Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilgub Banten
Dua Persen Penduduk Kota Tangerang tak Bisa Ikut Pilgub Banten
 

Calon Gubernur (cagub) Banten (Foto: Istimewa)
 
TANGERANG (BeritaHUKUM.com) Diperkitakan sekitar dua persen penduduk Kota Tangerang, Banten, takkan ikut mencoblos dalam pemilihan umum kepada daerah (pemilukada) Banten 2011 ini. Pasalnya, mereka masih memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan sebagian lagi Kabupaten Tangerang.

"Berdasarkan data yang ada, kami perkiraan kami ada sekitar dua persen penduduk Kota Tangerang tidak mencoblos dalam pemilihan gubernur Banten pada 2011," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Syafril Elain, Jumat (23/9), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, dalam pendataan terakhir jumlah pemilih di Kota Tangerang sebanyak 1,118 juta jiwa, maka diperkirakan yang tidak mencoblos hanya dua persen. Namun, warga yang tidak mencoblos pada Pilkada Banten 2011 itu merupakan pemilik KTP DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang, karena setiap hari mereka bekerja pada kedua daerah tersebut dan hanya memiliki rumah di Kota Tangerang.

Pemilu kada Banten 2011 dilaksanakan 22 Oktober 2011 terdapat tiga calon gubernur dan wakil gubernur masing-masing Ratu Atut Chosiyah berpasangan dengan Rano Karno, Wahidin Halim dengan Irna Narulita, dan Jazuli Juwaeni dengan Zaki Muzakki.

Dia mengharapkan bahwa warga yang mencoblos pada pemilu kada tersebut jumlahnya meningkat karena dari data lebih banyak dari pemlilu kada Wali kota pada 2008. Sedangkan warga yang tidak mencoblos itu mayoritas berdomisili di perbatasan dengan DKI Jakarta seperti di Kecamatan Ciledug, Larangan, maupun Karang Tengah.

Selain itu, warga yang tidak mencoblos itu juga tinggal di Kecamatan Batu Ceper, Benda dan Cipondoh. Petugas KPU setempat sudah berulangkali mengajak warga Kota Tangerang untuk pindah dan melepaskan KTP DKI Jakarta, tapi mereka tidak mau dengan alasan pekerjaan dan administrasi lainnya. (mic/r17)



 
   Berita Terkait > Pilgub Banten
 
  MK Kukuhkan Atut-Rano Pemenang Pilgub Banten
  Atut-Rano Siapkan Puluhan Saksi
  Pasangan Pilgub Banten Janjikan Kesejahteraan
  Dua Persen Penduduk Kota Tangerang tak Bisa Ikut Pilgub Banten
  Unjuk Rasa Warnai Sidang Sengketa Pilgub Banten
 
ads1

  Berita Utama
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Akmal Taher Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus

63 Tahapan Rekonstruksi Digelar, Polda Metro: Ada Adegan Tawar Menawar Aborsi Rp 2-5 Juta

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2