Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Radikalisme
Fahri Hamzah Kritisi Sikap BIN Publikasikan 50 Penyebar Paham Radikal
2018-11-22 11:56:53
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (tengah) saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).(Foto: Jaka/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Badan Intelijen Negara (BIN) tidak melakukan pekerjaan publik seperti kegiatan melarang atau melakukan sesuatu. Sebagai lembaga intelijen, BIN seharusnya menyampaikan informasi kepada satu orang, yakni Presiden. Hal itu terkait keterangan BIN yang menyebut ada 50 penceramah diduga menyebarkan paham radikal di 41 masjid.

"BIN itu kan single user, yang hanya bisa memberikan informasi kepada Presiden, bukan mengumbarnya ke publik," tegas Fahri usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Informasi intelijen, ujar legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, seharusnya dibisikkan ke telinga Presiden. Bilapun informasi penting dan harus diumumkan, maka pihak terkait lainlah yang melakukannya, seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), kalau itu terkait dengan organisasi atau lain-lain.

"Sebab, hal itu membuat reputasi BIN sebagai lembaga intelijen turun. Jadi, BIN harus dijaga sebagai indra negara melalui Presiden dalam rangka menjaga dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahateraan Rakyat (Korkesra) itu.

Sebelumnya, juru bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto mengungkapkan adanya 50-an penceramah yang menyebarkan paham radikal di 41 masjid. Bahkan pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), terhadap para penceramah tersebut.

Menurut Wawan ada tiga kategori radikal, yakni rendah, sedang, dan tinggi. "Kalau yang rendah, masih dalam kategori yang masih ditolerir nilainya. Kalau sedang sudah mulai mengarah ke kuning, kuning itu perlu disikapi lebih. Tapi yang merah artinya sudah parahlah, ini perlu lebih tajam lagi untuk bagaimana menetralisir keadaan," jelas Wawan.

Ia menerangkan kategori tinggi atau merah itu sudah mendorong ke arah gerakan seperti simpati ke ISIS dan Marawi, serta membawa aroma konflik di Timur Tengah ke Indonesia. "Jadi mereka yang kategori 'Merah' mengutip ayat-ayat perang, misalnya. Sehingga menimbulkan pengaruh ke emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi publik," paparnya.(rnm/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

 

  Berita Terkini
 
BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama

Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2