Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Gelora
Fahri Hamzah dan Anis Matta Siap Bentuk Partai Gelombang Rakyat
2019-09-11 09:53:24
 

Ilustrasi. Fahri Hamzah dan Anis Matta.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membentuk partai politik bernama Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora, dan ditargetkan ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Fahri mengatakan partai tersebut masih dalam proses pembentukan dan akan dideklarasikan pada bulan Oktober 2019.

"Mudah-mudahan bulan Oktober akan kita konkret kan di lapangan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).

Dia menjelaskan target ikut Pilkada 2020 karena banyak anggota partai yang potensial menjadi kepala daerah, sehingga diyakini bisa menang dalam kontestasi tersebut.

Fahri mengatakan pembentukan Partai Gelora itu merupakan permintaan dari para anggota Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diinisiasinya bersama mantan Presiden PKS Anis Matta.

Dikatakan, selain dirinya dan Anis Matta, ada beberapa mantan anggota PKS yang bergabung dalam Partai Gelora.

"Ya kalau anda lihat di Kaltim, Wakil Gubernur (Hadi Mulyadi), lalu di Jakarta juga kan banyak. Salah satu cagub berpotensi Tri Wicaksana," ujarnya.

Selain itu, struktur Partai Gelora sudah mulai dibentuk di daerah namun dirinya belum terlalu banyak berkecimpung dalam pembentukan struktur partai.

Hal itu, ujar Fahri, karena dirinya masih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI sehingga setelah selesai, akan fokus di partai tersebut.

"Nanti setelah saya betul-betul pensiun, baru saya intensif melihat bagaimana jadwal yang bisa kita terapkan," pungkasnya.(kabar24.bisnis/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM

Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL

First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2