Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Budi Waseso: Masih Ada 67 Kasus Korupsi, Saya Minta Usut!
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisaris Jenderal Budi Waseso menyebut, masih ada 67 kasus korupsi yang dat

Gubernur Didesak Evaluasi Kinerja Kadis Sosial Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Solidaritas untuk Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT) menilai kinerja kepala dinas

Perempuan PKS Dorong Pengentasan Kemiskinan di Forum Internasional ICAPP Azerbaijan
JAKARTA, Berita HUKUM - Para politisi dan pimpinan partai perlu memiliki komitmen yang kuat dalam me

Silaturahmi KMP dan Perkenalan Jajaran Baru DPP PKS
JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di Jl. T.B S

Tak Ada Kata Cuti untuk Tetap Memikirkan Masalah Sosial Bangsa
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah tradisi baru dimulai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota F

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat
JAKARTA, Berita HUKUM - Serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia membawa efek negat

Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bahas RUU Paten
JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui dibahasnya RUU Paten. Hal tersebut menja

Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menyayangk

   

  Berita Terkini >>
   
Budi Waseso: Masih Ada 67 Kasus Korupsi, Saya Minta Usut!
Gubernur Didesak Evaluasi Kinerja Kadis Sosial Aceh
Perempuan PKS Dorong Pengentasan Kemiskinan di Forum Internasional ICAPP Azerbaijan
Silaturahmi KMP dan Perkenalan Jajaran Baru DPP PKS
Tak Ada Kata Cuti untuk Tetap Memikirkan Masalah Sosial Bangsa
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Budi Waseso: Masih Ada 67 Kasus Korupsi, Saya Minta Usut!
Silaturahmi KMP dan Perkenalan Jajaran Baru DPP PKS
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
'Tak Ada Angin Tak Ada Hujan' PAN Bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK
Rachmawati Jadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik
Aksi Demo Gerakan Buruh Indonesia di Depan Gedung Istana Negara di Jakarta

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus di Kemendiknas
Dua Mantan KaDiknas Jadi Saksi Korupsi Kepala SMP 1 Samarinda
Tuesday 16 Oct 2012 08:54:21
 
Mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Kaltim, Prof. DR. Abdurahim, jadi Saksi terdakwa Nyoto Saputera, Korupsi Dana BOS SMP 1 Samarinda.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus Korupsi Dana BOSNAS, BOSDA dan BLOK GREN pada SMP Negeri 1 Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang menundudukan Kepala SMP Negeri 1 Samarinda Nyoto Saputera, dinilai telah melakukan penyimpangan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 Milyar lebih sesuai dakwaan Jaksa Tipikor Agus, SH pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda dua pekan yang lalu.

Sidang lanjutan terdakwa Nyoto Saputera yang dipimpin Casnaya,SH sebagai Ketua majelis hakim dengan anggota Poster Sitorus,SH dan Radjali, SH pada Senin (15/10) kemarin dengan menghadirkan 2 orang saksi mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Prof. DR. Abdurahim dan DR. Mugni Baharuddin.

Saksi Abdurahim mantan Kepala Diknas Kota Samarinda periode Oktober 2008 - 2010 tersebut menjawab pertanyaan hakim kebanyakan tidak tau tebtang mekanisme penysluran Dana Bosnas, dia hanya menjawab itu sesuai petinjuk dan aturan yang ada. Abdurahim juga tidak tau adanya laporan kegiatan Bosnas maupun Blok Grand yang di lakukan SMP 1.

Juga di katakan Abdurahim bahwa dirinya tidak mensu tentang Bosnas karena dari pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing, dari kegiatan penggunaan anggaran tersebut seharusnya di laporkan ke diknas namun saya tidak perna membaca dan selagi saya jadi Kepala Dinad tidak petna melakukan monitoring, jawabnya kepada majelis hakim.

Lain halnya dengan saksi Mugni Bahruddin mantan Ka Diknas Kota Samarinda dari tahun 2001 hingga Oktober 2008 ini baik menjaeab pertanyaan majelis hakim dan Jaksa Penyidik mengatakan bahwa, mengenai Bosnad dan Blokgrand awalnya pengusulan dari Kepala Sekolah dan bersama Dewan Pendidikan Kota melakukan pembahasan selanjutnya di kirim ke Pusat melalui Diknas Propinsi, ujar Mugni.

Mugni juga mengatakan bahwa mekanisme penggunaan dana Bosnas dan Blokgren yang langsung kepada rekening sekolah mading-masing namun sebagai kepala dinad hanya melakukan monitoring dan pengawasan namun tanggung jaeab sepenunya pada Kepala Sekolah yang bersanvkutan, "Setelah uangnya masuk ke Rekening sekolah masing-masing, semua Kepala Sekolah kami panggil pembahasan lenggunaan bersama Dewan Pendidikan dan kami hanya sebagai monitoring, laporan pertanggungjawaban kepala sekolah langsung ke pusat kami hanya mendapatkan tembusan", terang Mungni yang juga saat ini menjabat Kepala Disnaker Kota Samarinda.

Sekedar di ketahui bahwa kasus korupsi penyimpangan Dana Bosnas yang di lakukan Kepala SMP 1 Samarinda Nyoto Saputera hingga tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 milyar lebih hingga menyeretnya ke rumah pordeo Rutan Sempaja May 2012 yang lalu berawal dari hasil pemeriksaan Dirjen Diknas adanya penyimpangan yang tidak di pertanggung jawabkan, oleh Sekertaris Diknas Kala itu Rustam menyarankan untuk mengundurkan diri sambil mencari uang untuk menbayar penyimpangannya.

Saat itu oleh Kepala Diknas Kota Samarinda Harimurti WS, melaporkan ke Inspktorat Samarinda dan sempat di lakukan pemeriksaan namun hasilnya nihil, sehingga akhirnya maduk pada Pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com