Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pemilu
Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi Pada Pengamanan Suara Rakyat
2019-04-24 10:44:24
 

Ilustrasi. Tampak Relawan yang sedang mengecek berkas form C1 perhitungan suara TPS yang dipajang di papan pengumuman pada kantor Kelurahan Pamulang Timur, Selasa (23/4).(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsentrasi dulu pada bagaimana mengamankan suara rakyat, ketimbang melempar wacana untuk memisahkan kembali Pemilihan Umum (Pemilu) Eksekutif dengan legislatif.

"Saya kira itu wacana yang gak perlu ya, yang enggak bermutu. Sekarang ini KPU konsentrasi saja kepada bagaimana mengamankan suara rakyat," kata Fadli saat ditanya mengenai kemungkinan kembali memisahkan antara pemilu eksekutif dan legislatif di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4).

Pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif merupakan wacana untuk pengalihan isu saja, persoalan utamanya adalah mengamankan suara rakyat. Fadli mengapresiasi terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jujur, yang betul-betul menegakkan peraturan. Namun bagi KPPS yang berbuat curang dengan mencoblos sendiri dan sebagainya menurut Fadli mereka adalah penghianat bagi rakyat.

Selain itu, Fadli juga menerangkan bahwa di negara-negara yang sudah maju peradaban demokrasinya, kehadiran saksi sudah tidak diperlukan lagi. "Tidak perlu ada sengketa bahkan kejadian salah input data dan sebagainya ini omong kosong. Ini jelas sebuah kesengajaan, kecurangan yang terstruktur, masif, sistematis dan brutal menurut saya," tegas Fadli.

Ia mencontohkan pemilu di India pada tahun 2015 dengan voters sebanyak 844 juta. Pada pelaksanaannya tidak ada satupun sengketa, kecurangan, surat suara yang tercoblos, tidak ada penukaran kardus, salah input data, tidak ada manipulasi, DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang bermasalah dan sebagainya.

Seharusnya, menurut Fadli, Negara hadir memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk menjamin agar suara mereka tersalurkan dan tidak dimanipulasi. "Jadi kalau negara Indonesia hadir dan bisa menjamin, tak perlu adalagi yang repot-repot, enggak perlu ada yang meninggal, enggak perlu ada yang kecapean. Namun disini, orang saling mencari dan mencuri kesempatan untuk melakukan kecurangan. Disitulah kegagalannya," tegas Politisi Partai Gerindra itu.(es/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
  Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
  Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
  Paska Pemilu, LSM Mitra Bentala Lampung Serukan Jaga Persatuan
  Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
 
ads

  Berita Utama
Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

 

  Berita Terkini
 
KPK: Gratifikasi DAK Meranti Masih Berjalan

Digugat 100 Miliar oleh Manajemen Artis, Akhirnya Baim Wong Bongkar Ini dan Tantang Astrid

Inilah Daftar Bank Melayani Pembukaan Rekening Bank Secara Online

KPK Geledah Lima Tempat Terkait Suap Gubernur Kepri

Awasi Pemilihan Wakil Gubernur!

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2