Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pasar
Hearing DPRD terkait 2 Pasar Mingguan di Tanjung Kemuning Kaur Masih Buntu
2018-07-09 21:07:01
 

Tampak suasana saat acara hearing yang di pimpin Ketua DPRD Kaur, Jailani, S.IP pada, Senin (9/7).(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Alotnya pembahasan saat hearing yang dipimpin langsung oleh Jailani, S.IP, Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu terkait perselisihan terhadap penentuan digelarnya hari Pasar mingguan yang berlangsung di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Ketua DPRD Jailani, S.IP mengatakan bahwa, bila dilihat dari perselisihan dalam penetapan hari berjualan para pedagang di Pasar Batu milik Pemerintah Kaur di desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning menginginkan kegiatan Pasar pada hari Sabtu, sementara Pasar Kerebo milik pihak swasta yang terletak di desa Slika Kecamatan Tanjung Kemuning menginginkan hari pasar dilangsungkan pada hari Sabtu juga.

"Maka akan diadakan rapat lanjutan secara tertutup dahulu, agar nantinya dapat menghasilkan kesepakatan yang benar adil adanya dan ini tidak bisa diputuskan dalam waktu dekat. Karena banyak pertimbangan terkait kemaslahatan dan guna menghindari bentrokan dikalangan masyarakat," ungkap Jailani pada, Senin (9/7).

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Kaur, Rohina, M.Si menegaskan bahwa, tidak bisa diberikan Izin pasar dalam satu Kecamatan yang hanya berjarak lebih Kurang 4 km dalam satu hari yang sama. "Bila ada hal yang penting dicarikan jalan keluar yang baik, nantinya, ini perlu dikedepankan azaz musyawarah dalam waktu yang akan datang," ujar Rohina.

Sedangkan, perwakilan pedagang Warsa Judin sangat bersikeras untuk tetap berjualan setiap hari Sbtu d Pasar Keribo milik swasta, mengingat akses jalan lintas lebih dekat, dan pembeli lebih banyak di pasar Keribo.

"Bila dipaksakan akan berjualan di pasar milik Pemerintah Pasar Batu, maka pedagang akan mogok berjualan," cetus Warsa.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Pasar
 
  Don Muzakir: 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, Pedagang Pasar Tradisional Terpuruk
  Korban Sipoa Sebut Kasus Pasar Turi Pengalihan Isu Tutupi Dosa Teguh Kinarto
  #SavePasarTuri Jadi Trending Topic Twitter, Siapa Peduli?
  Sengkarut Konflik Pasar Turi Baru Menyisakan Cerita Pilu Para Pedagang
  Pedagang Desak Risma Keluarkan Izin Operasional Pengelolaan Pasar Turi
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok

Bakamla RI Gelar Rakornas Operasi Keamanan Laut Tahun 2018

Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2