Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
APBN
F-PKS Nilai Pemerintah Perlu Refleksi Kebijakan Dalam KEM-PPKF Tahun 2022
2021-05-26 03:27:19
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah perlu merefleksi atas kebijakan yang telah direncanakan dan terselenggara dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Pasalnya, tujuan Indonesia untuk menjadi negara berdaulat yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945.

"Pembukaan tersebut menjelaskan bahwa dasar dari kebernegaraan kita adalah Pancasila, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, poin-poinnya berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan di ujungnya adalah dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Ecky ketika menyampaikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).

Ecky menilai, sila terakhir Pancasila yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kunci utama dari seluruh tujuan kebijakan. Lebih khususnya kebijakan ekonomi, tepatnya kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal. "Mari kita merefleksikan diri apakah betul betul seluruh kebijakan itu sudah menuju kepada tujuan yang disampaikan oleh the founding fathers kita," terang politisi dapil Jawa Barat III itu.

Beberapa kejadian seperti tenggelamnya Kapal Selam Nanggala-402 yang tenggelam, juga gerakan separatisme, seperti teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menewaskan Kepala BIN Daerah Papua Mayjen Anumerta I Gusti Putu Danny, menurutnya, bisa jadi karena dipengaruhi kebijakan fiskal yang ada sehingga penguatan alutsista maupun untuk menjaga pertahanan belum maksimal dan masih perlu diperbaiki.

"Bisa jadi itu karena kurangnya kesejahteraan prajurit kita, kurangnya alat kesediaan kita, atau mungkin ada suatu hal yang perlu dikoreksi dalam kebijakan fiskal terkait pertahanan dan keamanan kita," imbuhnya. Anggota Komisi XI DPR RI itu berharap, KEM dan PPKF RAPBN Tahun 2022 yang akan dibahas DPR RI dan pemerintah telah menjadi dasar untuk nota keuangan nanti akan lebih baik daripada tahun tahun sebelumnya.

"Sekali lagi, kita ingin menjadi negara berdaulat, negara yang tidak ditopang utang dan kita memiliki kesehatan finansial, kesehatan fiskal, kesehatan moneter, kesehatan bangsa, martabat bangsa ini terwujud dengan kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi fiskal yang betul-betul sesuai amanah konstitusi," pungkas Ecky.

Dalam kegiatan ini, F-PKS menyampaikan sebanyak 53 poin pandangan fraksi terhadap KEM dan PPKF RAPBN Tahun 2022. Beberapa pandangan secara garis besar membahas ekonomi makro, target pembangunan dan indikator kesejahteraan, kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja pemerintah pusat dan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, serta kebijakan defisit dan pembiayaan.(hal/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > APBN
 
  Temuan Selisih Anggaran PEN dalam APBN 2020 Sangat Memprihatinkan
  BPK Menemukan Ada Dana PEN Rp147 Triliun Tak Diumumkan Kemenkeu
  F-PKS Nilai Pemerintah Perlu Refleksi Kebijakan Dalam KEM-PPKF Tahun 2022
  Desain Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat
  Azis Syamsuddin: 17 Produk Dibuat di Dalam Negeri, APBN Bisa Hemat Rp225 Triliun
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2