Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pemilu
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
2019-07-18 10:35:19
 

Ilustrasi. Tampak Prabowo saat berbisik kepada Jokowi di gerbong kereta MRT.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Tony Rosyid

TERBONGKAR! MISTERI MRT hari Sabtu, 13 Juli 2019 kini mulai bocor. Pertemuan Prabowo-Jokowi tak hanya membuat kecewa dan marah para pendukung 02, tapi juga membuat gusar koalis pendukung 01.

"Gawat, bisa kurang nih jatah kursi gue". Begitulah ilustrasi untuk menggambarkan jalan pikiran para pimpinan partai. Betapa kehadiran Prabowo seperti tamu tak diundang bagi koalisi istana. Sebab, deal Prabowo-Jokowi pasti akan mengurangi jatah kursi mereka.

Apalagi, acara pertemuan itu "menurut kabar yang beredar" tak melibatkan seluruh tim koalisi. Bahkan sebagian besar mereka gak dikasih tahu. Hanya ada Budi Gunawan (BG) dan orang PDIP yang menemani dua mantan capres ini bertemu. BG selama ini menjadi mediator dan komunikator yang aktif, efektif dan andal antara Prabowo-Jokowi.

Kabarnya, pertemuan Prabowo-Jokowi atas design BG dan PDIP. Tim lain, termasuk Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Wiranto, Moeldoko dan ketua-ketua partai koalisi tak dilibatkan. Jika kabar ini benar, maka ketidakterlibatan sejumlah tokoh dan ketua-ketua partai pendukung Jokowi memunculkan kecurigaan bahwa telah ada dua faksi di dalam tubuh koalisi Jokowi. Faksi yang setuju rekonsiliasi, dan faksi yang tak setuju rekonsiliasi.

Pertemuan di MRT Lebak Bulus sepertinya merupakan inisiatif dan kerja dari faksi yang setuju adanya rekonsiliasi. Termasuk di dalamnya adalah BG dan PDIP. Selain ketua TKN, Erick Thohir, yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

Yang tak setuju rekonsiliasi jelas argumennya. Tak ingin jatahnya berkurang. Sudah menang, ngapain ngajak rekonsiliasi? Ngapain juga bagi-bagi kursi? Apa untungnya rekonsiliasi dengan Prabowo?

Sementara, terhadap faksi yang mendukung rekonsiliasi, tentu jadi tanda tanya: apa agenda di balik ini semua?

Ada beberapa kemungkinan mengapa ada upaya begitu kuat, bahkan seolah-seolah sangat mendesak untuk dilakukan rekonsiliasi. Kemungkinan pertama, demi stabilitas. Pemerintah tak ingin diganggu. Stabilitas politik dibutuhkan untuk bekerja lebih aman dan nyaman kedepan.

Kemungkinan kedua, terkait dengan hubungan dan urusan luar negeri. Adanya penolakan rakyat (pendukung Prabowo) terhadap legalitas Jokowi sebagi presiden terpilih membuat pihak luar negeri takut berinvestasi. Tak ada jaminan keamanan bagi investasi mereka karena dibayangi situasi yang sewaktu-waktu bisa terjadi chaos. Ini juga tak kondusif buat pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan. Terutama untuk kebutuhan jangka pendek yaitu keperluan hutang luar negeri di saat APBN sedang defisit.

Kemungkinan ketiga, terkait kasus HAM. Pemilu masih menyisakan sekitar 700 petugas KPPS dan delapan (?) demonstran yang meninggal, dugaan adanya penganiayaan dan 30 orang hilang yang dilaporkan KOMNAS HAM. Jika Prabowo masuk dalam koalisi, ini boleh jadi akan bisa dinegosiasikan.

Kemungkinan keempat, terkait produk undang-undang di parlemen. Selama Jokowi presiden 2014-2019, parlemen berada dalam kendali. Undang-undang disesuaikan dengan agenda pemerintah. Tak begitu banyak hambatan. Jika partai koalisi Prabowo gabung, ini akan lebih aman.

Kemungkinan kelima, rencana jangka panjang yaitu agenda 2024. Siapa yang akan dicalonkan jadi presiden, dan partai-partai apa yang akan diajak berkoalisi untuk mengusungnya bisa disetting dari sekarang.

