Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jakarta
Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
2019-01-14 05:53:10
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski beberapa perangkat Elektronic Road Pricing (ERP) sudah terpasang di beberapa lokasi jalan, hampir dipastikan penerapan jalan berbayar ERP ini batal.

Hal ini dikarenakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin membisniskan jalan umum. Dirinya lebih memilih penuntasan sistem transportasi.

Menurut Anies, penuntasan pola transportasi umum menjadi hal sangat penting untuk mengurai kemacetan.

"Kami lebih penting bangun transportasi umum daripada ERP-nya. Kami tidak ingin ada kesan pemprov membisniskan jalan umum," kata Anies, Sabtu (12/1).

Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan, Jakarta lebih membutuhkan moda transportasi yang terintegrasi untuk mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak. Kan di situlah inti dari kebijakan kita," katanya.

Anies yakin, kemacetan akan terurai dengan sendirinya bila pola transportasi sudah terintegrasi sehingga angkutan umum akan menjadi primadona bagi warga.

Sementara, ERP merupakan sistem jalan berbayar yang rencananya akan menggantikan sistem ganjil-genap, guna menekan angka kemacetan di ibukota Jakarta.

Sistem ini menggunakan kamera elektronik yang merekam setiap nomor polisi kendaraan yang masuk ke lokasi jalan berbayar. Kemudian lewat pemindai elektronik, kendaraan akan dikenakan biaya besarnya sesuai tarif jalan berjalan.(dbs/tbn/akurat/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Pemprov DKI Gandeng Chef Hotel Bintang 5 dalam Dapur Kurban
  Anies Resmikan Gelanggang Olahraga Rorotan dan Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng
  Yuk, Kunjungi Gelar Produk Kreatif di Blok G Balai Kota DKI Jakarta
  Anies Baswedan: 'Wajah Baru Jakarta' di Malam Puncak HUT ke-492 Kota Jakarta
  Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

 

  Berita Terkini
 
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak

PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat

Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2