BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KPK: Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak
JAKARTA, Berita HUKUM - Satu demi satu kasus korupsi terkuak yang melibatkan para penyelenggara di s

Komitmen Kemenhub Kendalikan Gratifikasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan KPK dalam Program Pengendalian G

Putin: Ukraina di Ambang Perang Saudara
UKRAINA, Berita HUKUM - Presiden Rusia Valdimir Putin mengatakan eskalasi tajam konflik di Ukraina t

New York Bubarkan Unit Pemantau Muslim
NEW YORK, Berita HUKUM - Kepolisian New York atau NYPD membubarkan program rahasia yang dirancang un

Sekolah Lapang Iklim Tahap III Provinsi Bali
BALI, Berita HUKUM - Dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh masyarakat dunia tidak terkecuali

Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, akhirnya

Seharusnya E-KTP Berfungsi Dalam Segala Hal
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik at

Kuota Haji 2014 Sebanyak 168.800 Orang, Termasuk 13.600 Haji Khusus
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agama menetapkan, kuota haji tahun 2014 sebanyak 168.800 orang,

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
KPK: Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak
Komitmen Kemenhub Kendalikan Gratifikasi
Putin: Ukraina di Ambang Perang Saudara
New York Bubarkan Unit Pemantau Muslim
Sekolah Lapang Iklim Tahap III Provinsi Bali
Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK: Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak
Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa
Tujuh Caleg Parnas dan Parlok di Aceh Utara Tuntut Pemilu Ulang
Tata Group Disebut Berada Dibalik Kanal Perusak Lingkungan
ECPAT: Pornografi dan Trafficking Anak Makin Tinggi
KPK Diminta Seret Aktor-Aktor Intelektual Kasus Korupsi P3SON Hambalang

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus di Kemendiknas
Dua Mantan KaDiknas Jadi Saksi Korupsi Kepala SMP 1 Samarinda
Tuesday 16 Oct 2012 08:54:21
 
Mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Kaltim, Prof. DR. Abdurahim, jadi Saksi terdakwa Nyoto Saputera, Korupsi Dana BOS SMP 1 Samarinda.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus Korupsi Dana BOSNAS, BOSDA dan BLOK GREN pada SMP Negeri 1 Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang menundudukan Kepala SMP Negeri 1 Samarinda Nyoto Saputera, dinilai telah melakukan penyimpangan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 Milyar lebih sesuai dakwaan Jaksa Tipikor Agus, SH pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda dua pekan yang lalu.

Sidang lanjutan terdakwa Nyoto Saputera yang dipimpin Casnaya,SH sebagai Ketua majelis hakim dengan anggota Poster Sitorus,SH dan Radjali, SH pada Senin (15/10) kemarin dengan menghadirkan 2 orang saksi mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Prof. DR. Abdurahim dan DR. Mugni Baharuddin.

Saksi Abdurahim mantan Kepala Diknas Kota Samarinda periode Oktober 2008 - 2010 tersebut menjawab pertanyaan hakim kebanyakan tidak tau tebtang mekanisme penysluran Dana Bosnas, dia hanya menjawab itu sesuai petinjuk dan aturan yang ada. Abdurahim juga tidak tau adanya laporan kegiatan Bosnas maupun Blok Grand yang di lakukan SMP 1.

Juga di katakan Abdurahim bahwa dirinya tidak mensu tentang Bosnas karena dari pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing, dari kegiatan penggunaan anggaran tersebut seharusnya di laporkan ke diknas namun saya tidak perna membaca dan selagi saya jadi Kepala Dinad tidak petna melakukan monitoring, jawabnya kepada majelis hakim.

Lain halnya dengan saksi Mugni Bahruddin mantan Ka Diknas Kota Samarinda dari tahun 2001 hingga Oktober 2008 ini baik menjaeab pertanyaan majelis hakim dan Jaksa Penyidik mengatakan bahwa, mengenai Bosnad dan Blokgrand awalnya pengusulan dari Kepala Sekolah dan bersama Dewan Pendidikan Kota melakukan pembahasan selanjutnya di kirim ke Pusat melalui Diknas Propinsi, ujar Mugni.

Mugni juga mengatakan bahwa mekanisme penggunaan dana Bosnas dan Blokgren yang langsung kepada rekening sekolah mading-masing namun sebagai kepala dinad hanya melakukan monitoring dan pengawasan namun tanggung jaeab sepenunya pada Kepala Sekolah yang bersanvkutan, "Setelah uangnya masuk ke Rekening sekolah masing-masing, semua Kepala Sekolah kami panggil pembahasan lenggunaan bersama Dewan Pendidikan dan kami hanya sebagai monitoring, laporan pertanggungjawaban kepala sekolah langsung ke pusat kami hanya mendapatkan tembusan", terang Mungni yang juga saat ini menjabat Kepala Disnaker Kota Samarinda.

Sekedar di ketahui bahwa kasus korupsi penyimpangan Dana Bosnas yang di lakukan Kepala SMP 1 Samarinda Nyoto Saputera hingga tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 milyar lebih hingga menyeretnya ke rumah pordeo Rutan Sempaja May 2012 yang lalu berawal dari hasil pemeriksaan Dirjen Diknas adanya penyimpangan yang tidak di pertanggung jawabkan, oleh Sekertaris Diknas Kala itu Rustam menyarankan untuk mengundurkan diri sambil mencari uang untuk menbayar penyimpangannya.

Saat itu oleh Kepala Diknas Kota Samarinda Harimurti WS, melaporkan ke Inspktorat Samarinda dan sempat di lakukan pemeriksaan namun hasilnya nihil, sehingga akhirnya maduk pada Pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com