Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Harga Gabah Anjlok, Johan Rosihan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi saat Pandemi
2021-07-19 10:42:06
 

Ilustrasi. Tampak Gubuk reot di persawahan saat tanaman padi yang menghijau.(Foto: BH /rbmzd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani. Bahkan pada Bulan April 2021 lalu harga gabah mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir. Atas situasi ini, Johan menyatakan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin.

"Saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah," ujar Johan dalam berita rilisnya, Jumat (16/7).

Politisi PKS ini mengungkapkan, perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan, yakni di tingkat petani untuk kualitas GKP turun sebesar 3,7 persen dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08 persen. "Demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3 persen," urainya.

Legislator dapil NTB ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun.

"Karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah. Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemi ini," tegas Johan.

Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan. "Pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk GKP dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras. Maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil," ucapnya.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

"Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani," papar Johan.

Ia berpandangan, saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan. "Selain itu saya berpendapat bahwa pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemi ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan," tutup Johan Rosihan.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Dua Kali Mangkir Rapat Gabungan, Andi Akmal: DPR Akan Panggil Paksa Mendag
  Komisi VI Minta Kemendag Perbaiki Tata Niaga Pangan
  Harga Kedelai Naik Tajam, Tahu dan Tempe Menghilang di Pasar Selama 3 Hari
  Elly Rachmat Yasin Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kedelai
  Harga Pangan Meroket, Komisi IV DPR Tekankan Pemerintah Segera Lakukan Intervensi
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2