Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Gerindra
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
2019-07-19 10:30:45
 

Ilustrasi. Pertemuan Prabowo dan Jokowi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo beberapa waktu lalu memang tak menyenangkan bagi sebagian pihak. Terutama dari kubu Prabowo. Toh hal itu tampaknya sudah disadari sepenuhnya oleh Prabowo. Dia berani mengambil risiko besar demi sebuah rekonsiliasi.

Usai Prabowo bertemu Jokowi, rekonsiliasi mendadak jadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Membuat masyarakat Indonesia antusias untuk mewujudkannya pasca-Pilres 2019 yang sudah berlalu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI, Sodik Mudjahid, menyebut inti utama rekonsiliasi adalah penguatan kembali kesatuan dan keutuhan bangsa untuk membangun Indonesia.

"(Rekonsiliasi) sebagai modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Termasuk dalam bidang ekonomi," ujar Sodik dalam keterangannya, Jumat (19/7).

Sodik menyebut ada risiko besar untuk mewujudkan rekonsiliasi itu. Risiko itu telah diambil oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat merencanakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

"(Tetapi) atas dasar inilah (rekonsiliasi) maka Prabowo Subianto, dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh (sebagian) pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," jelasnya.

Bagi Sodik, setelah pertemuan itu tidak keliru jika dilanjutkan dengan membahas hal-hal strategis. Mewujudkan rekonsiliasi bisa digambarkan dengan membagi jabatan strategis secara proporsional.

Usulan dia, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maka harus ada pembagian jabatan politik yang berkaitan langsung dengan jalur pemerintahan.

"Komposisi idealnya adalah Ketua MPR Partai Gerindra, Ketua DPR PDI Perjuangan, dan Presiden Joko Widodo," tandas Sodik.(ad/RMOL/bh/sya



 
   Berita Terkait > Partai Gerindra
 
  Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
  Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
  Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi
  Menang Gugatan Pengadilan, Mulan Jameela dkk Siap Menatap Senayan
  Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2