Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Gempa
Gagal Mitigasi, Pemerintah Harus Jadikan Gempa Lombok Bencana Nasional
2018-08-22 04:47:56
 

Ilustrasi. Tampak kerusakan bangunan rumah yang hancur akibat Gempa di Lombok.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana. Bahkan, baru-baru ini yang sempat menjadi perhatian masyarakat adalah gempa berkekuatan 7 Skala Richter yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Akibat dari bencana itu, ratusan warga menjadi korban, dan ribuan rumah hancur.

Gempa bumi yang terjadi secara beruntun di Lombok, menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan statusnya sebagai bencana nasional, agar ada percepatan penanganan pasca bencana, dan cepat teratasi. Pasalnya mitigasi selama ini gagal dilakukan.

"Kita belum bisa melakukan mitigasi bencana yang baik disetiap bencana. Oleh karena itu, bencana gempa Lombok harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah," ungkap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam Forum Legislasi bertajuk 'Regulasi Pengawasan dan Penanganan Bencana Lombok. Duka Indonesia?' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, bencana gempa Lombok harus menjadi bencana nasional. Jangan hanya melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 saja. Karena itu akan menciptakan debatable.

"Kalau kita belajar bencana di daerah, kita seharusnya berpikir berbeda. Bukan lagi berbicara jumlah korban dan kerugian. Tetapi bagaimana penanganan mitigasi dari daerah itu," tandas Fary.

Politisi dapil NTT itu lebih lanjut menyatakan, mitigasi bencana penting dilakukan sebagaimana berkaca pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

"Kita lihat Obama waktu itu ketika terjadi angin puting beliung di New York langsung menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional, karena sebelumnya sudah dapat dideteksi," tuturnya.

Membandingkan dengan pemerintah Indonesia saat ini, dia belum melihat masalah mitigasi bencana menjadi prioritas pemerintah. Sehingga penanganan pasca bencana dinilai lambat. "Dengan kegagalan mitigasi ini, maka Lombok harus jadi bencana nasional," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah memperhatikan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sebagai informasi dan early warming system.

"Komisi V mendorong anggaran BMKG dan Basarnas ada peningkatan. Kebutuhan BMKG itu Rp2,6 triliun, tapi yang saat ini diberikan adalah Rp1,8 triliun. Sementara Basarnas kebutuhan anggaran Rp4,5 triliun, tapi hanya dipenuhi Rp2,1 triliun. Ini kami harap ada perhatian," tutupnya.

Selain Fary, hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), dan pengamat sosial ekonomi Johanes Saragih.(DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Gempa
 
  Dansatgas Kogasgabpad Tinjau Tempat Pengungsian Warga Lombok Timur
  Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal
  Tim Psikologi TNI Kogasgabpad Bantu Pulihkan Trauma Warga Lombok
  Pemerintah Diminta Revisi Inpres 5 Tahun 2018
  TNI Bangun Rumah Percontohan di Desa Topang Lombok Utara
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

 

  Berita Terkini
 
Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan

Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2