Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Hakim
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
2019-09-19 11:03:44
 

Tampak suasana persidangan terdakwa Kayat (Hakim di PN Balikpapan memakai Rompi KPK warna orange.(Foto: BH /gaj)
 

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesa (KPK) Jakarta yang menyidangkan kasus suap yang dilakukan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat (58) yang di tangkap tim KPK dalam OTT terkait pengurusan kasus pemalsuan surat, pada 3 Mei 2019 lalu, sidang dakwaan di Pengadilan tindak pidana Tipikor Samarinda Kalimantan Timur digelar pada, Rabu (18/9).

Sidang yang dipimpin oleh Agung Sulistiyono, SH S.Sos selaku ketua majelis hakim didampingi oleh Hakim Anggota Ir Abdurrahman Karim, SH dan Arwin Kusmanta, SH, MM, sedangkan terdakwa Kayat (58) yang mengenakan rompi orange tahanan KPK didampingi Penasihat hukumnya Titin Pusaka yang merupakan Pengacara yang ditunjuk hakim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Suhermanto dan Ni Nengah Gina Saraswati dari Jaksa KPK dalam dakwaannya mengatakan bahwa, Terdakwa Kayat selaku Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus atas terdakwa Sudarman (terdakwa dalam sidang terpisah), terdakwa memalsukan surat atau membuat surat putusan palsu yang di tandatangani terdakwa Kayat selaku ketua majelis hakim untuk mendapatkan dana suap Rp 99 juta dari bagian Rp 200 juta yang diberikan Sudarman, melalui Johnson Siburian (terdakwa dalam sidang terpisah). Padahal diketahui atau patut diduga bahwa Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, terang JPU KPK dalam dakwaannya.

Dikatakan Jaksa Arif bahwa, "perbuatan terdakwa Kayat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Jaksa, Rabu (18/9).

Jaksa KPK Arif Hermanto juga menghadirkan terdakwa Sudarman (45) selaku Karyawan Swasta dan terdakwa Jonson Siburian (58) selaku Pengacara, dalam dakwaan keduanya yang dibacakan Ni Nengah Gina Saraswati, mengatakan bahwa terdakwa 1 Sudarman bersama-sama dengan terdakwa II Johnson Siburian pada tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu yang memiliki uang sebesar Rp 200.000.000,- kepada Kayat, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yaitu mempengaruhi putusan perkara nomor: 697/Pid.B/2018/PN.Bpp terdajwa Sudarman yang disidang oleh Kayat selaku ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan, jelas Jaksa Gina Saraswati dalam dakwaannhya.

Dalam dakwaan ke dua dikatakan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
.........

Dalam uraian jaksa penuntut umum juga menjelaskan bahwa Kayat meminta uang sebrsar Rp 800 juta kepada terdakwa Sudarman melalui terdakwa Jonson Siburian, oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang tunai maka Sudarman menyerahkan sertifikat atas nama PT. Sinar Arum Pakaraja kepada terdakwa, namun terdakwa menghendaki agar diberikan uang tunai.

"Setelah berhasil menjual tanah bertempat di Rumah Makan Drpot Pariangan Jl Sukarno Hatta KM 4,5 Balikpapan Sudarman menyerahjan uang Rp 200 juta kepada terdakwa Kayat melalui Jonson Siburian dan Rosa Isabela. Setelah menerima uang Jonson dan Isabelah mengambil uang Rp 1.000.000,- untuk bayar makanan," terang Jaksa.

Selanjutnya bertempat di kantor JODI Law Firm Balikpapan Jonson dan Rosa menyisian uang Rp 100 juta untuk bagian mereka. Saat itu juga terdakwa Kayat sms kepada Rosa Isabela yang isinya, "saya tunggu di jantor di depan ya", selanjutnya Rosa menghubungi terdakwa kepastian posisi terdakwa dan saat itu Jonson dan Rosa menuju didepan kantor PN Balikpapan, selanjutnya terdakwa Kayat meminta uang tersebut agar dimasukan dalam mobilnya, selanjutnya Jonson dan Rosa meletakan uang Rp 99 000.000,- juta kedalam mobil terdakwa. Sesaat kemudia terdakwa Kayat, Jonson Siberian dan Sudirman diamankan petugas KPK, tegas Jaksa KPK Arif dan Ni Nengah dalam dakwaannya.

Setelah mendengarkan dakwaan, terdakwa Kayat Hakim PN Balikpapan melalui Kuasa Hukumnya Surtini SE SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusaka, menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Hal yang sama dengan terdakwan Jonson Siburian melalui kuasa hukumnya nengatakan tidak keberatan atas dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, namun terdakwa Sudarman melalui kuasa hukumnya Stepanushok, SH mengatakan keberatan atas dakwaan Jaksa dan akan mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya.

"Kami keberatan atas dakwaan Jaksa dan akan mengajukan eksepsi," ujar Stepanushok, kuasa hukum terdakwa Sudarman.(bh/gaj)



 
   Berita Terkait > Hakim
 
  Komisi Yudisial Alat Rakyat untuk Evaluasi Hakim Agung
  Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
  DPR Kantongi 10 Calon Hakim Usulan KY
  Hakim PT Jakarta akan Dilaporkan Haris Azhar ke KY dan Bawas MA
  Advokat Pemukul Hakim PN Jakpus Didakwa Menganiaya
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19

BNN Tangkap Oknum Anggota DPRD Palembang, Sita 5 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19

Tetap Gelar Pilkada, ETOS Institute Sebut Pihak Legislatif dan Eksekutif Sudah Gelap Mata!

Pernyataan Pers PP Muhammadiyah: Minta Presiden Pimpin Penanganan Covid-19, Tunda RUU Ciptaker, Hingga Tinjau Kembali Pilkada

Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI

Jenderal Gatot Ungkap Dicopot dari Panglima karena Perintahnya Putar Film G30S/PKI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2