JAKARTA, Berita HUKUM - Thomas Charles Dandois dan Valentine Bourrat, dua jurnalis asal Perancis telah divonis 2 bulan 15 hari dan denda Rp. 2 juta oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Keduanya terbukti bersalah melanggar pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagaimana diketahui bahwa dua jurnalis tersebut datang ke Indonesia dengan visa turis, tetapi telah melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu melakukan peliputan aktifitas Kelompok Bersenjata pimpinan Enden Wanimbo. Selain itu mereka juga meliput langsung konvensi kelompok bersenjata pimpinan Hans Richard Yuweni di kampung Beraf Kabupaten Jayapura. Dari keduanya telah disita hasil rekaman sejumlah liputan selama di Papua.

Juru Bicara ( Humas ) Desk Papua Kemenko Polhukam Drs. Fathnan Harun M.Si pada, Senin (27/10) lalu di ruang kerjanya menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip teritorialitas, artinya hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi siapa saja yang melakukan pelanggaran di wilayah RI, maka akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap dua jurnalis Perancis, jangan diartikan sebagai pembatasan kebebasan pers. Pelanggaran terhadap UU tentang Keimigrasian adalah suatu hal yang berbeda dengan kebebasan pers. Jurnalis mana saja dipersilahkan melakukan liputan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua, namun harus melalui prosedur yang berlaku. Dalam tahun 2013 saja tercatat ada 21 wartawan asing yang meliput ke Papua, antara lain dari Australia, Jepang dan Swiss. Ini artinya pemerintah tidak membatasi untuk peliputan di Papua, namun sekali lagi saya katakana harus melalui prosedur yang berlaku, tegas Fathnan Harun.(polkam/bhc/sya)