Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Ormas
Gerindra: Ada Beberapa Aturan Janggal dalam UU Ormas
2017-11-01 07:34:29
 

Ilustrasi. Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Gerindra menilai ada beberapa aturan janggal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui DPR RI menjadi undang-undang sehingga harus segera direvisi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan hal itu pada diskusi "RUU Ormas: Revisi Total atau Terbatas" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (31/10).

Menurut Riza Patria, beberapa aturan yang janggal tersebut antara lain, tafsir tunggal, peran yudikatif, tahapan sanksi, serta hukuman berlebihan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahamd Riza Patria menjelaskan, tafsir tunggal, adalah Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan sanksi hingga pembubaran terhadap Ormas hanya melalui tafsir sepihak dari Pemerintah.

"Kalau pun Ormas diberikan kesempatan melakukan gugatan melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), tapi posisinya sudah bubar, sehingga sulit memenangkan gugatan," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Kedua, peran yudikatif. Menurut Riza, pada UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas mengatur bahwa Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran akan diberikan peringatan dan proses pembubarannya melalui proses hukum di Pengadilan Negeri dan dapat mengajukan banding.

Namun, dalam Perppu Ormas, kata dia, proses hukum di pengadilan tersebut dipangkas, sehingga Pemerintah dapat menafsir sendiri dan memberikan sanksi hingga membubarkan Ormas. "Peran yudikatif ini yang kami usulkan untuk dikembalikan, pada revisi Perppu Ormas," katanya.

Menurut Riza Patria, Partai Gerindra juga menilai, tahapan sanksi, sangat singkat yakni hanya sepekan, serta sanksi hukuman terhadap pimpinan atau anggota Ormas, juga sangat berat, hingga 20 tahun. Riza Patria menegaskan, Partai Gerindra menilai, hal-hal tersebut janggal dan mengusulkan untuk direvisi.

Riza menjelaskan dalam UU tersebut, ancaman hukuman bagi para pimpinan dan anggota bisa mencapai 20 tahun hingga seumur hidup. Tidak hanya itu, anggota ormas yang pasif bisa diganjar hukuman baik langsung atau tidak langsung.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra itu, jika ada penangkapan terhadap pimpinan dan anggota ormas, orang yang ada saat penangkapan tersebut bisa diangkut dan diganjar hukuman berat. "Ini aturan macam apa, negara macam apa ini. Siapa sebetulnya ahli yang membuat ini. Ini namanya lebih dari zaman kolonial, padahal sekarang zaman reformasi, zaman now," kata Riza.(dbs/Antara/ROL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ormas
 
  Pemohon Telah Membentuk Ormas Perak Indonesia
  DPR Minta Perppu Ormas Masuk Dalam Prolegnas Prioritas
  Alumni UI Menggugat, Setelah Perppu Ormas Disahkan: Adakah Kebebasan Rakyat?
  Refly Harun: Isi Perppu Yang Disetujui Menjadi UU Ormas Sangat Berbahaya
  Pemerintah Harus Perlakukan Ormas Sebagai Komponen Bangsa
 
ads

  Berita Utama
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi

Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek

Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly

Mengenal Kang Ajat Cagub Jabar yang Resmi Diusung Gerindra

 

  Berita Terkini
 
Sesko TNI Harus Menjadi Pusat Keunggulan Berkelas Dunia

4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi

Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek

Panglima TNI: APIP Wajib Tingkatkan Kemampuan Profesionalisme

Langka Gas Elpiji 3 Kg, Kegagalan Manajemen Logistik Nasional

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2