Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
2018-10-16 19:07:24
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah mengusulkan dipindahkannya lapangan tembak. Hal tersebut diungkapkannya dalam forum dialektika Biro Pemberitaan DPR RI dengan Kordinatoriat Wartawan DPR RI, di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (16/10).

"Konsep DKI itu sendiri dahulu kala diimajinasikan oleh Bung Karno seperti Washington DC. Dimana di dalamnya mengatur lokasi dari lembaga negara yang ada dalam trias politika, eksekutif ditandai dengan istana, Yudikatif dan legislative (DPR RI), atau The Brain of Nation, artinya otak dari negara ini ya di ketiga lembaga negara itu. Namun sekarang sudah tidak ada yang mengatur hal itu termasuk 278 hektar kawasan Senayan yang kacau penggunaannya. Masa mendirikan lapangan tembak di dekat gedung DPR. Oleh karena itu saya mengusulkan agar lapangan tembak itu dipindah atau DPR yang dipindah," ungkap Fahri.

Tidak hanya itu, Fahri juga menilai sejatinya tidak boleh ada gedung lain di sekitar DPR yang lebih tinggi dari gedung DPR. Hal itu menandakan kedaulatan rakyat yang memang lebih tinggi dari segalanya.

Bahkan jika ada gedung yang lebih tinggi dari DPR secara otomatis harus dirubuhkan. Hal itu yang menurut Fahri harus ditegakkan kembali, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Mengingat kasus peluru nyasar ini bukan yang pertama kalinya terjadi.(Ayu/mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

 

  Berita Terkini
 
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Rapat Paripurna DPR Tetapkan Capim KPK

Legislator: Jangan Jadikan Pemblokiran Internet sebagai Hobi Pemerintah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Beri Efek Jera Pelaku Pembakaran Hutan, Badiklat Kejaksaan: Diperlukan Tindakan Tegas

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2