BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Sambut HUT DPR ke 69, 22 RUU Kembali Disahkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyambut kemeriahan HUT DPR RI ke-69, 22 Rancangan Undang-Undang (RUU) kemb

Anggap Karyanya Dijiplak Jamsostek, Seorang Warga Gugat UU Hak Cipta
JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) diajukan

Korupsi Menjamur, Kajati Aceh Berdayakan Inspektorat untuk Pencegahan
ACEH, Berita HUKUM - Menjamurnya korupsi di bumi yang berjulukan serambi Mekkah sudah menjadi tradi

BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memperkirakan sebagi

Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Kampar (ZY)

Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Semasa hidupnya Profesor Suhardi yang lahir di Klaten 13 Agustus 1952 dikena

Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Pengawas kasus Bank Century DPR meminta agar Tim Pendukung Pengembalian

Luncurkan Buku, KPK Kawal RUU KUHP
MAKASAR, Berita HUKUM - Pemberantasan korupsi harus berjalan dari hulu ke hilir. Berdasarkan survei

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Sambut HUT DPR ke 69, 22 RUU Kembali Disahkan
Anggap Karyanya Dijiplak Jamsostek, Seorang Warga Gugat UU Hak Cipta
Korupsi Menjamur, Kajati Aceh Berdayakan Inspektorat untuk Pencegahan
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014
Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi
Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014
Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi
Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat
Panglima TNI Beri Pembekalan Anggota DPR RI
Pertamina Region I Tidak Serius Awasi SPBU Nakal di Aceh
JHM Mendesak Kanal di Tapin Segera Ditutup

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus di Kemendiknas
Dua Mantan KaDiknas Jadi Saksi Korupsi Kepala SMP 1 Samarinda
Tuesday 16 Oct 2012 08:54:21
 
Mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Kaltim, Prof. DR. Abdurahim, jadi Saksi terdakwa Nyoto Saputera, Korupsi Dana BOS SMP 1 Samarinda.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus Korupsi Dana BOSNAS, BOSDA dan BLOK GREN pada SMP Negeri 1 Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang menundudukan Kepala SMP Negeri 1 Samarinda Nyoto Saputera, dinilai telah melakukan penyimpangan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 Milyar lebih sesuai dakwaan Jaksa Tipikor Agus, SH pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda dua pekan yang lalu.

Sidang lanjutan terdakwa Nyoto Saputera yang dipimpin Casnaya,SH sebagai Ketua majelis hakim dengan anggota Poster Sitorus,SH dan Radjali, SH pada Senin (15/10) kemarin dengan menghadirkan 2 orang saksi mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Prof. DR. Abdurahim dan DR. Mugni Baharuddin.

Saksi Abdurahim mantan Kepala Diknas Kota Samarinda periode Oktober 2008 - 2010 tersebut menjawab pertanyaan hakim kebanyakan tidak tau tebtang mekanisme penysluran Dana Bosnas, dia hanya menjawab itu sesuai petinjuk dan aturan yang ada. Abdurahim juga tidak tau adanya laporan kegiatan Bosnas maupun Blok Grand yang di lakukan SMP 1.

Juga di katakan Abdurahim bahwa dirinya tidak mensu tentang Bosnas karena dari pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing, dari kegiatan penggunaan anggaran tersebut seharusnya di laporkan ke diknas namun saya tidak perna membaca dan selagi saya jadi Kepala Dinad tidak petna melakukan monitoring, jawabnya kepada majelis hakim.

Lain halnya dengan saksi Mugni Bahruddin mantan Ka Diknas Kota Samarinda dari tahun 2001 hingga Oktober 2008 ini baik menjaeab pertanyaan majelis hakim dan Jaksa Penyidik mengatakan bahwa, mengenai Bosnad dan Blokgrand awalnya pengusulan dari Kepala Sekolah dan bersama Dewan Pendidikan Kota melakukan pembahasan selanjutnya di kirim ke Pusat melalui Diknas Propinsi, ujar Mugni.

Mugni juga mengatakan bahwa mekanisme penggunaan dana Bosnas dan Blokgren yang langsung kepada rekening sekolah mading-masing namun sebagai kepala dinad hanya melakukan monitoring dan pengawasan namun tanggung jaeab sepenunya pada Kepala Sekolah yang bersanvkutan, "Setelah uangnya masuk ke Rekening sekolah masing-masing, semua Kepala Sekolah kami panggil pembahasan lenggunaan bersama Dewan Pendidikan dan kami hanya sebagai monitoring, laporan pertanggungjawaban kepala sekolah langsung ke pusat kami hanya mendapatkan tembusan", terang Mungni yang juga saat ini menjabat Kepala Disnaker Kota Samarinda.

Sekedar di ketahui bahwa kasus korupsi penyimpangan Dana Bosnas yang di lakukan Kepala SMP 1 Samarinda Nyoto Saputera hingga tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 milyar lebih hingga menyeretnya ke rumah pordeo Rutan Sempaja May 2012 yang lalu berawal dari hasil pemeriksaan Dirjen Diknas adanya penyimpangan yang tidak di pertanggung jawabkan, oleh Sekertaris Diknas Kala itu Rustam menyarankan untuk mengundurkan diri sambil mencari uang untuk menbayar penyimpangannya.

Saat itu oleh Kepala Diknas Kota Samarinda Harimurti WS, melaporkan ke Inspktorat Samarinda dan sempat di lakukan pemeriksaan namun hasilnya nihil, sehingga akhirnya maduk pada Pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com