskusi kali ini, IP Institute mengundang Mabrur L Banuna (Indeks Prepstik Indonesia), Harianto Ogi (Sekertaris LP Ma'arif PBNU), Syafaruddin Alih (Sekjen AIPI Institut), dan Thamrin Barudu (Dewan Penasehat Kapten Indonesia) sebagai narasumber.

"Kita akan melaksanakan talkshow-talkshow lagi yang sederhana tapi melahirkan ide-ide yang besar khususnya di bidang pendidikan," tandasnya.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  Mahasiswa Fisika Soroti Pemilihan Ketua Umum HIMAFI dan Dugaan Pungli di Kampus UNG
  Eduart Wolok: 'Saya Tidak Rela UNG Diobok-Obok, Saya Tidak akan Tinggal Diam'
  Rektor Eduart Wolok Tutup Musyawarah Kerja Universitas Gorontalo
  Butuh Kajian Lebih Dalam Memakai E-voting pada Pemilihan Presiden BEM UNG
  IP Institute: Ganti Istilah UN Tak Hilangkan Persoalan Pendidikan
 
ads1

  Berita Utama
Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar

Polisi Temukan 3 Jenis Narkoba Saat Geledah Artis Vitalia Sesha

Bareskrim Polri Musnahkan Barbuk Narkoba Sitaan Hasil Penindakan Desember 2019 - Februari 2020

Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi

Hadapi Rawan Pangan dan Stunting di Indonesia, Dompet Dhuafa Ajak Semua Elemen Turut Mengatasi

Jaksa Agung Melantik 3 Pejabat Esselon 1

Kakak Beradik Korban Investasi Puluhan Milyar

Golkar Prioritaskan Kader Berpotensi di Pilkada 2020 dan Klaim Tanpa Mahar

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2