Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil kajian sistem Jaminan So

Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari Rabu (17/12) menerapkan la

F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin meminta pimpinan DPR mengembalikan

Mutasi Pejabat di Lingkungan Humas Polri, Boy Rafli Jabat Kapolda Banten
JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan Surat Telegram Rahasia Nomor: ST/2500/XII/2014, Brigjen. Pol.

Resmi Jabat Wagub, Djarot Langsung Garap APBD
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, sejumlah tugas sudah menan

TNI Terus Mencari Korban Tanah Longsor Banjarnegara
BANJARNEGARA, Berita HUKUM - Enam hari pasca bencana tanah longsor di Banjarnegara, para prajurit TN

Serangan di Peshawar Berakhir, Sedikitnya 130 Tewas
PAKISTAN, Berita HUKUM - Aparat keamanan Pakistan sudah menguasai kembali sebuah sekolah di Peshawar

Pemerintah Optimistis Kurs Rupiah Awal Tahun Depan Akan Stabil
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla

   

  Berita Terkini >>
   
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung
Mutasi Pejabat di Lingkungan Humas Polri, Boy Rafli Jabat Kapolda Banten
Resmi Jabat Wagub, Djarot Langsung Garap APBD
TNI Terus Mencari Korban Tanah Longsor Banjarnegara

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung
Pemerintah Optimistis Kurs Rupiah Awal Tahun Depan Akan Stabil
Lenny Kravitz akan Konser pada Maret 2015 di Indonesia
64 Tewas, Hujan Deras Hambat Pencarian Korban Longsor

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus di Kemendiknas
Dua Mantan KaDiknas Jadi Saksi Korupsi Kepala SMP 1 Samarinda
Tuesday 16 Oct 2012 08:54:21
 
Mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Kaltim, Prof. DR. Abdurahim, jadi Saksi terdakwa Nyoto Saputera, Korupsi Dana BOS SMP 1 Samarinda.(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus Korupsi Dana BOSNAS, BOSDA dan BLOK GREN pada SMP Negeri 1 Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang menundudukan Kepala SMP Negeri 1 Samarinda Nyoto Saputera, dinilai telah melakukan penyimpangan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 Milyar lebih sesuai dakwaan Jaksa Tipikor Agus, SH pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda dua pekan yang lalu.

Sidang lanjutan terdakwa Nyoto Saputera yang dipimpin Casnaya,SH sebagai Ketua majelis hakim dengan anggota Poster Sitorus,SH dan Radjali, SH pada Senin (15/10) kemarin dengan menghadirkan 2 orang saksi mantan Kepala Diknas Kota Samarinda Prof. DR. Abdurahim dan DR. Mugni Baharuddin.

Saksi Abdurahim mantan Kepala Diknas Kota Samarinda periode Oktober 2008 - 2010 tersebut menjawab pertanyaan hakim kebanyakan tidak tau tebtang mekanisme penysluran Dana Bosnas, dia hanya menjawab itu sesuai petinjuk dan aturan yang ada. Abdurahim juga tidak tau adanya laporan kegiatan Bosnas maupun Blok Grand yang di lakukan SMP 1.

Juga di katakan Abdurahim bahwa dirinya tidak mensu tentang Bosnas karena dari pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing, dari kegiatan penggunaan anggaran tersebut seharusnya di laporkan ke diknas namun saya tidak perna membaca dan selagi saya jadi Kepala Dinad tidak petna melakukan monitoring, jawabnya kepada majelis hakim.

Lain halnya dengan saksi Mugni Bahruddin mantan Ka Diknas Kota Samarinda dari tahun 2001 hingga Oktober 2008 ini baik menjaeab pertanyaan majelis hakim dan Jaksa Penyidik mengatakan bahwa, mengenai Bosnad dan Blokgrand awalnya pengusulan dari Kepala Sekolah dan bersama Dewan Pendidikan Kota melakukan pembahasan selanjutnya di kirim ke Pusat melalui Diknas Propinsi, ujar Mugni.

Mugni juga mengatakan bahwa mekanisme penggunaan dana Bosnas dan Blokgren yang langsung kepada rekening sekolah mading-masing namun sebagai kepala dinad hanya melakukan monitoring dan pengawasan namun tanggung jaeab sepenunya pada Kepala Sekolah yang bersanvkutan, "Setelah uangnya masuk ke Rekening sekolah masing-masing, semua Kepala Sekolah kami panggil pembahasan lenggunaan bersama Dewan Pendidikan dan kami hanya sebagai monitoring, laporan pertanggungjawaban kepala sekolah langsung ke pusat kami hanya mendapatkan tembusan", terang Mungni yang juga saat ini menjabat Kepala Disnaker Kota Samarinda.

Sekedar di ketahui bahwa kasus korupsi penyimpangan Dana Bosnas yang di lakukan Kepala SMP 1 Samarinda Nyoto Saputera hingga tidak bisa di pertanggung jawabkan senilai Rp 1,3 milyar lebih hingga menyeretnya ke rumah pordeo Rutan Sempaja May 2012 yang lalu berawal dari hasil pemeriksaan Dirjen Diknas adanya penyimpangan yang tidak di pertanggung jawabkan, oleh Sekertaris Diknas Kala itu Rustam menyarankan untuk mengundurkan diri sambil mencari uang untuk menbayar penyimpangannya.

Saat itu oleh Kepala Diknas Kota Samarinda Harimurti WS, melaporkan ke Inspktorat Samarinda dan sempat di lakukan pemeriksaan namun hasilnya nihil, sehingga akhirnya maduk pada Pengadilan Tipikor oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com