Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Sepp Blatter Terpilih Kembali Sebagai Presiden FIFA
ZURICH, Berita HUKUM - Joseph S. Blatter terpilih kembali sebagai Presiden FIFA untuk kelima kaliny

KPK Bisa Ajukan PK Atas Putusan Praperadilan
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul dikabulkannya praperadilan Hadi Purnomo atas kasus dugaan tindak pi

DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi Soal PSSI
JAKARTA, Berita HUKUM - Permasalahan masa depan persepakbolaan seperti diujung tanduk. Mengingat, sa

Launching Buku 'Zaman Perang' Hendi Jo Mendapatkan Apresiasi dari Berbagai Kalangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Bermodalkan 'passion' atau gairah terhadap sejarah dan keberpihakannya terha

Indikasi Kerugiian Negara Harus Diusut Tuntas
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara diindikasikan mengalami kerugian sebesar Rp 208 miliar lebih akibat p

DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatasan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cip

Rekor Panas Melanda Alaska, Sebelumnya Aspal Meleleh Akibat Hawa Panas di India
ALASKA, Berita HUKUM - Alaska yang biasanya membeku hingga bulan Juni, akhir-akhir ini mengalami seb

Matahari Melintas di Atas Kabah 2 Kali Setahun
JAKARTA, Berita HUKUM - Matahari melintas persis di atas Kabah Kamis (28/5) dan akan melintas lagi p

   

  Berita Terkini >>
   
Sepp Blatter Terpilih Kembali Sebagai Presiden FIFA
KPK Bisa Ajukan PK Atas Putusan Praperadilan
DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi Soal PSSI
Launching Buku 'Zaman Perang' Hendi Jo Mendapatkan Apresiasi dari Berbagai Kalangan
Indikasi Kerugiian Negara Harus Diusut Tuntas
DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan

Untitled Document



  Berita Utama >
   
DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi Soal PSSI
DPR: UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-wenangan
Tembakan Peringatan Hentikan Mobil Pengusaha BBM, Polisi Amankan 2,5 Ons Sabu
Pria Gangguan Jiwa Mengamuk Hingga Tewaskan 3 Orang dan 8 Lainnya Luka-Luka di Samarinda
BNNP Kaltim Kini Gencar Razia Pengguna Narkoba di Tempat Hiburan Malam
Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus di Kemendiknas
Dua Mantan KaDiknas Jadi Saksi Korupsi Kepala SMP 1 Samarinda
Tuesday 16 Oct 2012 08:54:21
 
Mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Kaltim, Prof. DR. Abdurahim, jadi Saksi terdakwa Nyoto Saputera, Korupsi Dana BOS SMP 1 Samarinda.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus Korupsi Dana BOSNAS, BOSDA dan BLOK GREN pada SMP Negeri 1 Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang menundudukan Kepala SMP Negeri 1 Samarinda Nyoto Saputera, dinilai telah melakukan penyimpangan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 Milyar lebih sesuai dakwaan Jaksa Tipikor Agus, SH pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda dua pekan yang lalu.

Sidang lanjutan terdakwa Nyoto Saputera yang dipimpin Casnaya,SH sebagai Ketua majelis hakim dengan anggota Poster Sitorus,SH dan Radjali, SH pada Senin (15/10) kemarin dengan menghadirkan 2 orang saksi mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Prof. DR. Abdurahim dan DR. Mugni Baharuddin.

Saksi Abdurahim mantan Kepala Diknas Kota Samarinda periode Oktober 2008 - 2010 tersebut menjawab pertanyaan hakim kebanyakan tidak tau tebtang mekanisme penysluran Dana Bosnas, dia hanya menjawab itu sesuai petinjuk dan aturan yang ada. Abdurahim juga tidak tau adanya laporan kegiatan Bosnas maupun Blok Grand yang di lakukan SMP 1.

Juga di katakan Abdurahim bahwa dirinya tidak mensu tentang Bosnas karena dari pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing, dari kegiatan penggunaan anggaran tersebut seharusnya di laporkan ke diknas namun saya tidak perna membaca dan selagi saya jadi Kepala Dinad tidak petna melakukan monitoring, jawabnya kepada majelis hakim.

Lain halnya dengan saksi Mugni Bahruddin mantan Ka Diknas Kota Samarinda dari tahun 2001 hingga Oktober 2008 ini baik menjaeab pertanyaan majelis hakim dan Jaksa Penyidik mengatakan bahwa, mengenai Bosnad dan Blokgrand awalnya pengusulan dari Kepala Sekolah dan bersama Dewan Pendidikan Kota melakukan pembahasan selanjutnya di kirim ke Pusat melalui Diknas Propinsi, ujar Mugni.

Mugni juga mengatakan bahwa mekanisme penggunaan dana Bosnas dan Blokgren yang langsung kepada rekening sekolah mading-masing namun sebagai kepala dinad hanya melakukan monitoring dan pengawasan namun tanggung jaeab sepenunya pada Kepala Sekolah yang bersanvkutan, "Setelah uangnya masuk ke Rekening sekolah masing-masing, semua Kepala Sekolah kami panggil pembahasan lenggunaan bersama Dewan Pendidikan dan kami hanya sebagai monitoring, laporan pertanggungjawaban kepala sekolah langsung ke pusat kami hanya mendapatkan tembusan", terang Mungni yang juga saat ini menjabat Kepala Disnaker Kota Samarinda.

Sekedar di ketahui bahwa kasus korupsi penyimpangan Dana Bosnas yang di lakukan Kepala SMP 1 Samarinda Nyoto Saputera hingga tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 milyar lebih hingga menyeretnya ke rumah pordeo Rutan Sempaja May 2012 yang lalu berawal dari hasil pemeriksaan Dirjen Diknas adanya penyimpangan yang tidak di pertanggung jawabkan, oleh Sekertaris Diknas Kala itu Rustam menyarankan untuk mengundurkan diri sambil mencari uang untuk menbayar penyimpangannya.

Saat itu oleh Kepala Diknas Kota Samarinda Harimurti WS, melaporkan ke Inspktorat Samarinda dan sempat di lakukan pemeriksaan namun hasilnya nihil, sehingga akhirnya maduk pada Pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com