Hidden agenda selalu hadir di balik setiap manuver politik. Jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi ini melibatkan transaksi besar. "Beli mahal harus dapat barang berharga". Begitulah yang berlaku di pasar "pertukaran politik". Yang pasti, pertemuan Prabowo-Jokowi telah membuat konstalasi baru terkait hubungan Prabowo dengan pendukungnya, dan Jokowi dengan mitra koalisinya.

Lalu, apa yang ditransaksikan kedua tokoh ini? Tentu, tak ada "makan sate senayan" tanpa agenda kenegaraan yang diobrolkan. Apa obrolannya? Soal ini harus cari bocoran di dapur belakang. Tak mungkin dibicarakan di "Meja Makan". Apalagi ada banyak media.

Pasca pertemuan di MRT, ada meja berikutnya yang agenda pembahasannya adalah negosiasi. Inilah panggung belakang. Publik menyebutnya "undertable transaction". Transaksi ini bocor hanya beberapa hari setelah pertemuan di MRT Lebak Bulus.

Kabarnya, Prabowo siap rekonsiliasi. Syaratnya: kue kekuasaan dibagi sesuai dengan perolehan suara di pilpres 2019 yaitu 45-55 persen. 45 persen untuk Prabowo, dan 55 persen untuk Jokowi. Satu hal lagi yang diminta Prabowo bahwa institusi keamanan seperti Kemenhan dan panglima TNI itu bagiannya Prabowo, mengingat Prabowo berasal dari TNI.

Bocoran inilah yang nampaknya membuat Amien Rais cs mulai melunak. "Cerdas kamu Wo! Masuk akal juga!" Begitulah kira-kira yang ada di pikiran Amien Rais cs. Bagaimana dengan PKS? Masih harus rapat dulu.

Sampai disini, Prabowo cukup cerdas. Pertama, manuver Prabowo ini berhasil membuat gusar kubu koalisi Jokowi. Kedua, memberi alasan rasional yang cukup kuat bagi Prabowo seandainya nantinya akan memilih oposisi. "Lu gak bisa penuhin tawaran gue, ya gue oposisi." Ah, sing bener? Kita lihat nanti.

Pertanyaan berikutnya muncul: pertama, apakah tawaran Prabowo ini harga mati? Artinya, apakah ketika Jokowi tak setuju dengan proposal ini, lalu Prabowo memilih oposisi? Atau Prabowo masih bisa bernego lagi? Sebab, tawaran yang diminta Prabowo hampir mustahil bisa dipenuhi. "Penuhi tawaran lu, gue digebukin temen-temen gue Wo". Kira-kira seperti itulah yang ada di benak Jokowi.

Pertanyaan kedua, apakah para pendukung bisa terima kembali Prabowo seandainya rekonsiliasi ini terjadi? Sebab, ini berarti Prabowo bisa dianggap berada dalam satu kubu dengan Jokowi untuk menghadapi para pendukung yang diidentifikasi sebagai pembangkang.

Pertanyaan ketiga, bagaimana nasib bangsa ini, terutama demokrasi kita, jika pemerintahan berjalan tanpa oposisi? DPR bisa jadi lembaga yang hanya bertugas menstempel keinginan pemerintah.

Pertanyaan-pertanyaan ini tak cukup ruang untuk dijawab dalam artikel pendek ini. Akan diberikan analisis dalam tulisan berikutnya. Tentu dengan data-data terbaru, mengingat dinamika politik yang begitu cepat perubahannya. Sabar bro!

Jakarta, 18/7/2019.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Polisi Tembak Mati Pria Pakistan Penyelundup Heroin 5 Kilo

Industri Keuangan Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK

Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemilu Inggris: Bagaimana Boris Johnson Meraih Kemenangan Terbesar dalam 3 Dekade

Greta Thunberg Jadi 'Person of The Year' Versi Majalah Time

Anies: Bully Itu Keniscayaan, Prestasi Itu Pilihan

Polisi Tembak Mati Pria Pakistan Penyelundup Heroin 5 Kilo

Kapolsek Iwan Kapojos Hadiri Pentas Giat Akhir Tahun di SMAN 1 Limboto Barat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2